Aliansi BAPER Tolak Pj Bupati dan Wali Kota Bukan Putera Daerah Kalimantan Tengah

Jumat, 22 September 2023 13:18 WIB


Orator BAPER, Hj Raden Bako Ganepo Jabares saat melakukan irasi mimbar bebas di depan kantor Gubernur Kalteng, di Palangkaraya, Jumat (22/9/2023). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Sekolompok masyarakat yang menamai diri Aliansi masyarakat Bawa Aspirasi Masyarakat (BAPER) melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (22/9/2023).

Unjuk rasa menyampaikan aspirasi terkait penolakan Penjabat (Pj) Bupati yang bukan Putra Putri daerah Kalimantan Tengah di depan kantor Gubernur Kalteng, Jalan G Obos Palangkaraya, Kalteng.

Meski jumlah massa aksi tak banyak, BAPER tetap menyampaikan keberatannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Orator BAPER, Hj Raden Bako Genepo Badila Jabares Toendang mengatakan, sangat mendukung penyampaian aspirasi penolakan terkait Pj Bupati bukan Putra Putri suku Dayak.

“Saya sangat mendukung kegiatan Mimbar Bebas ini, meskipun massa yang hadir sedikit, kegiatan ini menjadi harapan untuk masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Orator BAPER mengatakan jika aspirasi tersebur dibiarkan, tentu akan menjadi lebih besar lagi kedepannya.

“Karena aspirasi kami harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (pemda) Kalteng yang ditujukan kepada Kemendagri,” ungkap Raden Bako.

Ia menyampaikan, Kalteng telah menjadi daerah yang otonom dan dapat mengatur daerahnya sendiri.

“Namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena kita merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan,” terangnya.

Tetapi jangan pemerintah pusat yang mengatur rumah tempat masyarakat suku Dayak tinggal saat ini.

“Kami memegang teguh prinsip Huma Betang, siapapun boleh masuk ke Kalimantan Tengah, namun harus saling menghargai satu sama lain,” tegas Hj Raden Bako.

Ia menjelaskan bahwa adat istiadat merupakan cikal bakal berdirinya Undang-Undang (UU) dan harus dihormati

“Kami tidak pernah meminta dan hanya menerima, tapi jangan sepelekan hal tersebut kami berpikir akan meminta apa yang menjadi hak kami,” tegasnya.

Para massa aksi meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kemendagri agar tidak menempatkan orang yang bukan Putera Dayak menjadi Pj Bupati atau Wali Kota.

“Saya mendukung Putera Daerah menjadi Pj Bupati, karena ini merupakan kepentingan daerah dan kepentingan bersama,”

Dirinya mengingatkan bahwa melaksanakan kegiatan harus damai, orang Dayak patuh dan taat dengan adat dan hukum.

Hj Raden Bako menyatakan memang berbeda, namun tetap masyarakat dari suku Dayak Kalimantan Tengah.

“Kami meminta Pemerintah Kalimantan Tengah, agar tetap dilaksanakan terutama menyangkut Pj Bupati dan Wali Kota, serahkan kepada rakyat Kalteng karena dia yang tahu adat dan budaya Kalteng itu sendiri,” tutupnya. (*)

https://kalteng.tribunnews.com/2023/...imantan-tengah

Sesuai namanya, baperan kl non fairy earth yg jd pimpinannya