Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 27 September 2023.  (Beritasatu.com/Ichsan Ali)
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun moda transportasi light rail transit  (LRT) di Bali pada 2024  Rencananya, rute LRT meliputi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Canggu-Seminyak.

Luhut menyampaikan, Jokowi ingin agar dibuatkan studi lebih lanjut dalam pembangunan LRT di Bali. "Presiden memutuskan kita lakukan studi lanjutan untuk LRT di Bali dari bandara sampai Seminyak, kalau perlu sampai Canggu 20 km," kata Luhut seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Dia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan masukan harga tiket sekitar US$ 1,2 setiap penumpang. Menurutnya, studi pembangunan telah dilakukan sejak lama, tetapi terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Kita berharap ground breaking itu early next year. Awal tahun depan bisa ground breaking karena studinya sudah lama dilakukan," kata dia.

Menurut Luhut, pembangunan LRT yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah sangat penting untuk mengurai kemacetan. "Kita hidupkan lagi karena kalau tidak dilakukan, itu tahun 2026 itu airport Ngurah Rai akan stuck karena penumpang akan mencapai 24 juta orang," paparnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ervan Maksum menyampaikan pembangunan LRT di Bali dengan bawah tanah (underground) karena kendala aturan pembangunan yang tak boleh melebihi tinggi pohon kelapa.

Ervan menyampaikan, pembangunan LRT di Bali di bawah tanah ini akan menambah biaya tiga kali lipat dari pembangunan sejajar jalan atau layang. Adapun biaya investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 596,28 juta atau setara Rp 9,17 triliun.
https://www.beritasatu.com/ekonomi/1...minyak-di-bali


Masyarakat Bali Dinilai Belum Terbiasa Gunakan Angkutan Umum, Proyek LRT Bisa Mangkrak?

Rencana Pemerintah Provinsi Bali membangun Lintas Raya Terpadu (LRT) atau kereta cepat di bawah tanah dinilai akan merugikan uang negara secara sia-sia.

Masyarakat Bali Dinilai Belum Terbiasa Gunakan Angkutan Umum, Proyek LRT Bisa Mangkrak?
Ilustrasi LRT (ANTARA)
Suara Denpasar - Rencana Pemerintah Provinsi Bali membangun Lintas Raya Terpadu (LRT) atau kereta cepat di bawah tanah dinilai akan merugikan uang negara secara sia-sia.

Selain karena sangat mahal untuk membangun infrastruktur LRT bawah tanah, yang paling krusial adalah masyarakat Bali belum terbiasa menggunakan angkutan umum. Apalagi tarif LRT direncanakan sekitar Rp. 15.000 - Rp.30.000.

Hal itu disampaikan oleh pengamat transportasi sekaligus Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

"Di Bali itu masyarakatnya belum terbentuk membiasakan menggunakan angkutan umum, jangankan tarif segitu yang lebih murah pun nggak mau pakai di sana," kata Djoko saat dihubungi dari Denpasar, Rabu (27/9/2023).

Akademisi di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah itu menilai Pemda Bali kurang melakukan upaya penyadaran masyarakat terkait pentingnya menggunakan angkutan umum.

"Contohnya Trans Metro Dewata, penggunanya sedikit, hampir gak ada, ditambah Pemdanya nggak peduli itu. Saya sudah beri masukan nggak usah dibangun (LRT) di Bali itu mahal, nanti kalau dibangun itu bisa mangkrak," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan LRT Bali akan di mulai pada awal tahun 2024. Dengan menggelontorkan dana negara sekitar Rp 9 triliun.

Hal itulah yang menurut Djoko pembangunan LRT Bali hanya akan merugikan keuangan negara. Bisa saja dibangun asalkan menurut dia kesadaran masyarakat menggunakan angkutan umum harus disadarkan terlebih dahulu agar tidak sepi pengguna.

"Mari kita kritisi ya, jangan sampai negara itu rugi lagi, membangun transportasi umum saya setuju, sangat setuju. Tapi kita mulai dengan transportasi umum berbasis jalan dulu, di Bali itu yang basis berjalan aja DPR nya menolak, bahkan sudah di bantu pusat, Pemda nya cuek," tandas Djoko. (Rizal/*)

https://denpasar.suara.com/read/2023...-bisa-mangkrak

Tapi kalau yang pakai bule harganya murah meriah itu..
Eh beneran mau bawah tanah? Mending kereta layang kayak LRT Jakarta dan sekitarnya . Bawah tanah beresiko kalau Bali gempa besar...