Syahrul Yasin Limpo tidak pernah pulang lagi ke rumah dinas Menteri Pertanian sejak lawatan ke Spanyol dan Italia dua pekan lalu. Rumah di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu kini terlihat sepi. Hanya ada satu mobil dinas Menteri Pertanian jenis sedan dan truk berkelir putih milik Kementerian Pertanian (Kementan) yang terparkir di garasi rumah.

Seorang polisi tak berseragam yang menjaga rumah itu mengatakan SYL dan keluarga sudah pamit dari rumah dinasnya sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan pada Kamis, 28 September 2023. SYL juga sempat tak diketahui keberadaannya selama tiga hari oleh wakilnya hingga Presiden Jokowi.

“Nggak tahu pindahnya ke mana, tapi memang sudah nggak ada yang ke sini lagi sejak rombongan ke luar negeri itu. Makanya, pas penggeledahan juga kosong,” tutur polisi yang emoh disebutkan namanya kepada reporter detikX pada Senin, 9 Oktober 2023.

Penggeledahan di rumah dinas kader Partai NasDem itu dilakukan dua hari setelah KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementan. Penetapan itu disebutkan dalam surat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi yang salinannya detikX terima. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Jumat, 29 September 2023.




“Diberitahukan kepada Bapak Presiden bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas nama Syahrul Yasin Limpo,” begitu isi dari poin terakhir surat tersebut. KPK juga menetapkan status tersangka pada Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
Tentang Proses hukum yang sedang berjalan ini, saya sampaikan bahwa Saya akan menghadapi hal tersebut secara koperatif dan dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku."

Kemarin, harusnya SYL memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka. Namun, ia mangkir dengan alasan menjenguk ibunya di Makassar. Pada malam harinya, sekira pukul 21.25 Wita, SYL keluar dari rumah ibunya dengan mobil sedan berkelir hitam merek Crown 3.000 CC dengan nomor plat polisi DD1990R. Namun, dalam keterangan terakhirnya, SYL mengaku bakal mengikuti dan tunduk pada proses hukum.

"Tentang Proses hukum yang sedang berjalan ini, saya sampaikan bahwa Saya akan menghadapi hal tersebut secara koperatif dan dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku," kata SYL dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023). Keterangan dari SYL ini dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

Sedangkan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta reporter detikX langsung menghubungi SYL. “Nomor HP-nya sama, mungkin masih capek beliaunya,” tulis Sahroni melalui pesan singkat. Kami telah menghubungi SYL melalui nomor pribadinya, tetapi sudah tidak aktif.

Tim detikX juga berupaya meminta bantuan kepada sejumlah pejabat tinggi dan staf di Kementan untuk mewawancarai SYL. Namun hanya dua orang yang membalas pesan singkat maupun telepon detikX. Keduanya tidak mengetahui di mana SYL tinggal sekarang dan tidak juga memiliki nomor ponsel alternatif eks Kementan itu. 
Mereka mengaku sudah tidak peduli pada kasus yang menjerat SYL. Sebaliknya, mereka malah bersyukur karena mantan bosnya itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, selama ini, kata keduanya, para staf dan pejabat Kementan sudah lelah diperas oleh SYL dan orang-orang dekatnya.

SYL, kata staf Kementan yang tidak mau disebutkan namanya itu, telah merusak sistem antikorupsi yang dibangun oleh Kementan selama ini. Sistem itu dibangun oleh Kementan sejak 2013 setelah terungkapnya kasus suap impor daging sapi yang menjerat orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathanah. Semenjak kasus itu, kata sumber ini, staf dan pejabat Kementan berupaya membangun sistem yang bersih dan menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi.

“Butuh waktu 10 tahun untuk menjaga integritas, menghindari penyuapan, dan lain-lain, tapi sistem itu hancur di masa SYL ini,” tutur sumber ini kepada reporter detikX pada Senin, 9 Oktober 2023.

Pada era kepemimpinan SYL, kata sumber ini, Kementan berubah selayaknya kerajaan atau perusahaan keluarga. SYL disebut sumber ini sebagai raja yang selalu meminta upeti kepada rakyatnya. Sumber ini bilang, SYL memanfaatkan segala sumber daya di Kementan untuk memanjakan anak-istrinya. Bukan hanya dari gaji dan tunjangan, SYL juga memanjakan keluarganya dengan uang setoran yang dimintanya dari sekitar 20 direktorat di Kementan.



Pernah, kata sumber ini, saat kunjungan Kementan ke Dubai pada 2022, SYL menagih setoran dari direktorat di Kementan untuk membiayai keluarganya ikut ke Dubai sekaligus melaksanakan ibadah umrah di Makkah, Arab Saudi. Saat itu, hampir semua keluarga besar SYL dan orang-orangnya diajak berangkat ke Dubai dan umrah. Jumlahnya, sambung sumber ini, lebih dari 20 orang.

“Terus kalau ke luar negeri, dia (SYL) pasti ngajak keluarga. Kemudian travel-nya tuh travel punya mereka (orang-orang dekat SYL) juga. Mahal tuh, nilainya bisa tiga kali lipat harga tiket,” terang sumber ini.

SYL bahkan masih memeras para pejabat Kementan saat statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat kunjungan ke Italia dan Spanyol dua pekan lalu, sumber ini bilang, beberapa pejabat Kementan ditagih uang sekitar Rp 1,2 miliar untuk membiayai hidup SYL dan orang-orang dekatnya selama di luar negeri.

SYL juga disebut memanfaatkan anggaran Kementan untuk membeli mobil Alphard dengan cicilan Rp 45 juta per bulan. Dia juga memberi kado kepada istrinya dari uang hasil pemerasan kepada pejabat eselon I di Kementan. “Jadi memang ini keluarga yang hidup dari kantor. Semua yang mereka pakai itu dari uang kantor semua, sampai yang remeh-temeh untuk keperluan pribadi,” jelas sumber ini.

Sumber detikX lainnya di internal Kementan mengamini pemerasan yang dilakukan SYL kepada para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat di Kementan, kata sumber ini, akhirnya terpaksa mengakali biaya perjalanan dinas maupun pengadaan proyek di Kementan untuk memenuhi permintaan SYL itu. Permainan pembengkakan anggaran itu tidak bisa dihindari lantaran banyak pejabat dan staf Kementan khawatir, apabila permintaan SYL tidak dipenuhi, mereka bakal dimutasi ke jabatan lain yang tidak sesuai.

Di era kepemimpinan SYL, kata sumber ini, sistem promosi jabatan dan penempatan sumber daya manusia menjadi tidak jelas. Promosi dan penempatan jabatan tertentu ditentukan berdasarkan kedekatan dengan SYL dan orang-orang dekatnya serta besaran nilai setoran yang diserahkan ke SYL. Saat ini, kata sumber detikX, banyak juga posisi prestisius di Kementan yang diisi oleh orang-orang bawaan SYL dari Sulawesi Selatan. Mereka merupakan orang-orang yang dekat dengan SYL saat masih menjabat Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008-2018.

“Dan di jajaran Kementan itu, beberapa eselon III itu keluarga dia (SYL),” ungkap sumber ini melalui pesan singkat kepada reporter detikX.

Tim detikX berupaya meminta konfirmasi terkait cerita ini kepada Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom Setjen Kementan Arief Cahyono. Namun Arief enggan memberikan tanggapan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan SYL kepada para pejabat di Kementan. Johanis bilang, pemerasan dilakukan kepada eselon I dan II Kementan yang diserahkan dalam bentuk tunai, transfer bank, hingga pemberian barang dan jasa.



Pemerasan ini dilakukan secara rutin oleh SYL dan dua anak buahnya, Kasdi dan Hatta, setiap bulan dengan nilai sekitar USD 4.000 hingga USD 10 ribu. Sejauh ini, kata Johanis Tanak, SYL telah mengumpulkan uang dari para bawahannya sekitar Rp 13,9 miliar.

“Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard,” kata Johanis Tanak pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Saat ini baik SYL, Kasdi, maupun Hatta telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kasdi sudah ditahan oleh KPK. Sedangkan Hatta dan SYL, yang mangkir dari pemeriksaan KPK pada Rabu, 11 Oktober 2023, diminta kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK.

“Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12E, Pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Tanak.

https://news.detik.com/x/detail/spot...Syahrul-Limpo/


Mantab nih..