Denpasar - Pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda, menyebut pernyataan Anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) merupakan blunder. Ucapan AWK yang diduga menghina salah satu agama tersebut menunjukkan kualitasnya sendiri sebagai politikus.

"Bisa saja (jadi bumerang bagi AWK sendiri) kalau masyarakatnya cerdas. Kami harap masyarakat itu cerdas dan tahu kualitas orang itu," kata Subanda kepada detikBali, Rabu (3/1/2024).

Subanda berpendapat memang akan ada segelintir orang yang akan bersimpati dengan sikap dan pernyataan AWK. Di sisi lain, juga akan banyak masyarakat yang kontra dengan sikap dan perilaku AWK.

Sebagai politikus, AWK dinilai terlalu mementingkan elektabilitasnya pada Pemilu 2024. Padahal, Subanda menegaskan, politikus seperti AWK seharusnya bersikap sebagai negarawan.

"Di dalam politik, elektabilitas bukan hal yang penting. Tapi sebenarnya adalah, politikus itu seharusnya jadi negarawan. Berpikir tentang generasi muda dan negara," kata Subanda.

Subanda juga menilai pernyataan bernada SARA yang dilontarkan AWK bukan kali pertama. Dia menyebut AWK memang sudah sering blunder dan melakukan kegiatan di luar tupoksinya sebagai DPD RI.

Sebelumnya, Wedakarna menjadi sorotan banyak pihak atas ucapannya yang menolak staf penyambut tamu atau frontliner Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menggunakan penutup kepala. Berdasarkan video yang beredar, dia tampak berbicara dengan nada tinggi di depan pihak bandara dalam sebuah rapat.

"Saya nggak mau yang frontline-frontline itu, saya mau gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja di Bali. Pakai bunga kek, apa kek, pakai bije di sini," kata Wedakarna sebagaimana dalam video yang beredar.

Wedakarna kemudian memberikan klarifikasi soal ucapannya tersebut.

"Atas masukan dari para tokoh bangsa, maka saya senator DPD RI Arya Wedakarna dengan ini menyampaikan beberapa hal meluruskan, mengklarifikasi, terkait dengan beredarnya potongan dari rapat kerja kami selaku Komite I Bidang Hukum DPD RI utusan Provinsi Bali.

Yang pertama adalah terkait dengan adanya pertemuan rapat dengar pendapat bersama dengan jajaran airport Ngurah Rai, Bea-Cukai, dan juga instansi terkait yang bertempat di kantor airport Ngurah Rai pada tanggal 29 Desember 2023, yang di mana dalam rapat itu kami menindaklanjuti di masa reses, masa sidang bulan Desember 2023 sebagai amanat konstitusi," kata Wedakarna dalam video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram.

Wedakarna mengatakan dalam kesempatan itu pihaknya memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai di lokasi agar memprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali agar menjadi frontliner bandara.

"Maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media ataupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab," kata Wedakarna.

"Kedua, kami sampaikan bahwa saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk, yang pertama, jika memungkinkan untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai.

Saya kira hal ini yang sangat wajar siapa pun dan di mana pun tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat," ujar Wedakarna.

https://www.detik.com/bali/hukum-dan...kat-cerdas/amp

Komen TS : Mnrt gue kata-katanya ga salah, Bali emang bukan Middle East, sama kaya Solo bukan Gibran. Syahrini yg lompat pagar kalau kata Dedy Cobotak, malah jauh lebih parah.



"Di dalam politik, elektabilitas bukan hal yang penting. Tapi sebenarnya adalah, politikus itu seharusnya jadi negarawan. Berpikir tentang generasi muda dan negara," kata Subanda.

Faktanya dr semua calon yang maju, faktor pertama yg dilihat adalah elektabilitas, kalau politikus harus jadi negarawan, maka tukang kibul kek Anies Basuedan ga mgkn diusung jadi capres