Jakarta - Forum RT/RW Jakarta Utara meminta isu Kampung Bayam tidak dipolitisasi oleh pihak manapun. Menurutnya, hal ini tidak hanya berpotensi merugikan warga, namun juga rawan menimbulkan kegaduhan dan memicu konflik sosial.
Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara Suaib berharap mendekati Pemilu 2024 ini, masyarakat Jakarta Utara ingin semua pihak saling menjaga dan menahan diri untuk tidak melempar isu panas yang membuat gaduh publik. Termasuk terkait isu eks Kampung Bayam yang belakangan kembali mencuat.

Ia pun mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencarikan solusi hunian bagi warga eks Kampung Bayam.

"Warga eks Kampung Bayam itu merupakan persoalan sosial yang perlu dicarikan solusi bersama. Bukannya malah dipolitisasi oleh oknum yang berkepentingan," kata Suaib, Jumat (26/1/2024).

Ia berharap pihak-pihak yang berkepentingan tidak menarik persoalan warga eks Kampung Bayam ke ranah politik. Suaib menegaskan politisasi isu Kampung Bayam ini dikhawatirkan akan merugikan banyak pihak dan memicu kerawanan sosial menjelang hari pemilihan Pemilu 2024.

"Kami tengah menyiapkan tim untuk turun berdialog dan mendampingi warga untuk mencari solusi. Kami tidak mau Jakarta Utara gaduh dan semoga upaya kami nantinya bisa menghasilkan solusi terbaik bagi semua," tandasnya.

Kendati demikian, ia mengakui penyelesaian permasalahan eks Kampung Bayam sangat kompleks dan membutuhkan waktu untuk bisa mengurainya. Pasalnya, dasar hukumnya belum tuntas diselesaikan oleh Pemegang Kebijakan sebelumnya sehingga berdampak terhadap penanganan saat ini.

Ia mengatakan pengelola Rumah Susun Kampung Bayam, PT Jakarta Propertindo, tidak bisa menerapkan pembayaran dengan skema sosial atau retribusi terhadap para warga karena berkaitan dengan aturan perusahaan. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak bisa memberikan skema terprogram lantaran aset masih dalam pengelolaan perusahaan PT Jakpro.

Sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah diberikan bantuan relokasi bagi warga eks Kampung Bayam ke Rusun Nagrak untuk mengganti hunian mereka. Lalu, ke depannya Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan pembangunan Rusun sebagai pengganti di wilayah Kecamatan Tanjung Priok.

Suaib menambahkan pihaknya memahami keresahan dan keinginan warga eks Kampung Bayam untuk mendapat fasilitas hunian di dekat lokasi eks rumah mereka. Namun, ia pun meminta situasi saat ini ditelaah dengan akal sehat dengan cara saling memahami agar bisa mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

https://news.detik.com/berita/d-7161...n-dipolitisasi

Ahli lepas tangan