Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You Desak Hentikan Militerisasi di Papua
Jumat, 2 Februari 2024 01:00 WIB


POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Seorang uskup Katolik di wilayah Papua yang mayoritas penduduknya beragama Kristen yang dilanda konflik telah meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti mengerahkan lebih banyak tentara militer, dengan mengatakan bahwa hal itu semakin meneror masyarakat setempat.
Uskup Yanuarius Theofilus Matopai You dari Jayapura di ibu kota Provinsi Papua mengatakan bahwa “satu hal yang mengejutkan adalah pengerahan tentara dan polisi dalam jumlah besar ke Papua.”
“Itulah yang membuat masyarakat hidup dalam ketakutan,” ujarnya pada Senin 29 Januari 2204.
Hal itu disampaikannya pada rapat pembahasan Keadilan dan Perdamaian di Papua di ibu kota provinsi.
Ini adalah bagian dari inisiatif perdamaian yang didukung Gereja, “Tanah Damai Papua” yang dimulai lebih dari dua dekade lalu.
Pengerahan lebih banyak militer dan polisi di Papua demi menjaga kedaulatan berdampak besar pada kehidupan warga sipil yang mengalami trauma, kata You, satu-satunya uskup asli Papua yang diangkat pada tahun 2022.
Pengerahan pasukan justru membuat keamanan di Papua semakin tidak kondusif, ujarnya.
“Papua bukan wilayah darurat militer. Kalau Papua darurat militer, kenapa presiden tidak menetapkannya sebagai daerah darurat militer?” ujarnya seperti dikutip portal berita Jubi.id.
“Masyarakat miskin terpaksa meninggalkan desanya, kebunnya, usahanya, dan pergi ke tempat lain. Kehidupan mereka sangat sulit, dan itu terus berlanjut,” tambahnya.

Pemerintah Indonesia terus mengirimkan pasukan tambahan ke Papua dengan alasan bahwa diperlukan lebih banyak pasukan keamanan untuk melawan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak bersenjata, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Aliansi Demokratik untuk Papua, sebuah kelompok hak asasi manusia, melaporkan bahwa pada akhir tahun 2023, Papua memiliki setidaknya 10.250 tentara dan 1.416 anggota polisi dari luar wilayah tersebut.
Aparat keamanan bertugas melakukan berbagai operasi antara lain Operasi Perdamaian Cartenz, operasi keamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini, operasi teritorial masyarakat, operasi keamanan dan ketertiban umum, operasi keamanan PT Freeport Indonesia, operasi pengamanan pembangunan infrastruktur, dan operasi penyelamatan Susi. Pilot udara yang disandera oleh kelompok pemberontak.
Uskup You mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak boleh berlarut-larut, sebaliknya pemerintah harus membuka “ruang untuk berdialog.”
Dialog merupakan langkah bijak untuk berdiskusi dan mencari solusi konflik di Papua, ujarnya.
“Dialog diperlukan untuk mendengarkan aspirasi dan perasaan masyarakat,” imbuhnya.
“Jika tidak ada ruang untuk berdialog, kami akan terus menghadapi situasi seperti ini. Ya, kesalahan apa yang kami lakukan? Dosa apa yang telah kita lakukan, sehingga pemerintah pusat dan presiden membiarkan kita terus-terusan hidup dalam situasi seperti ini?” dia lebih lanjut menambahkan.
Pastor Alexandro Rangga, Direktur Sekretariat Fransiskan untuk Keadilan dan Perdamaian di Papua mengatakan, semua pihak harus jujur berani membicarakan persoalan Papua untuk mencari solusi dan menjadikan Papua Tanah Damai.
Ia mengatakan, slogan “Papua Tanah Damai” yang dicetuskan 22 tahun lalu “masih sebatas slogan.”
“Masyarakat sendirilah yang merasakan Papua tidak damai, apapun keputusan yang diambil elite politik,” ujarnya.
Aktivis hak asasi manusia Theo Hesegem mengatakan meskipun belum ada solusi yang ditemukan, "jatuhnya korban terus terjadi dan kami hanya terus mendengar tentang warga sipil yang ditembak mati setiap hari."
“Ini bukan pertama kalinya permohonan ini diajukan oleh uskup dan para pemimpin lainnya, tapi entah kapan akan didengar,” katanya.
Selama beberapa dekade, wilayah paling timur Indonesia ini telah menyaksikan konflik mematikan di tengah pertempuran antara militer dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan orang mengungsi.
Bulan lalu, dua warga sipil ditembak mati di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Seorang juru bicara militer mengklaim korban tewas adalah anggota kelompok pemberontak. Masyarakat setempat menolak klaim tersebut dan mengatakan bahwa mereka adalah warga sipil biasa yang tidak ada hubungannya dengan gerakan pro-kemerdekaan.

https://kupang.tribunnews.com/2024/0...papua?page=all

udah, mendingan kelen sambung hafiz aje