Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa 'September Hitam' di Gedung Sate: Soal Pulau Rempang dan Dago Elos

Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan tema September Hitam di depan Gedung Sate, Kota Bandung, 29 September 2023. Demonstrasi mahasiswa itu menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan negara bertajuk ‘September Hitam.

Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari 21 kampus di Jawa Barat. Mereka menyoroti masalah di Pulau Rempang dan Dago Elos.

Salah satu massa aksi dari Unpad Iqbal Dimas Satrio mengungkapkan beberapa keresahan tentang pelanggara HAM yang terjadi. “Di era kepimpinan Jokowi pelanggaran HAM justru bertambah bukan berkurang. Terbaru di Rempang dan paling dekat di Jawa Barat terjadi di Dago Elos,” kata Iqbal, kepada Tempo, Jumat, 29 September 2023.

Saat demonstrasi di depan Gedung Sate tersebut, beberapa polisi dan aparat keamanan sudah memasangi area depan Gedung Sate dengan pagar berduri. Selain itu, Jalan Diponegoro sementara ditutup.

Beberapa massa aksi mulai berorasi dan membuat lingkaran di depan Gedung Sate. Sejumlah warga yang sedang melakukan olahraga di Gasibu depan Gedung Sate juga nampak melihat massa aksi yang tengah berorasi dan melakukan aksi teatrikal.

Kordinator lapangan aksi Mahasiswa Jawa Barat, Arya Pradana mengatakan bahwa aksi ini membawa lima poin tuntutan. “Pertama, kami menuntut Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM melalui proses Yudisial. Kedua, kami menuntut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat untuk membuat Pakta Integritas terkait pelayanan yang lebih humanis, berpihak pada rakyat, dan mewujdukan penegakan demokrasi serta HAM,” kata Arya.

Selain itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadajaran (BEM Kema Unpad) yang tergabung dalam massa aksi juga menuntut dan mengkritik penunjukkan PJ atau Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. “Bey Machmudin ditunjuk secara tidak transparan dan tidak demokratis. Kami mahasiswa kecewa dia ditunjuk sebagai PJ Gubernur Jawa Barat,” kata Haekal.

Massa aksi menuntut PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin untuk berpihak kepada warga Dago Elos dan pedagang Pasar Banjaran yang mengalami kekerasan dan represifitas aparat dalam konflik sengketa lahan. “Kami menuntut sikap tegas PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin untuk menyuarakan solidaritas kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan oleh aparat. Terutama di Dago Elos, pedagang Pasar Banjaran, dan masyarakat yang tergusur di Rempang,” kata Arya.

Selain menuntut soal penyelesaian pelanggaran HAM, massa aksi juga menuntut agar PJ Gubernur Bey Machmudin agar segera menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat.

https://nasional.tempo.co/read/17780...-dan-dago-elos

Masalah pelanggaran HAM yang disuarakan para mahasiswa