Ide Anies Mau Pisahkan Pajak dari Kemenkeu Dikritik Keras



Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berencana merealisasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara jika menang Pilpres 2024.

Namun, rencana itu mendapat kritikan dari sejumlah ekonom. Salah satunya terkait efektifitas lembaga itu dalam mendorong rasio pajak atau tax ratio yang merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap nominal produk domestik bruto (PDB) suatu negara, seiring dengan biaya yang akan keluar.


Salah satu kritikan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Menurutnya, kelembagaan khusus itu tidak akan signifikan menaikkan penerimaan pajak, karena masalahnya bukan di kelembagaan.

"Kalau kita lihat di fiskal kan tax ratio kita itu 10,4% pada 2022, kalau Anies itu targetnya 13-16%, Ganjar-Mahfud tidak ada tax ratio. Tapi kan ini luar biasa lompatannya, tentu saja kalau kita lihat menurut saya bukan tergantung kelembagaannya," kata Tauhid kepada CNBC Indonesia dikutip Kamis (26/10/2023).

Baca: Gibran Cawapres Prabowo, Netizen Pro Ganjar-PDIP Bilang Ini

Dari sisi kelembagaan, Tauhid mengatakan, Kementerian Keuangan sebetulnya sudah sangat gencar melakukan reformasi terhadap lembaga pemungut pajak, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dari aspek intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

"Saya kira karena reformasi perpajakan itu sudah mulai dilakukan dari perluasan intensifikasi perpajakan ya, kemudian ekstensifikasi ada sumber-sumber pajak yang selama ini belum terbayar, belum tergali misalnya soal digital, eS E N S O Rmerce dan sebagainya termasuk penggunaan teknologi," tegas Tauhid.

Kemudian, dari sisi reformasi penegakan hukum juga tengah dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu ia menilai, reformasi itu yang kini perlu diperkuat tanpa harus menambah beban anggaran baru untuk membentuk lembaga seperti Badan Penerimaan Negara, meski dari sisi penguatan kebijakan akan lebih kuat jika badan itu terbentuk.

"Tapi problemnya cost-nya ketika terpisah semakin tinggi pasti akan tambah personil, kedua punya otoritas lebih tinggi, ini terkait kontrolnya dan sebagainya. Strukturnya akan melebar, dan sebagainya, pasti akan naik posisi orang tadinya eselon 1 jadi selevel menteri," ucap Tauhid.

Baca: Banyak Orang Ragu Gibran Jadi Cawapres, Luhut Pasang Badan!

Pernyataan serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Isu pembentukan badan penerimaan yang selalu muncul setiap pemilu itu memang ada sisi positifnya dari sisi kewenangan yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan pajak.

"Misalnya mau terapkan pajak karbon, ya langsung bisa dieksekusi. Kemudian mau kejar pajak kekayaan (wealth tax) juga bisa lebih cepat masuk kantong penerimaan negara. Apalagi mau kejar rasio pajak 18-25% di 2045 dan Indonesia mau jadi negara anggota OECD yang rasio pajaknya tinggi butuh lembaga perpajakan yang superpower," ucap Bhima.

Selain itu, koordinasi antara lembaga Badan Penerimaan Pajak itu juga akan lebih fleksibel karena kedudukannya di bawah langsung presiden. Bahkan, lembaga yang menjadi otoritas pajak itu juga bisa langsung berkoordinasi dengan DPR untuk memperkuat strategi perpajakan dan menetapkan target pajak.

Namun, ia mengingatkan, kelemahan pembentukan lembaga itu ada pada proses pemisahan yang butuh waktu tidak sebentar. Ego sektoral di Kementerian Keuangan juga muncul karena ketika lembaga seperti DJP keluar dari Kemenkeu maka hilang sebagian wewenang menteri keuangan.

"Padahal soal rancangan APBN dirumuskan bersama dirjen dan lembaga di bawah kendali menkeu. Kemudian anggaran untuk pemisahan DJP juga tidak murah. Namanya bikin lembaga baru pasti ada biayanya, tapi biaya tadi sebenarnya sepadan dengan potensi penerimaan perpajakan yang lebih besar pasca pemisahan DJP dari Kemenkeu," ucap Bhima.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ikritik-keras/