CNN Indonesia
Jumat, 24 Nov 2023 05:05 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan mayoritas responden menganggap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PDIP akhir-akhir ini kurang elok.

Publik menilai Jokowi sebagai kader PDIP tidak seharusnya 'mengkhianati' Partai Berlambang Kepala Banteng itu.

Pendiri SMRC Saiful Mujani menyebut berdasarkan survei yang dilakukan pada 29 Oktober-5 November 2023 itu sebanyak 39 persen menilai sikap Jokowi ke PDIP kurang pantas, serta 8 persen menilai tidak pantas sama sekali, sehingga apabila ditotal ada 47 persen suara yang menilai sikap Jokowi negatif.

Sementara 30 persen responden lainnya memilih pantas atas sikap Jokowi terhadap PDIP kini, dan 23 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Penegakan Hukum Jokowi Jeblok, Mahfud Sorot Upaya Pembelokan Persepsi
"Dilihat dari sisi ini, sebenarnya tidak kuat begitu ya dukungan moral masyarakat terhadap Pak Jokowi dengan sikapnya terhadap PDIP yang tidak secara eksplisit, atau berupaya memperjuangkan Ganjar Pranowo," kata Saiful dalam acara daring, Kamis (23/11).

"Ini unik, ini menarik, bagaimana Pak Jokowi sebagai seorang kader yang berkarir sukses lewat PDIP itu kemudian tidak punya sikap yang definitif untuk mendukung capres yang diputuskan oleh PDIP, partainya sendiri. Semakin ke sini, orang semakin yakin Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar," imbuhnya.

Saiful mengatakan justru Jokowi justru seakan mendukung oposisinya selama dua kali mengikuti Pilpres. Menurutnya hal itu langka terjadi di negara manapun.

Ia kemudian mengibaratkan langkah politik Jokowi mendukung Prabowo, bukan mendukung Ganjar yang diputuskan oleh partainya menjadi calon presiden, itu seperti Obama mendukung Donald Trump di ujung kekuasaannya.

Oleh sebab itu, dalam survei SMRC, Saiful menanyakan pertanyaan lainnya, yakni 'pantas atau tidak pantas putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan jebolan PDIP menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Hasilnya, 40 persen orang responden menilai hal itu kurang pantas. Kemudian 27 persen menganggap pantas, 10 persen menilai tidak pantas sama sekali, dan sisanya sebanyak 23 persen responden memilih menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Jadi kita bisa mengatakan bahwa lebih banyak orang mengatakan kurang pantas lah, Pak Jokowi sebagai politikus PDIP dari bawah sampai puncak kekuasaannya dua kali. Demikian juga Gibran tidak pantas lah bersikap begitu kepada PDIP. Kira-kira suasana kebatinan di masyarakat begitu," jelas Saiful.

Adapun survei ini dilakukan secara tatap muka selama periode 29 Oktober-5 November 2023. Populasi survei merupakan warga berusia 17 tahun ke atas. Survei ini dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling, dengan berjumlah 2.400 responden.

Response rate sebesar 1.939 atau 81 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 2,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan sebanyak 44,1 persen mengaku tidak setuju majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati PDI Perjuangan.

Menurut dia, hanya 34,7 persen setuju bahwa majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo menunjukkan bahwa Jokowi telah khianati PDIP.

"Namun, lebih banyak yang tidak setuju, angkanya mencapai 44,1 persen. Dan 21,3 persen menjawab tidak tahu," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk "Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini" yang dipantau secara virtual di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (12/11) .

Dia menjelaskan bahwa survei tersebut juga menemukan sebanyak 66,7 persen masyarakat di Indonesia menilai Jokowi memiliki hak untuk menentukan keputusan politiknya.

Menurut Burhanuddin, hanya sedikit masyarakat yang beranggapan sebaliknya, yaitu ada 21,1 persen yang beranggapan bahwa Presiden Jokowi tak menunjukkan rasa hormatnya kepada PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya.

"Mayoritas masyarakat, sebesar 66,7 persen, berpendapat Presiden Joko Widodo berhak menentukan keputusan politiknya mesti tidak sejalan dengan partainya, yaitu PDIP," ujarnya.

(khr/isn)

Baca artikel CNN Indonesia "SMRC: 47 Persen Responden Nilai Sikap Jokowi ke PDIP Kurang Pantas" selengkapnya di sini.

Nah lo Pak Jokowi, ternyata rakyat berpendapat negatip sebagai mana tergambar dalam survei ilmiah yang dilakukan SMRC Saigul Myujani