Jokowi Diminta Hentikan Penguasaan SDA Papua yang Berdampak Konflik, Ini Kata Presiden ULMWP

Selasa, 10 Oktober 2023 09:20 WIB

Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, (ULMWP) Menase Tabuni didampingi Sekretaris Markus Haluk saat melakukan Jumpa Pers di Waena Perumnas III, Jayapura, Papua. 



TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, (ULMWP) Menase Tabuni mengungkapkan, hingga saat ini, orang Papua masih mengalami korban akibat Sumber Daya Alam (SDA).

Selain SDA, tanah adat juga terampas hingga menimbulkan korban Jiwa bagi orang Papua yang berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.



“Kami Orang Papua tidak memiliki masa depan bersama dengan Indonesia, banyak orang telah menjadi korban akibat konflik selama lebih dari enam decade,” kata Manase Tabuni kepada wartawan di Jayapura, Senin (9/10/2023).

Dikatakan, SDA Papua telah dirampok oleh Indonesia. Tanah Adat orang Papua juga dirampas dengan dalih pembangunan sehingga orang Papua tidak memiliki ruang hidup.



“Arus migrasi dari luar Papua telah menyebabkan orang asli Papua termarginal dan menjadi minoritas di atas tanah leluhur kami,” ujarnya.

“Saat ini, kami sedang berjuang untuk memastikan eksistensi kami di masa depan,” sambungnya.



Manase Tabuni mengatakan, berdasarkan beberapa data yang telah dipublikasi menyajikan informasi tentang buruknya situasi yang dihadapi oleh orang Papua saat ini.



“Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 2020 menunjukan bahwa OAP berjumlah 1,6 juta jiwa, dari total populasi penduduk Papua berjumlah 4,30 juta jiwa dan Papua Barat yang berjumlah 1,13 juta jiwa, atau total sebesar 5,43 juta jiwa,” katanya.

Dengan demikian, kata Manase Tabuni, dapat disimpulkan, prosentase OAP adalah sebesar 29 persen dari total populasi penduduk Papua dan Papua Barat atau 0,58 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumLah 275,36 juta jiwa.

Selain itu, kata Manse, orang Papua tersingkir dalam segala kehidupan ekonomi dan umumnya dikuasai oleh kaum pendatang dari luar tanah Papua.



Satu di antara faktor yang mempengaruhi dominasi ini selain nepotisme, kaum pendatang lebih dipermudah dalam memperoleh akses pinjaman modal.

“Berdasarkan data BPS sampai dengan medio 2015, terdapat 7.478 perusahaan industri dari berbagai sektor yang eksis di Papua. Sementara diperkirakan terdapat lebih dari 2.000 perusahaan yang beroperasi di Papua Barat.”

“Perusahaan itu, baik dalam skala makro maupun mikro, umumnya dimiliki oleh warga migran. Sektor pengelolaan dan pemanfaatan SDA menunjukan, penguasaan lahan oleh perusahaan konsesi semakin mengancam ruang hidup OAP,” tukas Manase.

 

Termasuk, kata Manase, sebanyak 23.830.632 hektar telah dijadikan sebagai area konsesi untuk 445 perusahaan yang mencakup mineral, minyak, gas, hutan dan perkebunan yang beroperasi di Papua dan Papua Barat.

Manase yang baru saja terpilih sebagai Presiden ULMWP pada KTT ULMWP periode pepemimpinan 2023-2028 yang ditetapkan pada 3 September 2023 di Vanuatu mengatakan, dari data yang dihimpun Palm OiL Watch pada 2017 menyebutkan, perusahaan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat menerima pendapatan lebih dari 200 juta US Dolar per tahun.

Sedangkan data dari Specialist Geology pada 2017 menyebutkan, PT Freeport Indonesia memiliki rata- rata pendapatan sebesar 116 juta US Dolar per hari.



“Nilai ini tentunya sangat jauh dibandingkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui skema bagi hasil,” katanya.

Nilai pendapatan tersebut, kata Manase, belum termasuk dengan sumber pendapatan keuangan dan sektor perikanan, hutan industri, hutan alam, dan pajak.

“Konflik bersenjata masih terus berlangsung di beberapa wilayah seperti Mimika, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Papua, lntan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tambrauw, dan Maybrat. lndonesia telah menempatkan 47.261 personel militer di Papua, dimana sekitar 24 ribu personel telah dimobilisasi ke wilayah konflik yang masih bergolak. Selama periode konflik diperkirakan sebanyak 67 ribu warga telah mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka,” ujarnya.



Untuk itu, kata Manase, pihaknya menyerukan kepada berbagai pihak baik di Papua Barat, lndonesia, Melanesia, dan komunitas lnternasional agar pemerintah lndonesia, sesuai janji Presiden Joko Wıdodo (Jokowi), kepada pelapor khusus Dewan HAM PBB pada Februari 2018, untuk mengundang Dewan HAM PBB melakukan kunjungan ke West Papua sebelum memasuki tahun 2024.

“Tuntutan ULMWP kepada Presiden Jokowi ini juga sejalan tuntutan dari berbagai negara dan pemimpin dunia,” katanya.

“Secara kontinyu sejak 2015, 16 Negara anggota PIF, 79 negara anggota ACP di Nairobi-Kenya pada Desember 2019 dan debat dalam Sidang Umum PBB pada 8 tahun terakhir meminta agar Pemerintah lndonesia memberikan akses kunjungan dewan HAM PBB ke West Papua,” sambungnya.



Manase pun mengutuk keras semua tindakan Pemerintah lndonesia melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan Ekologi, dan Etnologi yang berdampak pada genosida.

Selain itu, bagi orang Papua, Manase Tabuni juga menyerukan untuk senantiasa menjaga tanah, dusun, kebun masing-masing dan tidak diperjualbelikan kepada pihak luar Papua dan meminta untuk tetap bersatu menjaga satu dengan yang lain diantara orang Papua.

“Kita menjunjung tinggi sikap saling percaya, mengakui satu dengan yang lain dalam memperjuangkan kehidupan dimanapun orang Papua berada,” pungkasnya. (*)



https://papua.tribunnews.com/2023/10...ulmwp?page=all