Oleh : SAEPUL UMAR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAMULANG (PSDKU) SERANG

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta
memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan
atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta
perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara
antara Abad ke-4 Sebelum Masehi sampai dengan Abad ke-6 SM. Demokrasi

memiliki beberapa prinsip, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasanberekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama.

Sejarah demokrasi Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang cukup dinamis.

Berikut merupakan beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Demokrasi Parlamenter (1945-1959)

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998)

4. Demorasi Pasca Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses
reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa
ini, demokrasi lebih terbuka dan partisipatif.

Menurut pengamatan saya, sistem demokrasi Indonesia dapat dikatakan masih
menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat masalah serius berupa korupsi dan
oligarki di kalangan elite politik dan ekonomi.Hal ini menyebabkan ketimpangan
dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, serta menghambat proses demokrasi.

Selain itu, persoalan polarisasi sosial dan etnis juga menjadi tantangan serius,
terutama sejak munculnya jejaring sosial dan merebaknya berita hoaxs.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum dan PetinggiPetinggi Negara yang membuat sulitnya untuk mewujudkan Demokrasi yang sempurna. Seperti beberapa contoh kasus baru-baru ini:

-Ketua KPK Firli Bahuri Menjadi Tersangka Kasus Korupsi Berupa Pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
- Ketua MK Anwar Usman Terbukti Melanggar Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi
- Keluarga Ketua BEM UI Diintimidasi, Diduga Terkait Protes MK

Dari tiga contoh tersebut menujukan bahwa maraknya penyalahgunaan jabatan oleh petinggi-petinggi Negara Indonesia, seperti halnya Ketua KPK yang seharusnya menjadi orang yang memberantas dan membersihkan kasus-kasus Korupsi malah dirinyalah yang menjadi tersangka dugaan korupsi berupa pemeresan, Ketua MK Anwar Usman seorang Hakim Konstitusi orang yang dipercayai untuk menegakan
keadilan konstitusi tetapi dia malah melanggar Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga untuk kepentingan keluarganya, dan adanya sebuah intimidasi kepada keluarga ketua BEM UI diduga terkait protes MK menunjukan kalo adanya upaya untuk membungkam suara suara rakyat. yang menandakan bahwa system demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata sempurna.


Di sisi lain, meski belum sempurna, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam membangun lembaga-lembaga demokrasi yang mampu melindungi hak-hak warga negara dan menjamin transparansi dalam proses politik. Indonesia juga memiliki sejarah panjang perjuangan mencapai demokrasi dan kemerdekaan yang patut diapresiasi. Namun tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperkuat agar sistem demokrasi Indonesia dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat bagi semua orang.

Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan peradilan. Dalam hal ini, peran para pemimpin politik, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk bekerja sama memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, adil, dan lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.