- Beranda
- Berita dan Politik
Mahfud MD Buka Pengaduan Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam
...
TS
yellowmarker
Mahfud MD Buka Pengaduan Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam
Rabu, 03 Jan 2024 19:26 WIB
Meskipun ada Bawaslu hingga Polri, Mahfud mengatakan Kemenko Polhukam punya satgas yang akan mengkroscek aduan terkait Pemilu 2024 dari warga.
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Menko Polhukam Mahfud MD membuka pintu terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan terkait Pemilu 2024.
Ia mengatakan Kemenko Polhukam punya satuan tugas (satgas) yang akan menampung aduan-aduan terkait penyelenggaraan pemilu itu.
"Sebagai Menko Polhukam saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Ia memahami aduan-aduan terkait Pemilu biasanya diarahkan ke Bawaslu, KPU hingga Polri. Mahfud menyatakan Kemenko Polhukam akan membantu untuk mengecek proses tindak lanjut dari aduan.
"Nanti krosceknya bisa di sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di sini, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat," kata dia yang juga berstatus calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024 ini.
Dalam kesempatan itu, Mahfud kembali menyinggung soal netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam Pemilu.
Dia menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menekankan agar TNI, Polri, dan ASN untuk netral.
"Karena ini perintah presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah presiden dan perintah UU dan setiap pelanggaran itu tentu akan ditindak," katanya.
Kisruh DPT Luar Negeri
Selain itu, Mahfud mengaku akan mendalami video viral pengakuan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
"Saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan ada tahapan-tahapan dalam penetapan DPT Pemilu. Ia menyebut tahapan itu juga sudah berlangsung sejak jauh hari. Menurutnya, KPU harus menjelaskan alasan ada WNI yang tidak masuk DPT.
"Kalau itu ada yang tidak masuk bagaimana ceritanya biar dijelaskan oleh KPU," kata pria yang pernah jadi hakim konstitusi dan Ketua MK itu.
Sebelumnya, sejumlah orang yang mengaku WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mengeklaim tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.
Informasi tersebut diperoleh dari video yang beredar di media sosial X.
Dalam video berdurasi 1.21 menit itu, disampaikan bahwa ada ratusan ribu WNI di Malaysia yang tidak terdata dalam DPT.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah buka suara soal video itu. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan penting untuk semua pihak memastikan
video tersebut tidak termasuk kategori video disinformatif.
"Jika memang benar ada pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT Luar Negeri, maka pemilih tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) Luar Negeri)," kata Idham.
Hari pemungutan suara Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Pilpres 2024 diikuti tiga pasang calon (paslon) yakni Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Selain itu pada saat yang sama dilakukan pula pemungutan suara untuk pemilu legislatif di tiap tingkat perwakilan rakyat dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD RI.
(yoa/kid)
Sumber
Meskipun ada Bawaslu hingga Polri, Mahfud mengatakan Kemenko Polhukam punya satgas yang akan mengkroscek aduan terkait Pemilu 2024 dari warga.
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Menko Polhukam Mahfud MD membuka pintu terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan terkait Pemilu 2024.
Ia mengatakan Kemenko Polhukam punya satuan tugas (satgas) yang akan menampung aduan-aduan terkait penyelenggaraan pemilu itu.
"Sebagai Menko Polhukam saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Ia memahami aduan-aduan terkait Pemilu biasanya diarahkan ke Bawaslu, KPU hingga Polri. Mahfud menyatakan Kemenko Polhukam akan membantu untuk mengecek proses tindak lanjut dari aduan.
"Nanti krosceknya bisa di sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di sini, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat," kata dia yang juga berstatus calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024 ini.
Dalam kesempatan itu, Mahfud kembali menyinggung soal netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam Pemilu.
Dia menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menekankan agar TNI, Polri, dan ASN untuk netral.
"Karena ini perintah presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah presiden dan perintah UU dan setiap pelanggaran itu tentu akan ditindak," katanya.
Kisruh DPT Luar Negeri
Selain itu, Mahfud mengaku akan mendalami video viral pengakuan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
"Saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan ada tahapan-tahapan dalam penetapan DPT Pemilu. Ia menyebut tahapan itu juga sudah berlangsung sejak jauh hari. Menurutnya, KPU harus menjelaskan alasan ada WNI yang tidak masuk DPT.
"Kalau itu ada yang tidak masuk bagaimana ceritanya biar dijelaskan oleh KPU," kata pria yang pernah jadi hakim konstitusi dan Ketua MK itu.
Sebelumnya, sejumlah orang yang mengaku WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mengeklaim tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.
Informasi tersebut diperoleh dari video yang beredar di media sosial X.
Dalam video berdurasi 1.21 menit itu, disampaikan bahwa ada ratusan ribu WNI di Malaysia yang tidak terdata dalam DPT.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah buka suara soal video itu. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan penting untuk semua pihak memastikan
video tersebut tidak termasuk kategori video disinformatif.
"Jika memang benar ada pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT Luar Negeri, maka pemilih tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) Luar Negeri)," kata Idham.
Hari pemungutan suara Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Pilpres 2024 diikuti tiga pasang calon (paslon) yakni Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Selain itu pada saat yang sama dilakukan pula pemungutan suara untuk pemilu legislatif di tiap tingkat perwakilan rakyat dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD RI.
(yoa/kid)
Sumber
Quote:
Fahri Hamzah Soroti Mahfud Md soal Pengaduan Pemilu
Kamis, 04 Jan 2024 13:01 WIB
Foto: Fahri Hamzah (dok.Istimewa)
Matius Alfons Hutajulu - detikNews
Jakarta - Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, membuka posko pengaduan pemilu usai viral soal WNI di Kuala Lumpur, Malaysia, mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, menyoroti sikap Mahfud Md.
Fahri awalnya bicara terkait semua paslon yang ada saat ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Dia menyebut ketiga paslon berada dalam pemerintahan.
"Sebenarnya saya kembali mengingatkan saja bahwa dalam pemilu kali ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Semua masih berada di dalam pemerintahan, oleh sebab itu sebaiknya masyarakat jangan terlalu radikal juga menganggap seolah-olah ini ada hitam putih, minyak sama air, yang tidak bisa digabungkan," kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).
Fahri lantas menyoroti secara khusus Mahfud Md. Dia menyebut Mahfud Md merupakan pegawas pemilu, tapi di sisi lain juga seorang cawapres.
"Sistem politik kita ini unik sekali lagi semua masih berada di dalam pemerintahan, itulah sebabnya Pak Mahfud masih menjadi pengawas pemilu pada saat beliau menjadi calon wakil presiden," ucapnya.
Tak hanya Mahfud, Fahri juga menyinggung capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies juga secara tidak langsung berada di dalam pemerintahan lantaran 2 partai pengusungnya berada dalam pemerintahan.
"Pak Anies punya dua partai yang berada di dalam pemerintahan dan Pak Prabowo sendiri berada di dalam pemerintahan seperti yang lain-lain," ujarnya.
"Jadi saya hanya ingin mengingatkan supaya landai saja suasana dan tidak ada yang terlalu keras ekstrem dan radikal," lanjutnya.
Mahfud Hendak Buka Posko Pengaduan
Sebelumnya diberitakan, viral video di media sosial dinarasikan WNi di Kuala Lumpur, Malaysia, mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud Md mengaku akan mendalami dan membuat posko pengaduan terkait hal tersebut.
"Belum, saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Rabu (3/12).
Mahfud menyampaikan Kemenko Polhukam juga membuka kroscek terhadap aduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Nantinya aduan yang sudah disampaikan ke KPU dan Bawaslu akan di kroscek Kemenko Polhukam untuk diketahui apakah sudah berjalan atau tidak.
"Sebagai Menkopulhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti krosceknya bisa di sini apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini, di kantor Menkopolhukam Jalan Merdeka Barat 15 ini," imbuhnya.
(maa/gbr)
Sumber
Kamis, 04 Jan 2024 13:01 WIB
Foto: Fahri Hamzah (dok.Istimewa)
Matius Alfons Hutajulu - detikNews
Jakarta - Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, membuka posko pengaduan pemilu usai viral soal WNI di Kuala Lumpur, Malaysia, mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, menyoroti sikap Mahfud Md.
Fahri awalnya bicara terkait semua paslon yang ada saat ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Dia menyebut ketiga paslon berada dalam pemerintahan.
"Sebenarnya saya kembali mengingatkan saja bahwa dalam pemilu kali ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Semua masih berada di dalam pemerintahan, oleh sebab itu sebaiknya masyarakat jangan terlalu radikal juga menganggap seolah-olah ini ada hitam putih, minyak sama air, yang tidak bisa digabungkan," kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).
Fahri lantas menyoroti secara khusus Mahfud Md. Dia menyebut Mahfud Md merupakan pegawas pemilu, tapi di sisi lain juga seorang cawapres.
"Sistem politik kita ini unik sekali lagi semua masih berada di dalam pemerintahan, itulah sebabnya Pak Mahfud masih menjadi pengawas pemilu pada saat beliau menjadi calon wakil presiden," ucapnya.
Tak hanya Mahfud, Fahri juga menyinggung capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies juga secara tidak langsung berada di dalam pemerintahan lantaran 2 partai pengusungnya berada dalam pemerintahan.
"Pak Anies punya dua partai yang berada di dalam pemerintahan dan Pak Prabowo sendiri berada di dalam pemerintahan seperti yang lain-lain," ujarnya.
"Jadi saya hanya ingin mengingatkan supaya landai saja suasana dan tidak ada yang terlalu keras ekstrem dan radikal," lanjutnya.
Mahfud Hendak Buka Posko Pengaduan
Sebelumnya diberitakan, viral video di media sosial dinarasikan WNi di Kuala Lumpur, Malaysia, mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud Md mengaku akan mendalami dan membuat posko pengaduan terkait hal tersebut.
"Belum, saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Rabu (3/12).
Mahfud menyampaikan Kemenko Polhukam juga membuka kroscek terhadap aduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Nantinya aduan yang sudah disampaikan ke KPU dan Bawaslu akan di kroscek Kemenko Polhukam untuk diketahui apakah sudah berjalan atau tidak.
"Sebagai Menkopulhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti krosceknya bisa di sini apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini, di kantor Menkopolhukam Jalan Merdeka Barat 15 ini," imbuhnya.
(maa/gbr)
Sumber
Tunjukkan kehebatanmu Mahfud ..eh Fahri !
Diubah oleh yellowmarker 04-01-2024 13:27
itkgid dan pilotproject715 memberi reputasi
2
426
25
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya