Ketua BEM UI Melki Sadek Huang. Foto: Instagram/@melkisedekhuang

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang saat ini tengah dinonaktifkan dari jabatannya atas dugaan kasus kekerasan seksual.

Penonaktifan Melki ini tertuang dalam SK Wakil Ketua BEM UI per tanggal 18 Desember 2023.
Kendati demikian, Melki mengaku dirinya tak tahu telah melakukan apa. Ia membantah dugaan tersebut namun tetap mengikuti proses yang berlaku.
"Saya pun penasaran (kasusnya). Jadi enggak ada sama sekali, saya enggak dapat (surat) pemanggilan sama sekali, saya bahkan sama sekali enggak tahu kronologinya sama sekali," ujar Melki saat dikonfirmasi, Selasa (19/12/2023).
Selama ini, Melki dikenal cukup kritis terhadap pemerintah. Bahkan, beberapa waktu lalu media sosialnya pun mengalami peretasan usai ia menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Menanggapi hal itu, Melki bilang hingga saat ini belum ada bukti antara kasusnya (dugaan kekerasan seksual) dengan dugaan upaya menggembosi BEM UI.

"Saya tidak bisa mengatakan ada politisasi ataupun operasi apa pun karena tidak ada bukti ke sana. Mari sama-sama hargai proses hukum yang ada karena saya siap menjalani semuanya," ucapnya lewat sambungan telepon.
Lebih lanjut, Melki pun angkat bicara menyoal upaya penolakan terhadap penonaktifan dirinya.
Menurutnya, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, ia harus mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
"Saya ini anak Fakultas Hukum, saya juga harus taat proses hukum. Jadi saya yakin semua itu harus dibuktikan di proses yang adil, jadi penonaktifan itu prosedur resmi dan kita harus turuti proses itu. Saya siap juga menjalani semua prosesnya untuk membuktikan salah atau tidak," ungkapnya.
Terakhir, Melki menanggapi soal kemungkinan gugatan yang akan ia lakukan terhadap kasusnya.

Ia menuturkan bahwa gugatan itu akan merendahkan korban dalam setiap kasus dugaan kekerasan seksual.
"Biarkan prosesnya berjalan dulu saja, jadi kalau penggugat lain dan sebagainya itu akan merendahkan derajat korban yang harus kita junjung tinggi perspektifnya kan," imbuhnya.
"Saya memilih untuk menjalani proses ini dengan perspektif korban, jadi biarkan saja berjalan kalau kita memang percaya bahwa tidak ada kesalahan kan dibuktikan di proses itu mas," pungkasnya.
https://kumparan.com/kumparannews/di...nh6ljIiCq/full

Mendadak muncul isu ini dan dikaitan soal isu intimidasi...

Direktur UI Buka Suara soal Dugaan Kekerasan Seksual Melki Sedek Huang

Ketua BEM UI nonaktif, Melki Sedek Huang. (CNN Indonesia/Tunggul)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI) Badrul Munir buka suara soal laporan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Ketua BEM UI nonaktif Melki Sedek Huang.
Badrul mengonfirmasi adanya pelaporan kasus kekerasan seksual atas nama Melki kepada BEM dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UI.

"Setiap kasus KS (red, kekerasan seksual) di UI ditangani oleh Satgas PPKS yang dibentuk dan bertugas secara independen, sesuai Permendikbud dan Peraturan Rektor," ujar Badrul melalui pesan tertulis, Selasa (19/12).

Badrul menjelaskan BEM UI mempunyai aturan internal yang menyatakan bahwa pengurus yang dilaporkan atau terlibat kasus kekerasan seksual mesti nonaktif.

Oleh karena itu, proses internal BEM melakukan upaya penonaktifan terhadap Melki. Satgas PPKS UI mengaku telah menerima laporan tersebut.

Ketika dihubungiCNNIndonesia.commelalui pesan singkat, Satgas PPKS UI menyatakan Melki Sedek Huang sebagai terlapor.

"Saat ini Satgas PPKS UI sedang melakukan proses pemeriksaan. Dan untuk informasi detail, tidak bisa kami sampaikan karena Satgas PPKS terikat dengan aturan," kata admin Satgas PPKS UIkepadaCNNIndonesia.com, Selasa (19/12).

"Mohon untuk dapat menunggu hingga proses penanganan selesai dan Rektor UI menetapkan Sanksi Administratif," imbuh Satgas PPKS UI.

Adapun Melki sudah dinyatakan nonaktif dari Ketua BEM UI setelah kasus ini mencuat.

Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI itu mengonfirmasi bahwa dirinya telah diberhentikan sementara dari Ketua BEM UI.

Surat penonaktifan itu diterima Melki pada Senin (18/12). Surat itu, kata dia, ditandatanganioleh Wakil Ketua BEM UI.

Kendati demikian, Melki menjelaskan upaya penonaktifan itu telah sesuai dengan aturan BEM UI yang berlaku.

"Sampai hari ini saya memang belum tahu melanggar aturan apa. Saya juga merasa tidak pernah melanggar aturan apapun, apalagi terkaitkekerasan seksual,"ujar Melki kepadaCNNIndonesia.com, Senin (18/12).

Melki mengaku siap mengikuti proses apapun serta melakukan pembuktian apapun pada perkara ini.

Terpisah, Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia tidak berkomentar banyak perihal upaya penonaktifan Melki dari BEM UI.

Menurut Amelita, upaya penonaktifan itu merupakan mekanisme penyelesaian internal di BEM UI.

Melki merupakan salah satu mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah dan kondisi sosial. Melki terpilih sebagai Ketua BEM UI sejak Januari 2023.

Selama Melki menjabat, BEM UI kerap menyampaikan kritikan terhadap pemerintah dan cabang kekuasaan formal lain, salah satunya meme tikus di DPR dengan kepala Ketua DPR Puan Maharani.

Selain itu, Melki bersama mahasiswa lain juga sempat mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres.

Melki sempat mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menduga upaya intimidasi itu terkait gerakan mahasiswa soal putusan MK tersebut.

Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dugaan intimidasi yang dialami Melki Sedek Huang mestinya tak boleh terjadi. Menurut Mahfud, hal yang dilakukan Melki, yakni memprotes putusan MK, merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karenanya, Mahfud menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu tidak boleh dihalangi.

(pop/wiw)


https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-sedek-huang.


KontraS Kecam Intimidasi dan Teror Terhadap Ketua BEM UGM dan Sejumlah Mahasiswa yang Kritik Pemerintah

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor. Tempo/Pribadi Wicaksono
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam segala bentuk intimidasi dan teror yang dilakukan oleh unsur negara kepada berbagai pihak menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan beberapa kasus intimidasi telah terjadi. Salah satunya menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang diintimidasi melalui doxing media sosial buntut kritiknya terhadap pemerintah.

Ketua BEM UGM Gielbran M. Noor mendapatkan serangkaian teror berupa didatangi intel ke kampus dan doxing di media sosial mengenai latar belakang keluarganya. "Hal tersebut dipantik oleh kritikan BEM UGM terhadap Presiden Jokowi sebagai alumnus yang paling memalukan," kata Dimas Bagus Arya melalui rilis tertulis pada Senin, 18 Desember 2023.


Dimas menilai, kasus intimidasi menjadi hal-hal yang harus diperhatikan karena saat ini Indonesia sedang menuju Pemilu 2024. Ruang pengawasan dalam kerangka check and balances harusnya terbuka luas. "Intimidasi dan teror semacam ini kami nilai sangat berbahaya bagi demokrasi serta hanya akan terus menggerus kebebasan sipil. Terlebih, menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 nanti," katanya.

Dimas mengatakan kasus Gielbran tentu bukan kali pertama. Sebelumnya Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pun mendapatkan perlakuan serupa. Orang tua Melki yang berada di Pontianak didatangi oleh aparat yang mengaku Babinsa.

"Tidak sampai di situ, Melki pun mendapatkan serangan digital berupa peretasan terhadap akun WhatsAppnya setelah rangkaian kritiknya bersama mahasiswa lainnya terhadap situasi demokrasi khususnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi," kata Dimas.


Selain itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Rizki Agus Saputra bahkan mendapatkan serangan fisik berupa pengeroyokan oleh orang yang tidak dikenal pada 15 Desember 2023 lalu. Rizki mengaku dikeroyok tiga orang yang berseragam militer.

"Serangan ini diduga berelasi dengan aktivitasnya melaporkan kebocoran data kepada pimpinan KPU dan DKPP terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024," katanya.
https://nasional.tempo.co/read/18110...tik-pemerintah

Apakah ini juga kebetulan?