Depok -

Usaha percetakan mulai banyak terima pesanan jelang Pemilu 2024. Namun sebagian pegawai percetakan hati-hati terima orderan atribut kampanye, kenapa?

Gimin (39), salah satu supervisor produksi usaha percetakan digital di Jalan Margonda Raya, Depok, menyampaikan orderan yang kerap datang meliputi spanduk, umbul, baliho, stiker, hingga brosur. Jelang musim kampanye 2024, dia mengaku belum mendapat banyak pesanan.

"Biasanya kalau saat ini, kan tinggal 3 bulan lagi (Pemilu 2024), biasanya banyak cuma baru beberapa caleg yang datang. Biasanya banyak, dari Partai Gerindra, PDI Perjuangan," kata Gimin, saat didatangi detikcom, Jumat (27/10/2023).

Gimin mengatakan biasanya para pengusaha percetakan sudah siap dengan pesanan jelang kampanye. Dia menekankan caleg yang order di percetakannya harus bayar tunai di awal.

"Pembayarannya kalau buat caleg, cash di awal," ujarnya

Dia tak mau kejadian setelah proses pencetakan, para caleg atau parpol hanya mengambil sebagian atribut kampanye. Itu sebabnya, Gimin tak menerapkan DP 50 persen.

"Saya nggak mau keulang kayak dulu. Kalau dulu kan istilahnya DP dulu 50%, nanti selebihnya nggak diambil, takutnya gitu," tuturnya.

Supriyadi (50) supervisor produksi lainnya menyatakan hal serupa. Dia menceritakan banyak permainan yang dilakukan oknum parpol atau caleg yang tidak bayar lunas usai cetak alat kampanye.

"Kita kan kalau (percetakan) digital gini kita harus hati-hati. Hati-hati minimal kan (oknum parpol atau caleg) minta banyak permainan kan kadang. Gini, permainannya apa, kita kasih 75% masuk (pembayaran di awal) ternyata sisanya nggak ada yang tanggung jawab, oper sana, oper situ ternyata sudah banyak kejadian," tambahnya.

Supriyadi tak berharap pesanan dalam jumlahnya banyak. Menurutnya pesanan satuan lebih aman karena kejelasan pembayaran.

"Di sini mending kita cari yang satuan saja daripada kita cari yang begitu, yang banyak-banyak, cuma uangnya nggak jelas. Mending, kita ibaratnya (dapat) Rp 10 ribu, Rp 20 ribu, tapi kita lancar," ujarnya.

detik.com