Jakarta -
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melanjutkan operasi di Gaza setelah akhir Februari, jika pendanaan tidak dilanjutkan.

Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Inggris telah menghentikan pendanaan mereka ke badan bantuan PBB tersebut setelah adanya tuduhan bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.
"Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari," kata juru bicara badan tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (30/1/2024).

Sebelumnya pada hari Senin (29/1), pemerintah Austria mengumumkan bahwa mereka juga menangguhkan pendanaan kepada UNRWA, sambil menunggu penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut.
"Kami menyerukan UNRWA dan PBB untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif, cepat dan lengkap atas tuduhan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Austria dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa, salah satu donatur utama UNRWA, pada hari Senin menuntut dilakukannya audit "mendesak" terhadap badan tersebut dan mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang pendanaan.
Audit tersebut harus dipimpin oleh para ahli yang ditunjuk Komisi Eropa dan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan PBB terhadap tuduhan tersebut, kata juru bicara komisi Eric Mamer kepada wartawan.
"Yang jelas adalah tindakan ini mendesak. Hal ini penting dan harus dilakukan tanpa penundaan," kata Mamer.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA, menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), berkas setebal enam halaman, yang telah dilihat oleh Reuters itu, menuduh sekitar 190 staf UNRWA, termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.

Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.
"Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA," sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.
Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.

sumber