Akses Pendidikan dan Kesehatan Mudah, Warga Papua Nugini Ramai-ramai Pindah ke Indonesia Jadi WNI
Minggu, 5 November 2023 08:55 WIB
Pos Lintas Batas Negara antara Indonesia dan Papua Nugini 


BANGKAPOS.COM--Sejumlah warga Papua Nugini dikabarkan beramai-ramai memutuskan untuk pindah ke Indonesia, menginginkan akses yang lebih mudah ke layanan pendidikan dan kesehatan.
Pindahnya warga Papua Nugini ini diinformasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPPKLN) Papua.
Pindahnya 110 warga Papua Nugini ini menjadi perbincangan setelah dilaksanakannya pertemuan "RI-PNG Joint Verification Exercise on Border Crossing" di Mosso, Jayapura.
Plh Kepala BPPKLN Papua, Dolfinus Kareth, mengungkapkan bahwa sekitar 30 kepala keluarga telah memutuskan untuk pindah ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura.
"Awalnya 110 jiwa dari 17 kepala keluarga, tetapi berdasarkan data yang kami terima hari ini, daftar yang kami serahkan kepada masyarakat berisi 30 kepala keluarga," kata Dolfinus Kareth di Kampung Mosso, Kamis (2/11/2023), seperti dikutip dari Tribun Papua.
Dolfinus meyakini bahwa keputusan masyarakat dari Kampung Nyaukono, Papua Nugini, untuk pindah ke Indonesia adalah keputusan mereka sendiri, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.
Mereka ingin menjadi warga negara Indonesia.
Dolfinus juga menjelaskan bahwa mayoritas dari mereka memang memiliki keluarga yang lahir di Kampung Mosso pada tahun 1960.
Keluarga tersebut kemudian pindah ke Papua Nugini dan menetap di Kampung Nyaukono.

Kini, mereka memutuskan untuk kembali ke Mosso, merasa bahwa tanah tersebut adalah hak ulayat nenek moyang mereka.
Masyarakat Nyaukono juga menginginkan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang tersedia di Indonesia.
 "Sarana pendidikan, sarana kesehatan, pelayanan umum sudah tersedia di sini (Mosso), akhirnya mereka ingin kembali ke Kampung Mosso. Selama mereka di Papua Nugini, layanan dan pemerintahannya tidak mencukupi bagi mereka."ungkap Dolfinus 
BPPKLN Papua berencana untuk melaporkan pemindahan tersebut kepada Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Papua.
Langkah ini diambil agar mereka dapat memperoleh status warga negara Indonesia yang sah melalui surat keputusan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM.
"Untuk diteruskan ke Kemenhukmham RI agar mendapatkan surat keputusan yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, mereka menjadi warga negara Indonesia yang sah," katanya.
Peta Papua Nugini ()
Sejarah Terbentuknya Papua dan Papua Nugini 
Sejarah terbentuknya Papua dan Papua Nugini dimulai dari negara yang menjajah kawasan tersebut.
Papua dijajah Belanda sedangkan Papua Nugini dijajah Jerman dan Australia.
Negara-negara inilah yang memberi pengaruh terhadap terbaginya dua tempat di satu daratan pulau tersebut.
Pemisahan itu semakin kuat setelah Papua Nugini merdeka pada 16 September 2021.
Sementara Papua sebagai provinsi di bawah Pemerintah Indonesia.
Meskipun satu daratan dengan Papua, mengapa Papua Nugini tak pernah tersentuh oleh Indonesia tak seperti Papua Barat?
Seperti diketahui, wilayah Papua Barat atau Papua merupakan salah satu wilayah yang terus
dipertahankan Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini.
Banyak gerakan separatis yang tumbuh di Papua Barat sejak beberapa dekade lalu yang berupaya memerdekakan diri dari Indonesia.
Papua Barat, yang kini telah terbagi menjadi provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan wilayah Indonesia paling timur.
Sebuah wilayah berupa setengah dari sebuah pulau besar yang dipertahankan mati-matian oleh Indonesia.
Namun mengapa setengah pulau lainnya yang dikenal sebagai Papua Nugini tak pernah disentuh bahkan disinggung?
Apa yang berbeda dari kedua wilayah tersebut?
Rupanya, perbedaan itu berasal dari sejarah penjajahan di pulau tersebut, yang juga terbagi menjadi dua kekuasaan.
Melansir abc.net.au, meski Papua Barat berbagi perbatasan dan etnisitas budaya dengan Papua Nugini, namun mereka dijajah oleh bangsa yang berbeda.
Papua Nugini dijajah oleh Inggris, sebelum pemerintahan Jerman dan Australia, sementara Papua Barat dijajah oleh Belanda.
Itulah yang menempatkan keduanya di jalur yang berbeda.
Pada tahun 1962, setelah menjadi sengketa dengan Belanda, penguasaan Papua Barat disepakati untuk
dialihkan ke Indonesia dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat.
Keterlibatan Amerika Serikat juga sebagai bagian dari strategi Perang Dingin AS untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Soviet.
Sebelum itu, Australia sempat mendukung tawaran untuk Kemerdekaan Papua Barat, tetapi mundur karena logika keamanan Perang Dingin.
Kemudian, setelah konflik yang hampir menimbulkan perang, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York.
Selanjutnya, perjanjian itu menempatkan Indonesia di bawah Otoritas Eksekutif Sementara PBB.
Hingga referendum yang memungkinkan semua orang dewasa Papua Barat untuk memutuskan nasib kemerdekaan mereka.
Referendum Papua Barat atau yang juga dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera itu dilaksanakan pada 14 Juli–2 Agustus 1969.
Namun sebelum itu, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak 30 tahun
dengan perusahaan pertambangan emas dan tembaga AS Freeport-McMoran untuk memulai penambangan di wilayah yang kaya sumber daya.
Selain itu, dua tahun kemudian, menurut para sejarawan, sejumlah orang dipilih sendiri untuk memilih di bawah
pengawasan militer Indonesia dan memilih dengan suara bulat untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.
Melansir Kompas.com, sementara belahan Barat Papua yakni Provinsi Papua mulai dikuasai Belanda tahun 1828,
Kapten Moresby menyatakan belahan timur pulau tersebut di bawah kekuasan Inggris tahun 1873.
Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki New Guinea dari jajahan Jerman.
Hingga pada 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh liga bangsa-bangsa atas wilayah tersebut dengan nama Wilayah New Guinea.
Pada 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea.
Tanggal 1 September 1973, Papua Nuigini memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief Minister yang dijabat Michael Somare.
Kemudian 16 September 1975, Papua Nuigini memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran.
Pada 10 Oktober 1975, Papua Nuigini diterima menjadi anggota PBB ke 142.
Dengan demikian, Papua Barat telah memiliki jalan yang berbeda dari saudara sepulaunya, Papua Nugini. 

https://bangka.tribunnews.com/2023/1...i-wni?page=all


kontra exodus ama WNI yg pindah ke SG