TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira merespons soal janji calon presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM). Prabowo berjanji menerapkan kebijakan itu apabila dirinya terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.  

Namun menurut Bhima, janji Prabowo itu sulit diwujudkan mengingat impor BBM di Tanah Air sangat besar. Bhima mencatat per Januari sampai Oktober 2023 saja, Indonesia mengimpor BBM sampai US$ 16,8 miliar. "Itu angka yang cukup fantastis, sangat besar. Jadi menggantikan itu tidak bisa dalam 5 tahun ke depan," ujar Bhima saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 26 November 2023.

Adapun Prabowo berjanji Indonesia akan melakukan swasembada energi apabila ia terpilih menjadi orang nomor satu di Tanah Air. Dia mengatakan, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang 100 persen sumber energinya berasal dari biofuel, yakni dari sawit, jagung, dan tebu. 

Bhima menilai apabila pemerintah nantinya berambisi mengganti BBM dengan bahan bakar nabati, hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru. Bhima merujuk pada kejadian tahun lalu, saat pemerintah berambisi mendorong biodiesel B35. 

Langkah tersebut, ujar Bhima, menyebabkan adanya tarik menarik yang berbahaya antara kebutuhan minyak sawit atau CPO untuk bahan bakar nabati dengan keperluan pangan atau minyak goreng. Ia menekankan kejadian itu bisa terulang kembali apabila pemerintah berambisi mendorong CPO untuk biodiesel ataupun tebu untuk etanol.

"Langkah itu harus benar-benar diatur agar tidak menimbulkan tarik menarik kebutuhan masyarakat akan harga pangan yang stabil, harga minyak goreng dan gula yang stabil," tutur Bhima.  Karena itu apabila pemerintah mengejar bauran energi terbarukan dari biodiesel yang semakin besar, ia khawatir akan memicu harga pangan kedepannya.  

Di sisi lain, Bhima menyoroti soal kemungkinan banyaknya proyek pembukaan lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan penanaman tanaman energi itu. Menurutnya, kebijakan itu akan sangat berdampak pada deforestasi. 
Dengan demikian, ia menggarisbawahi penghitungan emisi yang harus dipertimbangkan pemerintah bukan hanya dari peralihan dari BBM ke biodiesel. Melainkan emisi yang dihasilkan dari seluruh rantai pasok itu. Sebab ketika terjadi deforestasi untuk mendorong bauran biodiesel yang lebih tinggi, maka emisinya juga relatif tinggi. 
"Meskipun lebih rendah dari BBM, tapi prosesnya itu pun harus diperhatikan," ujar Bhima. Ia menuturkan jangan sampai niat pemerintah menurunkan impor BBM menggunakan biodiesel malah justru menghasilkan emisinya yang tinggi. 

klik sumber link di sini