Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2021.
KPK memprioritaskan kasus dugaan korupsi LNG di Pertamina untuk diselesaikan. Lembaga antirasuah itu mengklaim bakal membongkar kasus tersebut secara utuh demi memulihkan kerugian keuangan negara.

Karen pun langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK, terhitung sejak 19 September hingga 8 Oktober 2023.

"Kemudian diperkuat lagi dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka GKK alias KA (Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan)," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).

Lantas, seperti apa sebenarnya proyek LNG yang menyeret Karen Agustiawan?

Mengutip situs Pertamina, perusahaan pelat merah itu menandatangani perjanjian jual beli pada 4 Desember 2013 lalu dengan Cheniere Energy, Inc untuk 0,8 juta ton LNG per tahun selama 20 tahun. Pasokan itu dipenuhi dari kilang LNG di dekat Corpus Christi, Texas, Amerika Serikat.

Pembelian LNG itu diklaim sebagai yang pertama kalinya dilakukan Pertamina dari pemasok internasional. Niatnya, Pertamina ingin memenuhi kebutuhan energi Indonesia di tengah meningkatnya permintaan gas domestik.

"Permintaan gas domestik diperkirakan akan meningkat sekitar 3,9 persen mencapai 7,2 miliar kaki kubik per hari (BCFD) pada 2025. Ini terutama dipicu kebutuhan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan sektor industri di Jawa dan Sumatra," dalih Pertamina kala itu, dikutip Rabu (20/9).

Cheniere Energy, Inc merupakan perusahaan energi yang berbasis di Houston, AS. Mereka bergerak dalam bisnis LNG dan mengoperasikan terminal LNG Sabine Pass serta Creole Trail Pipeline di Louisiana.

Sementara itu, The Corpus Christi Liquefaction Project dirancang Cheniere memiliki tiga train LNG dengan kapasitas produksi sampai 13,5 juta ton per tahun (MTPA). Kawasan itu disebut mencakup tiga tangki penyimpanan LNG dengan kapasitas 10,1 BCFD dan dua dermaga pengapalan LNG.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen Pertamina untuk terus mengupayakan kepastian pasokan LNG yang sangat menentukan bagi keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur gas/LNG yang akan dibangun perusahaan," tutur Hari Karyuliarto yang saat itu menjabat Direktur Gas Pertamina, di mana sekarang juga dicegah KPK ke luar negeri.

"Infrastruktur gas/LNG sangat mendesak diperlukan untuk memfasilitasi upaya pemenuhan kebutuhan gas nasional yang terus meningkat, terutama di sektor ketenagalistrikan dan industri," tambahnya.

Rencananya, LNG yang dibeli dari AS itu akan disalurkan ke terminal-terminal milik Pertamina, termasuk Arun LNG Storage & Regasification Terminal dan FSRU Jawa Tengah. Jadi, pembelian LNG ini tak lepas dari proyek konstruksi penyimpanan gas di tanah air.

Khusus untuk proyek Arun LNG Storage & Regasification Terminal di Lhokseumawe, Aceh, groundbreaking-nya dimulai pada November 2013 silam. Penyimpanan gas alam cair ini dibangun dengan kapasitas 400 juta standar kubik per hari (MMSCFD) atau setara dengan 3 juta ton per tahun.

Proyek Arun LNG Storage & Regasification Terminal tersebut berkomitmen memenuhi pasokan gas 120 MMSCFD untuk PT PLN (Persero).






https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...usaran-korupsi

=============================

sebab masalah :

1. terjadi defisit gas utk industri pd th 2011
2. Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
3. karen sbg dirut pertamina, berinisiatif membeli / mengimpor LNG dari luar (dlm hal ini AS) terkait kondisi & inpres tsb.
4. karen sbg dirut BUMN, pada th 2013 melakukan pembelian gas LNG tsb tanpa minta persetujuan kementrian BUMN & tidak melapor kpd dewan komisaris pertamina.

akibat yg terjadi :

1. seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserapdi pasar domestik. 
2. Pada akhirnya, kargo LNG oversupply dan tidak pernah masuk wilayah Indonesia. (tentunya ini tetap dibayar oleh pertamina ke pemasok).
3. akibat keputusannya membeli LNG tsb, menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar US$140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun.

----------------------------

maksud hati mungkin baik, mengamankan inpres.
tp akibat gak koordinasi,
dan terjadi hal2 yg tdk di inginkan (over supply), 
maka otomatis itu jd tgg jawab dia.
apalagi kalo barangnya ternyata gak jadi masuk, krn over supply itu tadi.

duit yg udah dibayarkan pun gak bs diminta lagi.

---------------------------------

kalo ane yg jadi dirut pertamina, ya tetap saja ane tagih itu barang.
masalah penampungannya kan tinggal koordinasi internal pertamina.

tapi yg bikin berat ya krn gak koordinasi ama mentri & komisaris itu tadi.
plus duit udah telanjur dibayar, gak bisa diminta lagi.
shg kan bisa jadi tuduhan kongkalikong.
minimal merugikan negara.