JAKARTA, KOMPAS.com - Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil menilai, keberadaan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan membantu mengurangi permasalahan di Jakarta, bukan menelantarkan permasalahan. Lantaran, perpindahan ke IKN akan menekan kemacetan, polusi, dan ketimpangan sosial di Jakarta. Dimana setiap tahunnya mengakibatkan kerugian puluhan hingga ratusan triliun rupiah karena macet, polusi, sampah, hingga penyakit gangguan kesehatan di masyarakat.

Maka dari itu, dia menegaskan, pindahnya status ibu kota merupakan solusi terbaik, sekaligus memberikan benefit bagi Jakarta itu sendiri.

"Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100 persen, tetapi ibarat kalau kita nahan beban pakai tas ransel, ini kilogram beratnya sudah agak berkurang dengan konsep IKN, walaupun beban beratnya masih ada sebagaimana sebuah kota megapolitan," ungkapnya di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Adapun Ridwan Kamil yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kurator IKN, bertugas melakukan evaluasi seluruh proses pembangunan infrastruktur dan bangunan-bangunan yang ada di IKN.

Ia menuturkan, pindahnya ibu kota ke IKN akan menjadi sebuah gagasan besar untuk Jakarta. Kebijakan ini memungkinkan gedung kementerian akan beralihfungsi menjadi ruang terbuka hijau (RTH) atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang bisa dirasakan warga Jakarta. Saat ini, kata Emil, sapaan akrabnya, aset-aset yang akan ditinggalkan di Jakarta mencapai Rp 1.600 triliun, menurut data Kementerian Keuangan, dan Rp 300 triliun yang siap dikonversi secepatnya.

Tak hanya itu, gedung kementerian yang kosong juga bisa saja dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal. Namun, hal itu harus menunggu visi tata ruang dari gubernur Jakarta terlebih dahulu. "Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrian gitu, gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, museum, itu mengurangi beban banyak sekali," jelasnya eks gubernur Jawa Barat tersebut.

"Jadi untuk Jakarta, poin saya, akan mendapat banyak benefit (keuntungan) dengan pengurangan beban pindahnya IKN, dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi dikemaslahatan," lanjut dia.

Emil pun meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan IKN yang sudah lama dicita-citakan pemimpin terdahulu. Terlebih, pembangunan IKN sudah diatur dalam undang-undang (UU). "IKN ini bukan ide Pak Jokowi yang sering orang salah kira, sudah ada zaman kolonial namun gagal, sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya Pak Harto ada SK-nya di Jonggol, dan takdirnya di zaman Pak Jokowi," tutup dia.

https://money.kompas.com/read/2023/1...oogle_vignette