KRjogja.com - JAKARTA - Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak bisa membatalkan keputusan MK dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, putusan MK sudah final dan mengikat.

"Jadi kalau pertanyaannya apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, ya, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara asas hukum," kata Habiburokhman di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Menurutnya, MKMK hanya berwenang menentukan pelanggaran etik hakim MK beserta hukumannya. Namun, tidak sampai membatalkan putusan MK.

"MKMK kita pun tahu juga mana ada putusan dewan etik, lembaga etik membatalkan putusan pengadilan, apalagi ini mahkamah ya kan," ujarnya.

Habiburokhman meyakini tidak ada konflik kepentingan saat hakim MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memengaruhi syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

"Enggak ada namanya conflict of interest, karena yang diuji itu bukan fakta hukum bukan konflik kepentingan hukum antar orang," pungkas Habiburokhman.(*)


Bisakah MKMK Batalkan Putusan MK soal Syarat Usia Capres-Cawapres? - Krjogja

============================

@bold biru

Jadi maksudnya, keputusan MK itu bisa dibatalkan jika ada pelanggaran hukum yg terjadi dan disertai fakta hukum.

Fakta hukum yg dimaksud adalah seperti :
1. Gibran yang mengajukan permohonan ke MK.
2. Gibran yang membiayai.
3. Gibran yg menyiapkan pengacara.

Apakah itu semua dilakukan oleh gibran ?

Lha ketua MK kan masih ada hub klg dgn gibran ?
> apakah hub klg itu sebuah pelanggaran hukum ?

Tapi kan mempengaruhi keputusan, itu kan jadi melanggar hukum ?
> lalu dgn bukti hukum apa anda akan membuktikan itu semua ?

Jadi demikian sodara2..