JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan disebut sempat mengalami kesulitan untuk melakukan pendaratan saat akan berkampanye di Tuban, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar usai bertemu dengan para nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2024).

Menurut pria yang karib disapa Cak Imin ini, sejumlah lapangan terbuka milik pemerintah tidak memberikan izin eks Gubernur DKI Jakarta itu untuk mendarat dari Helikopter.

"Saya dengar karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan, kita pinjam lapangan kepada Semen Indonesia enggak berani ngizinin. Kita pinjam halaman Polsek, Polres enggak diizinin," kata Cak Imin ketika ditanya wartawan soal proses kampanye usai bertemu nelayan, Selasa.

Namun demikian, Cak Imin tidak menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa tidak diizinkannya Anies untuk mendarat tersebut

Wakil Ketua DPR RI ini hanya menyoroti situasi yang mestinya tidak perlu terjadi dalam masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Cak Imin, semua fasilitas milik negara mestinya terbuka bagi siapa pun yang membutuhkannya. Apalagi, dalam hal ini demi kelancaran kegiatan kampanye.

"Ini harusnya semua fasilitas-fasilitas milik negara terbuka untuk sekadar pendaratan sehingga proses kampanye berjalan sukses. Kalau enggak bisa mendarat jauh letaknya ya akhirnya suksesnya kampanye terganggu," ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa kampanye bukan sekadar agenda kontestan calon yang bertarung di Pilpres.

Namun, kampanye pasangan capres-cawapres juga kerupakan agenda nasional yang kegiatannya harus didukung oleh semua pihak, termasuk penegak hukum dan pemerintah daerah (pemda).

"Saya berharap semua aparat penegak hukum dan pemda mendukung proses kampanye, memberi dukungan kesuksesan kampanye karena ini agenda nasional," kata Cak Imin.

https://nasional.kompas.com/read/202...ban-soal-akses