Quote:
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal membenahi sistem di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurutnya, BUMN harus menjadi agen pembangunan, bukan hanya untuk mencari keuntungan.
"Kembalikan merit system di BUMN kita, supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi, supaya ordal-ordal selesai," ujar Anies dalam Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024.
"Dan ini bukan kata Anies, tapi founding founder kita. Ini menurut kami yang harus dikembalikan. Tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan bukan pada tekanan profit. Negara dapat keuntungan dari mana? Negara dapat dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan, seperti birokrasi. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas dalam mengeksekusi. Ketika negara punya korporasi, jangan dipandang sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan untuk fleksibilitas di korporasi. Ini yang absen dari BUMN kita selama ini," katanya.
Jika BUMN ditempatkan sebagai instrumen mencari keuntungan, kata Anies, bakal terjadi konflik kepentingan. Pemerintah akan membuat aturan yang menguntungkan BUMN saja.
"Kalau ini (BUMN) dipandang sebagai instrumen pendapatan negara, maka dia akan crowding out pasar, pasti. Dan di situ ada conflict of interest, di satu sisi regulator di sisi satu lain adalah market player. Maka dia akan bisa membuat regulasi yang bisa menguntungkan maket player miliknya dia (pemerintah)," ujar Anies.
Selain itu, Anies menilai, saat ini banyak proyek yang ditugaskan di BUMN berasal dari private sector. Padahal, semestinya private sector ini dapat diberikan ke perusahaan swasta yang memang perannya mencari untung.
Dan ini bukan kata Anies, tapi founding founder kita. Ini menurut kami yang harus dikembalikan. Tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan bukan pada tekanan profit. Negara dapat keuntungan dari mana? Negara dapat dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
https://bisnis.tempo.co/read/1820446...ari-keuntungan
Maaf, tapi ane setuju sama si Abud kali ini.
BUMN itu memang bukan seharusnya nyari keuntungan dari rakyatnya sendiri.
Tapi utk mensupport warga negaranya, utk meningkatkan produktivitas mereka, agar dapat lebih bersaing di kancah internasional.
Misal harga internet dari perusahaan swasta mahal, tidak terjangkau sebagian masyarakat, maka BUMN harusnya membuat tarif yg lebih murah, agar lebih banyak rakyat yg dapat menikmati internet dan memperoleh manfaat atau bahkan pendapatan darinya.
Sehingga otomatis influx profit dari luar negeri meningkat, yg secara efek domino meningkatkan pendapatan negara pula. Dari sinilah pendapatan negara seharusnya diperoleh.
Tidak seperti negara ini semenjak reformasi, yg terjadi malah sebaliknya. Ketika perusahaan swasta gencar2nya menurunkan tarif mereka, pemerintah malah membuat batasan bawah harga, yg tidak boleh dilewati, sehingga BUMN dgn kualitas servisnya yg rendah, tidak kalah saing.