16 Dec 23 | 07:00

Anies Jamin Tak Ada Kelompok Mayoritas-Minoritas Jika Terpilih 

Semua kelompok akan diperlakukan sama


Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan siap menerima pakta integritas dari luar forum Ijtima Ulama. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, menjamin kelompok mayoritas dan minoritas akan mendapatkan perlakuan yang sama ketika nanti terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Semua mendapatkan perlakuan yang sama," ujar Anies saat ditemui seusai menghadiri acara Refleksi Menyambut Natal dan Tahun Baru yang digelar DPP PKB, di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Ke depan, pemerintah harus mau mengayomi dan memberikan kesetaraan bagi semua kelompok masyarakat. Menurut dia, bila itu dilakukan maka bukan tidak mungkin untuk membangun suasana yang tenang dan teduh bagi masyarakat.

"Bila itu, dikerjakan maka jauh lebih mudah untuk membangun suasana tenang, teduh, itu yang kami alami di Jakarta dengan memberikan kesetaraan kepada semua. Dan, terjadilah suasana yang tenang dan teduh," kata Anies.

1. Anies sebut komunikasi jadi kunci

Anies sempat menyinggung pengalamannya ketika memimpin Jakarta. Dia mengaku menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga melalui pendekatan seperti ini bisa dengan mudah merangkul semua kelompok masyarakat.

Dia yakin apa yang telah dikerjakannya saat memimpin Jakarta, terkait memberikan kemudahan izin pendirian rumah ibadah, dapat dilakukan di tempat lain.

"Kami melihat pendekatan yang kami lakukan di Jakarta kemarin itu bisa dibakukan menjadi sebuah prosedur dan kemudian bisa dilaksanakan ke berbagai tempat," kata dia.

2. Janji akan permudah pemberian izin rumah ibadah

Anies juga sempat berjanji tidak akan mempersulit umat beragama bila ingin mendirikan rumah ibadah ketika nanti terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024. Berdasarkan pengalamannya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku tetap bisa memberikan izin pembangunan rumah ibadah bagi pemeluk agama apapun, tanpa harus mengubah aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri.

Berdasarkan SKB itu, untuk mendirikan suatu rumah ibadah membutuhkan persetujuan dari 90 jemaah dan 60 orang nonjemaah. 

"Pengalaman di Jakarta, kami tidak ubah aturan hukumnya, sama sekali. Kami bekerja dengan aturan yang sama dan bisa dilaksanakan. Jadi, yang dibutuhkan perlu ada kematangan untuk mengelola dan berkomunikasi agar suasana tenang serta teduh itu terjadi," ujar Anies.

3. FKUB benarkan Anies banyak beri izin pembangunan rumah ibadah

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta, Dede Rosyada, mengatakan Anies Baswedan tidak pernah menolak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi, yang pasti terbanyak diterbitkan IMB dari semua yang diajukan, karena tidak ada satu pun ajuan rekomendasi IMB yang ditolak atau ditunda," ujar Dede kepada IDN Times, saat dihubungi Selasa (12/12/2023) lalu.

Dede mengungkapkan Anies juga telah menyelesaikan izin pembangunan gereja yang sempat tertunda selama 30 tahun.

"Bahkan empat sampai lima ajuan izin bangun gereja yang sudah tertunda sejak 30 tahun lalu, terselesaikan zaman beliau," kata dia.

https://www.idntimes.com/news/indone...-jika-terpilih

Ntar biasanya ada yg sok2an teriak2 "KAMI MAYORITAS! KAMI MAYORITAS!"