Ilyas Fadilah - detikFinance
Sabtu, 25 Nov 2023 17:31 WIB

Foto: Capres Anies Baswedan di acara WALHI, 25 November 2023. (Devi Puspitasari/detikcom)
Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan mengkritik proyek food estate era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Anies, food estate cenderung membuat negara menguasai produk secara sentralistik.
Selain itu kepastian hasil tani hanya untuk petani di kawasan food estate. Oleh karena itu salah satu agenda pangan yang bakal dibawa Anies jika menang bukanlah food estate melainkan contract farming.

"Saya ingin sampaikan fokus kita ke depan kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate, justru kita ingin contract farming itu dibangun untuk Indonesia ke depan," ujarnya dalam Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia, disiarkan YouTube WALHI Nasional, Sabtu (25/11/2023).

"Mengapa food estate ini bukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik. Yang kedua kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada pada kawasan food estate," tambahnya.

Anies menyebut yang dibutuhkan Indonesia adalah memberdayakan para petani. Menurutnya petani harus mendapatkan kesetaraan kesempatan agar produknya ikut dalam pasar pertanian di Indonesia.

Contract farming, jelas dia, mengubah sistem yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Sementara petani yang selama ini sudah punya peran akan didorong agar memainkan peran yang lebih besar.

"Yang tadi dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kita justru mendorong petani-petani yang sudah berperan selama ini, mereka memainkan peran yang lebih besar," tuturnya.

Dalam kesempatan itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut produksi pertanian penuh dengan kepastian. Misalnya suplai pupuk yang tidak pasti, harga yang tidak pasti, atau pembelian pupuk subsidi yang rumit.

"Karena saat ini kita menyaksikan ini teman-teman di pedesaan pasti tahu persis, produksi pertanian kita penuh dengan ketidakpastian. Menjadi petani itu pupuknya suplai tidak pasti, harganya tidak pasti, yang dengan subsidi lebih rumit, banyak lagoi problem di situ," pungkasnya.

(ily/hns)

https://finance.detik.com/berita-eko...-sentralistik.





Ahli Ekonomi: Food Estate di Tangan Prabowo Militeristik-Tak Libatkan Petani


Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menhan Prabowo Subianto meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalteng. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menegaskan food estate sebagai proyek strategis nasional era Jokowi yang diserahkan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cenderung militeristik, pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda.

“Food Estate era Jokowi ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo sehingga warna militerisme pertanian terjadi. Dalam pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda. Begitupun dalam penyelesaian konflik agraria tidak dengan cara-cara demokratis, tapi cenderung mengedepankan penggunaan aparat atau koersif,” ujarnya, Sabtu (25/11/2023).
Didin mengatakan, sebenarnya Food Estate merupakan skenario G20 untuk menghadapi krisis pangan dunia. Indonesia kebagian untuk membangun Food Estate tersebut berbasis korporasi dan tidak melibatkan petani dalam proses pelaksanaannya.
“Hal ini berdampak kepada nasib petani serta lingkungan ekologis yang rusak serta makin memperburuk konflik agraria. Petani tidak dilibatkan dalam membangun food estate tersebut, padahal mereka itulah menjadi tulang punggung produksi nasional padi dan pangan lainnya termasuk tercapainya swasembada di era Orba (1980-90) maupun sempat dicapai saat era reformasi, meski tidak panjang waktunya,” ujarnya.

Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB Foto: Muthia Firdaus/kumparan
Sementara, lanjutnya, food estate mengandalkan korporasi besar dengan bentangan lahan yang sangat luas. Itu terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono di Papua maupun Era Jokowi di Kalimantan tengah dan Sumatera Utara.
“Hal itu berdampak pada kerusakan lingkungan, karena dalam lahan yang sangat luas itu bersifat monokultur dan umumnya melibatkan tanah gambut. Juga berdampak makin menambah parahnya konflik agraria, karena banyak mengambil tanah-tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional,” kata Didin.
Hasilnya pun, lanjutnya, Food Estate ini sangat jauh dari tercapainya swasembada pangan.
“Buktinya impor pangan jalan terus. Harusnya swasembada pangan melibatkan petani dengan konsolidasi lahan dan dibangun cooperative farming dan jumlah penyuluh yang memadai,” tandasnya.
https://kumparan.com/kumparannews/ah...eA4qzwMtx/full

masalah food estate