Reporter

Pribadi Wicaksono (Kontributor)

Sosok bertopeng Presiden Jokowi menerima sertifikat Alumnus UGM Paling Memalukan dari BEM UGM di Yogyakarta Jumat 8 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Diskusi Publik dan Mimbar Bebas yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM di area Bundaran UGM diwarnai aksi penyerahan sertifikat kepada sosok yang menggunakan topeng bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat, 7 Desember 2023.

Dalam diskusi bertajuk 'Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti' itu, BEM UGM menyerahkan selembar kertas bertulis 'Sertifikat, diberikan kepada IR.H. Joko Widodo' sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan. Sertifikat itu ditandatangani Ketua  BEM UGM Gielbran Muhammad Noor.

"Sertifikat ini juga akan kami kirimkan langsung ke beliau (Jokowi), tapi lewat pos saja, karena kita malas di sana (Istana Negara) banyak tikus," kata Gielbran.

Gielbran mengatakan pengiriman sertifikat Alumnus UGM Paling Memalukan kepada Jokowi itu juga akan dibarengi dengan pengiriman dokumen Maklumat Bulak Sumur. Bulak Sumur merujuk alamat kampus UGM di Yogya.

Ada tiga poin dalam Maklumat Bulak Sumur itu. Pertama, menuntut iklim demokrasi yang demokratis; kedua, konstitusi yang tidak diotak-atik tanpa otak; ketiga, mencabut semua kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat.

"Kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat itu termasuk Undang Undang Cipta Kerja dan UU Kesehatan," kata dia.

Selain sertifikat dan dokumen Maklumat Bulak Sumur, BEM UGM juga akan mengirimkan dokumen kajian evaluasi kepemimpinan Jokowi selama dua periode setebal 333 halaman.

Dalam orasinya, BEM UGM menyatakan rezim Jokowi bukanlah rezim yang kuat, namun karena masyarakat yang lemah, sehingga rezim ini sewenang-wenang.

"Omong kosong rezim yang kuat, kita lah yang lemah. Oleh karena itu mari sesaki jalanan dengan kemarahan dan teriakkan satu kata 'Lawan'," kata dia.

Diskusi dan Mimbar Bebas itu menghadirkan sejumlah pembicara seperti aktivis demokrasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta pegiat antikorupsi Zainal Arifin Mochtar.

Praktik Lama

Haris Azhar dalam diskusi itu membeberkan praktek politik dinasti yang belakangan jadi sorotan soal proses anak Jokowi, Gibran Rajabuming, jadi cawapres melalui putusan MK, sebenarnya sudah terjadi sejak lama.

"Dinasti itu terbangun karena biasanya ada kesempatan. Kebetulan ada yang dekat keluarga pejabat atau penguasa lalu memanfaatkan kesempatan itu," kata dia.

Bedanya, kata Haris, ada yang baru berkesempatan membangun dinasti dari level bawah seperti kabupaten/kota/provinsi dan ada yang berkesempatan membangun di level negara.

"Nah, mumpung dia ada di kekuasaan tertinggi, maka levelnya membangun dinasti naik," kata Haris.

Dia mencontohkan, proses dinasti yang coba dibangun Presiden Jokowi melalui keluarganya sebenarnya bisa terlihat tahapannya. "Berapa waktu yang lalu Jokowi bilang bahwa anaknya (Gibran) baru dua tahun jadi wali kota, maka disebut tidak cocok (maju cawapres)," kata dia.

Tapi ternyata tak cuma Gibran yang akhirnya maju cawapres, anak Jokowi yang lain, Kaesang, juga jadi ketua partai. "Jadi dinasti ini terbentuk karena masyarakat seperti juga memakluminya," kata Haris.

Dia menyebut langgengnya dinasti politik juga dipicu karena biasanya penguasa telah menguasai elemen-elemen dasar kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat bergantung keberadaan penguasa dan dinastinya demi bisa bertahan hidup.

"Yang jadi pertanyaan besar, bagaimana potret bangsa ini ke depan dengan politik dinasti itu?" kata dia.

Pegiat anti korupsi Zaenal Arifin Mochtar menambahkan, menguatnya politik dinasti di era pemerintahan Jokowi tak bisa ditimpakan ke Jokowi semata.

"Tapi juga partai-partai pendukungnya yang mendukung pembiaran praktik itu terjadi. Jadi ini dosa kolektif kenegaraan," kata Zaenal.

Satu satunya cara menumbangkan dinasti ini, kata Zaenal, hanya dengan tidak memberinya suara dalam pemilu. Agar kekuasaan tidak berlanjut.

"Pemilu memang tidak pernah melahirkan malaikat, namun bisa meminimalisir yang paling menakutkan muncul," kata dia.
https://nasional.tempo.co/read/18072...turun-ke-jalan


Ribuan Mahasiswa Muak Lihat Dinasti Politik Rusak Moralitas Bangsa, Ketua BEM UI: Kami Peka!

Ribuan mahasiswa tersebut menghadiri mimbar demokrasi di pelataran Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

Ribuan Mahasiswa Muak Lihat Dinasti Politik Rusak Moralitas Bangsa, Ketua BEM UI: Kami Peka!
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sadek Huang saat berorasi di agenda Mimbar Demokrasi di pelataran Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023). (IST)
Suara.com - Ribuan mahasiswa menghadiri mimbar demokrasi di pelataran Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

Acara ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dinasti politik yang dianggap sebagai perusak moralitas bangsa.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sadek Huang mengatakan, mimbar demokrasi ini merupakan bukti jika mahasiswa dan generasi muda telah muak melihat ketidakadilan di Indonesia.

“Kami peka dan kritis tentang kebijakan publik yang akan berdampak pada demokrasi ke depannya,” kata Melki, dalam keterangan tertulis, yang diterima Suara.com, Kamis (7/12/2023).

“Saatnya kita menentukan. Memilih calon yang mencoreng konstitusi atau yang berjalan sesuai konstitusi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakabid Advokasi Politik DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur, Bagus Raditya menyampaikan keresahannya soal kebijakan para pemimpin saat ini yang bernuansa seperti zaman orde baru.

“Kami mahasiswa ingin kembali mengulik demokrasi jangan sampai dihancurkan. Seperti diketahui, konstitusi sebagai dasar negara kita telah diobrak-abrik dengan adanya keputusan MK kemarin mengenai batas usia cawapres. Di sini kami seluruh mahasiswa berkumpul untuk bertarung secara akademik," tegasnya.

Mimbar bebas ini, juga dihadiri oleh budayawan Butet Kartaredjasa. Butet sengaja hadir untuk memberikan semangat kepada para mahasiwa.

Butet mengatakan, apa yang sedang dilakukan mahasiwa hari ini menggambarkan jika kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Seseorang pemimpin, lanjut Butet, yang dipercaya membawa kesejahteraan demokrasi justru mencederai demokrasi itu sendiri.

"Saya dan berjuta rakyat Indonesia sejak Oktober lalu kena prank. Kami menjaga role model pemimpin yang bisa dibanggakan tiap zaman, tapi gagal. Kita berkumpul untuk duka demokrasi yang sama,” kata Butet.

Butet menegaskan, apa yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa, merupakan bagian ikhtiar menyelamatkan bangsa dan negara.

“Ini ikhtiar untuk menyelamatkan bangsa dan negara, jangan sampai alat negara digunakan untuk mencederai demokrasi," tandasnya.
https://www.suara.com/news/2023/12/0...m-ui-kami-peka


BEM KM UGM Beri Jokowi Nominasi Alumnus Memalukan, Kampus: Hak Bersuara

Serly Putri Jumbadi - detikJogja
Sabtu, 09 Des 2023 13:00 WIB

Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: Humas UGM
Sleman - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) memberi gelar 'alumnus paling memalukan' untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihak kampus memberikan tanggapan.
Saat dihubungi untuk dimintai tanggapannya atas aksi BEM KM UGM itu, Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan aksi mahasiswa tersebut masih dalam koridor. Pihak kampus juga tak melarang aksi tersebut.

"Saya melihatnya itu adalah gerakan moral dari mahasiswa. Kami di UGM tetap memberikan ruang kepada mahasiswa kami untuk bersuara. Mahasiswa mempunyai hak bersuara, kami di UGM sangat menghargai proses pembelajaran dan kebebasan mimbar bagi anak-anak kami. Kami tidak bisa melarang mereka karena mereka mempunyai kebebasan," ujar Sandi saat dihubungi detikJogja, Sabtu (9/12/2023).

"Kami melihatnya ini adalah gerakan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa masih dalam koridor untuk memberikan kritik dan saran serta penyaluran aspirasi. Proses itu dilakukan dengan cara-cara yang menurut kami masih dalam batasan-batasan seperti tidak membuat kekacauan dan merusak ketertiban umum," sambungnya.

Sandi menambahkan, pihak kampus memberikan izin kepada mahasiswa jika ingin melakukan aksi serupa. Hanya saja pihak UGM tetap memberikan imbauan agar aksi-aksi tersebut tetap memenuhi peraturan perundang-undangan.

"Kalau teman-teman mau melanjutkan silakan. Tetapi proses penyampaian pendapat perlu memenuhi peraturan perundang-undangan dan etika. Yang pasti tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Silakan dilanjutkan tapi tetap ada batasan mengingat kita merupakan institusi pendidikan. Bagaimana kita menyampaikan kritik itu dengan santun dan etis," tuturnya.

Lebih lanjut, pihak UGM siap memfasilitasi jika nantinya ada komunikasi dari pihak Presiden Jokowi dengan mahasiswa. Pasalnya, Sandi melihat ini sebagai proses demokratisasi.

"Kalaupun nanti ada komunikasi dari pihak presiden terkait hal ini, kami akan ajak untuk duduk bersama dengan mahasiswa. Kami pihak administrasi UGM akan memberikan ruang. Tapi kami juga melihat ini merupakan sebuah proses demokratisasi, proses kritik itu bisa dilakukan. Jangan antikritik, tapi kalau mengkritik itu juga jangan ngawur dan tidak melanggar aturan dan etika," jelas Sandi.

Pihak UGM juga memberikan imbauan kepada mahasiswa jika terjadi aksi serupa jelang tahun politik. Jangan sampai aksi dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu.

"Sampaikanlah aspirasi yang betul-betul aspirasi dari mahasiswa. Karena anda sebagai salah satu bagian dari civil society yang memperjuangkan kepentingan orang banyak dengan tanpa alih-alih mendapatkan imbalan," katanya.

"Mohon dengan sangat karena ini situasi politik jangan sampai kegiatan penyampaian aspirasi dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk mengarahkan kepada capres cawapres, legislatif ataupun partai tertentu. Penyampaian harap menjaga tata cara kita sebagai orang timur yakni dengan cara yang sangat etis dan tidak mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan," pungkas Sandi.

Diketahui, BEM KM menggelar diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM, Jumat (8/12). Ketua BEM KM Gielbran Mohammad mengungkapkan alasan penyematan 'alumnus paling memalukan UGM' kepada Presiden Jokowi. Di antaranya adalah sebagai wujud kekecewaan selama dua periode kepemimpinan Jokowi yang masih banyak permasalahan fundamental yang masih belum terselesaikan.

https://www.detik.com/jogja/berita/d...-hak-bersuara.



gerakan mahasiswa sekarang