Gerak Senyap Anies-Ganjar di Desa

Beranda

...

Berita dan Politik
Gerak Senyap Anies-Ganjar di Desa

InRealLife

17-12-2023 18:38

Gerak Senyap Anies-Ganjar di Desa

https://news.detik.com/x/detail/spot...anjar-di-Desa/
Gerak Senyap Anies-Ganjar di Desa

Quote:

Gerak Senyap
Anies-Ganjar di Desa
Pasangan Anies-Imin diduga mendekati dan menghimpun dukungan kepala desa melalui pendamping desa. Di sisi lain, Ganjar-Mahfud diduga memanfaatkan jaringan lama perangkat desa.

Senin, 11 Desember 2023

Kepala desa dianggap menjadi bagian penting dalam menyukseskan pemilu di desa-desa, tak terkecuali oleh pasangan capres-cawapres nomor satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sumber detikX yang merupakan salah seorang kepala desa di Jawa Timur mengakui pendekatan Anies-Cak Imin dilakukan melalui pendamping desa.
“Di Kementerian, desa itu pendamping (desa) yang paling tahu, jadi pendampingnya yang main,” kata sumber tersebut melalui sambungan telepon.
Seperti yang diketahui, pendamping desa bertugas di bawah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Ia tak lain merupakan kakak Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Abdul Halim Iskandar juga tergabung dalam partai yang dipimpin oleh adiknya tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua DPP PKB Faisol Riza tak membantah ataupun mengakui soal pendekatan kepada kepala desa melalui para pendamping desa dengan menggunakan kuasa Kemendes PDTT. Namun ia mengatakan seluruh mesin PKB dikerahkan untuk mendekati tokoh masyarakat desa, tak terkecuali kepala desa.
“Semua mesin PKB maupun mesin partai pendukung Amin keseluruhannya bergerak mendekati seluruh tokoh masyarakat, termasuk kepala desa, perangkat desa. Semua itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga. Soal menerima atau tidak, diserahkan kepada apakah gagasan dari Amin bisa menjadi jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa maupun lingkungan setempat,” tuturnya kepada detikX, Minggu, 10 Desember 2023.
Sebelumnya, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas, yang mengaku sempat mendekati tim pemenangan Anies Baswedan, menyuarakan evaluasi penggantian pendamping desa yang selama ini ditunjuk oleh Kemendes PDTT. Dia mengusulkan agar dipilih dari masyarakat umum diubah menjadi sarjana yang berasal dari desa setempat. Sebab, selama ini, Anas merasa pendamping desa seperti milik partai tertentu, yang merujuk pada PKB.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah dugaan pendekatan kepala desa yang memanfaatkan jabatan pendamping desa.
“Biasa ya, pendamping desa bertanggung jawab dengan tugasnya. Tidak ada tugas-tugas lain. Kecuali secara pribadi dia punya kecenderungan politik, kan nggak bisa dilarang juga,” terang Jazil kepada detikX.
Ia menyebut pendamping desa mesti netral. Soal visi misi Anies-Imin, jika tertarik, tentu mereka bakal membacanya sendiri. Sebelumnya, laki-laki yang akrab disapa Cak Jazil tersebut juga menentang keras menyoal kepala desa yang terlibat kampanye, apalagi dimobilisasi.
Meski begitu, Jazil mengungkapkan tak jadi masalah apabila mensosialisasikan visi misi kepada para kades ini sebagai masyarakat biasa dan bersilaturahmi di ruang tertutup.
“Kalau misalkan saya calon anggota DPR, saya datang ke rumah kepala desa, minta bantu, terus beliau bilang ‘insyaallah saya bantu’, saya pikir itu kan di ruang tertutup, bukan kampanye, bersilaturahmi. Tapi, kalau mengumpulkan di lapangan, itu beda lho konteksnya. Itu artinya ada mobilisasi untuk melakukan kampanye, kan itu yang dilarang,” ujarnya.
Jazil percaya diri pasangan capres-cawapresnya dengan sendirinya bakal dilirik oleh para kepala desa yang memiliki akal sehat dan menginginkan perubahan. Sebab, sudah lama terutama partainya menyuarakan revisi Undang-Undang Desa terkait dengan masa jabatan desa sembilan tahun maupun dana desa Rp 5 miliar. Ia merasa tak perlu memaksakan dukungan dari kepala desa.

detikX telah menghubungi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar untuk meminta konfirmasi melalui pesan singkat. Namun hingga tenggat naskah ini, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.
Sementara itu, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi dugaan pemanfaatan pendamping desa untuk kepentingan kampanye merupakan hal yang tak mengejutkan dan bisa diantisipasi.
“Kalau mereka melakukan sosialisasi melalui instrumen yang dibuat oleh Kementerian yang kebetulan menterinya kader dari partai yang bersangkutan, kami melihat ini bagian yang sudah bisa diantisipasi, ya memang akan begitu,” ujar Hendrawan.
Berbeda apabila melibatkan aparat penegak hukum. Ia menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap aturan main. “Tetapi, kalau kemudian menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan yang sifatnya intimidatif, ya, ini yang saya kira bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan main,” jelasnya.
Sedangkan pasangan nomor tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md tak ketinggalan melakukan pendekatan kepada segenap aparatur desa juga. Diketahui, kini Ganjar menjabat Ketua Dewan Pembina DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) sejak 2017.
Seorang sumber detikX yang mengetahui jejak hubungan Ganjar dengan Papdesi menuturkan, Papdesi memang bakal melabuhkan dukungan pada pasangan Ganjar-Mahfud. Dukungan para kepala desa di Jawa Tengah yang tergabung dalam Papdesi terutama sudah berjalan sejak Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Sumber tersebut mengatakan Ganjar kerap merawat dukungan politik dari para kepala desa hingga kepala dusun tersebut. Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menuturkan, salah satu fokus Ganjar-Mahfud adalah mensosialisasikan visi misi dan penggunaan dana desa yang bijak dan menghindari penyimpangan. Pendekatan dilakukan melalui sukarelawan dan tim sukses di desa juga para anggota DPR yang kini sedang dalam masa reses.
“Anggota DPR RI kami kan reses ini, sedang kumpul dengan masyarakat desa. Nah, kami sampaikan kasihan kan dana desa yang sekarang itu banyak penyimpangan. Itu sebabnya, kepala desa sekarang banyak yang disandera menjadi ATM dari alat penegak hukum, karena tata kelola dana desa itu tidak bisa dijalankan dengan baik,” ujar Hendrawan.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati berharap tak ada kandidat Pilpres 2024 yang memakai strategi politik gentong babi. Istilah Pork Barrel Politic ini adalah tindakan menyuap para pemilih dengan barang yang didapatkan dari anggaran negara saat masih menjabat atau petahana.
Politik gentong babi memang tak sepenuhnya merugikan seperti politik uang karena umumnya dana yang digelontorkan melalui proses resmi APBN/APBD. Namun, Wasisto mengingatkan, politik gentong babi yang dilakukan umumnya hanya menjadi kepentingan elite tertentu dan minim aspirasi publik.
“Artinya, di sini proses pelibatan publik itu tidak ada karena lebih condong ke kepentingan si elite agar dia bisa menyalurkan bantuan hibah dan sebagainya. Yang itu belum tentu akan menjawab kebutuhan publik yang mungkin berbeda dengan apa yang direncanakan dan anggarkan,” tandas Wasisto.

[hr]

Reporter: Ani Mardatila, Ahmad Thovan Sugandi, Abdurrobby Rahmadi (magang)
Penulis: Ani Mardatila
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

Salah satu alasan partai minta menteri tertentu kan begini.

Imin nyikut Budiman Sudjatmiko biar bisa masukin kakaknya jadi Menteri Desa, salah satunya ya supaya PKB bisa nguasain akses pembina desa. Apalagi rakyat desa itu salah satu sumber suara utama PKB, yang harus dijaga dari partai lain dengan sasaran serupa seperti Gerindra dan PDIP.