- Beranda
- Berita dan Politik
Pengangguran Menghantui, Edwin Khadafi: Optimalkan Digitalisasi Ekonomi
...
TS
yellowmarker
Pengangguran Menghantui, Edwin Khadafi: Optimalkan Digitalisasi Ekonomi
Jum'at, 29 September 2023 | 20:31 WIB
Ketua KNPI Kota Bandung, Muhammad Edwin Khadafi. Foto: Istimewa
Aqeela Zea
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandung mengusulkan agar digitalisasi ekonomi pada masyarakat kian digencarkan. Apalagi angka pengangguran di Kota Bandung cukup mengkhawatirkan.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Bandung dari hasil sensus penduduk pada 2022 sebanyak 2.461.533 jiwa. Akan tetapi 9.55% atau 137.100 orang di antaranya masuk kategori pengangguran.
Ketua KNPI Kota Bandung, Muhammad Edwin Khadafi tak menampik bila fenomena pengangguran angkanya masih cukup besar. Mayoritas dari mereka yang menganggur bahkan generasi muda.
Menurutnya, fenomena tersebut tak luput dari sorotan KNPI Kota Bandung. Sehingga pihaknya berupaya mencari solusi terkait ketenagakerjaan tersebut.
"Hari ini dinamika yang ada adalah berkembangnya teknologi informasi di era digital. Gimana kita bisa mengoptimalkan digitalisasi yang ada saat ini untuk ikut bagaimana menekan pengangguran," kata Edwin usai talk show bertajuk “Peran Sentral Transformasi Digital Tahun 2023” yang digelar KNPI Kota Bandung di Grand Pacific Hotel, Jumat (29/9/2023).
Di era kiwari, lanjut Edwin, berbisnis tidak mutlak harus memiliki toko offline. Tak ayal pihaknya sangat mendorong pemerintah untuk bisa melakukan penguatan ekonomi secara digital.
"Harapannya itu bisa lebih banyak juga menghadirkan lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan pemasukan ekonomi warga kota yang belum punya penghasilan," ujarnya.
Selain itu, Edwin juga menyoroti banyaknya program dari pemerintah terkait ketenagakerjaan. Jangan sampai berlimpahnya program itu tidak tersalurkan informasinya pada masyarakat.
"Ini juga kita mendorong agar pemerintah lebih optimal lagi dalam menginformasikan program-program baik untuk pengentasan masalah ketenagakerjaan ini," ucapnya.
Kemudian, pihaknya pun mengajak komunitas bisnis yang concern ekonomi seperti Hipmi, Kadin dan sebagainya untuk berkolaborasi dalam menekan angka pengangguran.
"Contoh program dari pemerintah sudah selesai melakukan program pelatihan. Nah ini kita punya Kadin, Hipmi, punya lembaga komunitas bisnis, bagaimana dikoneksikan antara peserta yang sudah beres pelatihan di pemerintah ini tidak selesai pasca pelatihan itu saja, ada proses inkubasi yang bisa dikolaborasikan ke teman-teman di sana," ujarnya.
Di sisi lain, Edwin menyebut tingginya angkanya pengangguran tersebut tidak terlepas dari bonus demografi. Ketika angkatan usia produktif tinggi dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan industri maupun kewirausahaan, maka tercipta pengangguraan.
Solusinya, imbuh dia, mau tidak mau harus didorong lebih banyak entrepreneurship. Sehingga tidak saja lapangan pekerjaan yang terus dipaksa membuka lowonongan, namun tidak diiringi dengan kesempatan entreprenurship yang banyak.
"Ini kewirausahaan harus didorong menghadirkan industri-industri baru yang menyerap lapangan kerja pada akhirnya," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Sumber
Menurutnya, fenomena tersebut tak luput dari sorotan KNPI Kota Bandung. Sehingga pihaknya berupaya mencari solusi terkait ketenagakerjaan tersebut.
"Hari ini dinamika yang ada adalah berkembangnya teknologi informasi di era digital. Gimana kita bisa mengoptimalkan digitalisasi yang ada saat ini untuk ikut bagaimana menekan pengangguran," kata Edwin usai talk show bertajuk “Peran Sentral Transformasi Digital Tahun 2023” yang digelar KNPI Kota Bandung di Grand Pacific Hotel, Jumat (29/9/2023).
Di era kiwari, lanjut Edwin, berbisnis tidak mutlak harus memiliki toko offline. Tak ayal pihaknya sangat mendorong pemerintah untuk bisa melakukan penguatan ekonomi secara digital.
"Harapannya itu bisa lebih banyak juga menghadirkan lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan pemasukan ekonomi warga kota yang belum punya penghasilan," ujarnya.
Selain itu, Edwin juga menyoroti banyaknya program dari pemerintah terkait ketenagakerjaan. Jangan sampai berlimpahnya program itu tidak tersalurkan informasinya pada masyarakat.
"Ini juga kita mendorong agar pemerintah lebih optimal lagi dalam menginformasikan program-program baik untuk pengentasan masalah ketenagakerjaan ini," ucapnya.
Kemudian, pihaknya pun mengajak komunitas bisnis yang concern ekonomi seperti Hipmi, Kadin dan sebagainya untuk berkolaborasi dalam menekan angka pengangguran.
"Contoh program dari pemerintah sudah selesai melakukan program pelatihan. Nah ini kita punya Kadin, Hipmi, punya lembaga komunitas bisnis, bagaimana dikoneksikan antara peserta yang sudah beres pelatihan di pemerintah ini tidak selesai pasca pelatihan itu saja, ada proses inkubasi yang bisa dikolaborasikan ke teman-teman di sana," ujarnya.
Di sisi lain, Edwin menyebut tingginya angkanya pengangguran tersebut tidak terlepas dari bonus demografi. Ketika angkatan usia produktif tinggi dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan industri maupun kewirausahaan, maka tercipta pengangguraan.
Solusinya, imbuh dia, mau tidak mau harus didorong lebih banyak entrepreneurship. Sehingga tidak saja lapangan pekerjaan yang terus dipaksa membuka lowonongan, namun tidak diiringi dengan kesempatan entreprenurship yang banyak.
"Ini kewirausahaan harus didorong menghadirkan industri-industri baru yang menyerap lapangan kerja pada akhirnya," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Sumber
Quote:
Begini Nasib Pedagang Setelah TikTok Shop Tutup
29 September 2023 08:40
Foto: Karyawan mempromosikan pakaian wanita di platfom siaran langsung (live) media sosial di kawasan Pertokoan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022). Di era digital saat ini berbagai cara pedagang mempromosikan barang jualanannya salah satunya dengan platform media sosial. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi merevisi Permendag 50 Tahun 2020 menjadi Permendag 31 Tahun 2023. Salah satu poinnya adalah melarang media sosial melayani transaksi dan pembayaran di platformnya seperti e-commerce.
Dalam aturan baru, social commerce diartikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan atau fasilitas tertentu untuk pedagang bisa memasang penawaran barang dan atau jasa. Artinya platform tersebut hanya bisa mempromosikan barang dan jasa tanpa dapat melakukan transaksi.
Hal tersebut juga diperkuat dalam pasal 21 ayat (3), yang menyebutkan social commerce dilarang melakukan transaksi di dalam platform.
Platform yang masih melakukan aktivitas transaksi akan ditutup. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nasib pedagang yang ada di dalam platform social commerce tersebut.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan para pedagang bisa berpindah ke platform e-commerce lain. Platform social commerce, seperti Tiktok, juga masih bisa digunakan para pedagang asalkan tidak untuk bertransaksi.
"Ya itu mereka tinggal pindah saja, online ada, e-commerce ada, kenapa susah," ujar Zulhas saat konferensi pers, Rabu (27/9/2023).
Ditemui usai konferensi pers, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menjelaskan aturan tersebut sama seperti pedagang offline. Sama seperti Zulhas, dia mengatakan mereka bisa berpindah ke tempat lain saat tempat jualannya tutup.
"Sebenarnya kalau ini sama secara offline ada mall atau pasar yang tutup. Si penjual harus pindah. Kalau misalnya harus ditutup mereka bisa marketplace banyak sifatnya marketplace," jelasnya.
Budi menambahkan para pedagang bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat menawarkan barang dan jasa yang mereka jual. Bagi masyarakat yang tertarik bisa memanfaatkan fitur seperti DM atau komentar untuk melanjutkan ke tahapan transaksi.
Menurutnya, hal tersebut masih menjadi peluang bagi para pedagang. Namun memang tetap tidak bisa langsung melakukan transaksi dalam aplikasi seperti platform e-commerce.
Masyarakat juga bisa lebih cepat berpindah marketplace jika tidak menemukan barang. Para pedagang tinggal melihat peluang yang tersedia seperti apa.
"Masih ada opportunity dari teman-teman pengusaha," kata Budi.
Sumber
29 September 2023 08:40
Foto: Karyawan mempromosikan pakaian wanita di platfom siaran langsung (live) media sosial di kawasan Pertokoan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022). Di era digital saat ini berbagai cara pedagang mempromosikan barang jualanannya salah satunya dengan platform media sosial. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi merevisi Permendag 50 Tahun 2020 menjadi Permendag 31 Tahun 2023. Salah satu poinnya adalah melarang media sosial melayani transaksi dan pembayaran di platformnya seperti e-commerce.
Dalam aturan baru, social commerce diartikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan atau fasilitas tertentu untuk pedagang bisa memasang penawaran barang dan atau jasa. Artinya platform tersebut hanya bisa mempromosikan barang dan jasa tanpa dapat melakukan transaksi.
Hal tersebut juga diperkuat dalam pasal 21 ayat (3), yang menyebutkan social commerce dilarang melakukan transaksi di dalam platform.
Platform yang masih melakukan aktivitas transaksi akan ditutup. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nasib pedagang yang ada di dalam platform social commerce tersebut.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan para pedagang bisa berpindah ke platform e-commerce lain. Platform social commerce, seperti Tiktok, juga masih bisa digunakan para pedagang asalkan tidak untuk bertransaksi.
"Ya itu mereka tinggal pindah saja, online ada, e-commerce ada, kenapa susah," ujar Zulhas saat konferensi pers, Rabu (27/9/2023).
Ditemui usai konferensi pers, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menjelaskan aturan tersebut sama seperti pedagang offline. Sama seperti Zulhas, dia mengatakan mereka bisa berpindah ke tempat lain saat tempat jualannya tutup.
"Sebenarnya kalau ini sama secara offline ada mall atau pasar yang tutup. Si penjual harus pindah. Kalau misalnya harus ditutup mereka bisa marketplace banyak sifatnya marketplace," jelasnya.
Budi menambahkan para pedagang bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat menawarkan barang dan jasa yang mereka jual. Bagi masyarakat yang tertarik bisa memanfaatkan fitur seperti DM atau komentar untuk melanjutkan ke tahapan transaksi.
Menurutnya, hal tersebut masih menjadi peluang bagi para pedagang. Namun memang tetap tidak bisa langsung melakukan transaksi dalam aplikasi seperti platform e-commerce.
Masyarakat juga bisa lebih cepat berpindah marketplace jika tidak menemukan barang. Para pedagang tinggal melihat peluang yang tersedia seperti apa.
"Masih ada opportunity dari teman-teman pengusaha," kata Budi.
Sumber
Lak g0bl0g tha..
Diubah oleh yellowmarker 01-10-2023 00:32
0
405
16
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.8KThread•41.5KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru