Ini merupakan tulisan subjektif ya, bisa jadi di kementerian/lembaga lain kondisinya berbeda. Kalo ada pendapat lain silahkan kita diskusi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengertiannya aja udah ribet banget ya.
Trus, Reformasi birokrasi ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Jadi kerjaan kementerian ini cuma ngawasin berjalannya RB ini.

Jadi di semua lembaga negara, ada tim yang ngurusin tentang RB ini, disamping tugas utamanya. Tim tersebut dibagi menjadi 8 tim yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nah, nanti kinerja RB ini bakalan dinilai sama KemenPANRB dan nilai ini lah yang bakalan jadi penentu tingkatan gaji dan tunjangan kinerja suatu lembaga.

Dalam masa pemerintahan Pak Jokowi, semua PNS di ubah menjadi memiliki jabatan Fungsional. Jadi semua PNS kinerjanya dinilai sesuai jabatan fungsionalnya yang mana itu sangat spesifik. Contohnya dosen bakalan dinilai dari jumlah jam mengajar, jumlah penelitian, dll., peneliti dari jumlah jurnal yang diterbitkan. Jadi intinya membuat semua PNS menjadi lebih profesional, semuanya memiliki angka kredit yang mana kalo ga kecapai minimalnya maka tidak akan bisa naik pangkat.

Peraturan ini sangat bagus karena untuk naik pangkat tidak lagi tergantung bagaimana menjilat atasan, semuanya udah terukur dan dinilai subjektif.

tapi kemudian reformasi birokrasi ini menyerang.

Ini menjadi sangat penting karena "katanya" memengaruhi tingkatan gaji lembaga. Mungkin agan pernah denger kalo PNS DKI atau Kementerian Keuangan gajinya lebih tinggi, salah satu penyebabnya adalah ini. Jadi reformasi birokrasi ini harus dikerjakan dengan serius disamping pekerjaan utama.

Tapi kenyataannya, pekerjaan untuk administrasi reformasi ini banyaknya nauzubillah, melebihi pekerjaan utama. Dengan adanya reformasi birokrasi ini malah bikin pekerjaan utama kami para PNS ini ga bisa dikerjain dengan baik dan benar. Jumlah laporan yang harus dilaporin ke KemenPANRB ini super banyak, bikin banyak rapat-rapat yang ga produktif juga.

Kemudian, jika dilihat dari 8 area perubahan yang dijelaskan diatas tadi, ga semua kementerian/lembaga yang punya daerah perubahan tersebut, tetapi tetap diminta laporannya. Contoh, universitas kan ga bikin undang-undang ya, jadi mereka cocoklogi aja bikin peraturan-peraturan ga jelas biar ada laporan yang bisa dinilai. Masih banyak lagi.

Nah, jika nilainya bagus, alhamdulillah. Proses berikutnya biar naik gaji adalah ngajuin ke KemenPANRB, dan ga selalu bakal diterima. Dengan alasan ga jelas KemenPANRB dengan gampangnya bakalan bilang belum memenuhi syarat dll. Kalaupun diterima oleh KemenPANRB, proses selanjutnya adalah ngajuin ke Kementerian Keuangan, dan pasti ga diterima dong, nanti alasannya bakalan refokusing anggaran lah, pemulihan covid lah, padahal PNS sana aja kalo hasil mungutin duit rakyatnya banyak bakalan dikasih bonus.

Jadi semua pekerjaan Reformasi Birokrasi ini useless. Birokrasinya tambah belibet, PNS nya cuma lembaga tertentu yang sejahtera.