Home News Berita

Bentrok di Pulau Rempang

7 Fakta Soal Kisruh di Pulau Rempang, Seret Nama Tomy Winata

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

NEWS

 

Senin, 18/09/2023 13:05 WIB

   






Foto: CNBC Indonesia


Jakarta, CNBC Indonesia - Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau bergejolak sejak 7 September 2023, akibat bentrokan yang terjadi antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam.

Warga menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Pemerintah mengharuskan mereka pindah atau relokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan sambil memberikan lahan baru dan rumah.

Pemerintah pun mengklaim mayoritas warga tidak memiliki sertifikat atau surat bukti yang menunjukkan penguasaan lahan di Pulau Rempang. Selain itu, bentrokan juga pemerintah anggap melibatkan orang-orang di luar masyarakat Rempang yang tak terdampak relokasi.


Meski begitu, pemerintah menunjukkan bukti-bukti khusus terkait kisruh ini. Berikut ini 7 fakta versi pemerintah terkait bentrokan di Pulau Rempang:


1. Lahan Milik Anak Perusahaan Tomy Winata

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, lahan pembangunan Rempang Eco City seluas 2.000 hekatre (ha), yang merupakan hasil kesepakatan antara PT MEG (Makmur Elok Graha) dengan Xinyi Glass Holdings Ltd., Juli 2023.

Sejak 2004, PT MEG telah dipilih oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam untuk mengelola 17.600 ha \lahan di Pulau Rempang hingga hari ini. Termasuk 10.028 ha hutan lindung di dalamnya. Perusahaan itu mendapat konsesi selama 80 tahun.

"Sisanya 7.572 ha itu yang akan akan dikembangkan. Perjanjian atau tanda tangan MoU antara PT MEG dan Xinyi di China itu hanya 2.000 ha, ini yang akan kita kembangkan duluan dan bebaskan duluan dari saudara-saudara kita, masyarakat kita di sana," kata Rudi dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, dikutip Senin (18/9/2023).

PT MEG disebut-sebut anak usaha Artha Graha Network (AG Network), perusahaan yang dibangun dan dimiliki oleh Tomy Winata. Tomy Winata juga kerap terlihat hadir dalam prosesi pengembangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang melibatkan PT MEG.

Misalnya, saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan acara Launching Program Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam pada 12 April 2023. Tomy nampak ikut berfoto sambil mengenakan kemeja biru bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.


2. Tiga Kampung Terdampak Pembangunan Rempang Eco City

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, dari total 2.000 ha lahan, ada tiga perkampungan yang tercakup dalam kawasan pembangunan pabrik, sehingga harus direlokasi. Oleh sebab itu, sejak Juni 2023 BP Batam sudah sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi terkait hak-haknya yang akan diberikan pemerintah.

"Jadi tidak 16 kampung yang mau kita relokasi dalam waktu dekat ini, tapi hanya 3 kampung yang kita relokasi, yaitu Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang, dengan jumlah penduduknya 700 KK lebih kurang," ucap Rudi.


3. Beberapa Warga Sepakat Relokasi

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, 91 warga di tiga kampung yang terdampak pembangunan 2.000 ha Rempang Eco City telah sepakat relokasi. Adapun total warga di tiga kampung itu secara keseluruhan sebanyak 700 KK.

"tim kita sudah di sana, sudah ada 91 warga di tiga kampung tadi. 91 sudah siap pindah dan 168 masih konsultasi ke kita. Konsultasinya mereka ingin tahu kalau pindah dapat apa dari pemerintah," ucap Rudi.


4. Dapat Rumah Baru Serta Lahan 500 m2

Bagi masyarakat yang bersedia direlokasi akan diberikan sejumlah hak-haknya, di antaranya lahan seluas 500 m2 per kepala keluarga yang telah disertifikatkan pemerintah, dan rumah tipe 45. Relokasi ini BP Batam pastikan tak akan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian mereka yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

"Sesuai perintah presiden, ini kita tidak boleh ganti rugi, karena tujuan investasi bagaimana hidup mereka lebih baik," kata Rudi.

Adapun hak yang akan diberikan pertama bagi masyarakat Rempang yang akan direlokasi pertama adalah lahan seluas 500 m2 per kepala keluarga. Lahan itu pun akan langsung diberikan sertifikat karena menurut Rudi selama ini hanya kurang dari 1-2% masyarakat rempang yang punya sertifikat tanah.

Hak kedua bagi mereka adalah rumah tipe 45. Namun, ia mengingatkan, untuk rumah itu bukan hanya akan dibangun sebanyak 700 rumah sesuai KK di tiga kampung itu, melainkan juga akan dibuatkan perkampungan baru dengan rumah 2700 unit di atas lahan pemindahan mereka di lahan 17.600 ha beserta infrastruktur lainnya seperti sekolah dan rumah ibadah.

"Ini kita akan jadikan kampung baru supaya mereka lebih leluasa hidup di sana. Kehidupan di sana nelayan khususnya, pertanian juga ada perkebunan ada juga tapi kita anggap yang besar nelayan," ucap Rudi.

Karena mayoritas profesi masyarakat tiga kampung yang terdampak relokasi adalah nelayan, Rudi menekankan, BP Batam juga akan membangunkan pelabuhan khusus bagi mereka untuk bongkar muat barang dan menyimpan sampannya.


5. Butuh Rp 1,6 Triliun Relokasi Warga

BP Batam harus menyiapkan dana sekitar Rp 1,6 triliun untuk merelokasi 700 KK di tiga kampung yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Proyek seluas 2.000 hektare itu akan menjadi tempat pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, total nilai dana itu untuk membangun tempat relokasi masyarakat Rempang di kawasan Dapur 3 Sijantung. Di dalamnya akan disiapkan rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2 untuk 700 KK itu, berikut dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

Selain itu, akan dibangunkan juga rumah ibadah pengganti mereka, baik masjid maupun gereja. Seluruh akses jalan di lingkungan sendiri dan akses jalan ke Jalan Trans Barelang juga harus disiapkan, beserta pelabuhan untuk mereka bisa ke laut dan pelabuhan bongkar muat untuk kebutuhan kampung baru itu sendiri.

"Maka uang kita perhitungkan Rp 1,56 triliun untuk selesaikan semua itu, artinya kita butuh waktu maka kita minta bantuan pusat," ucap Rudi.

Rudi mengaku, sudah berkonsultasi dan meminta persetujuan Komisi VI DPR untuk mendapat dukungan dana itu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pusat melalui APBN. Namun, ia menganggap, anggaran yang dibutuhkan BP Batam ini belum bisa terpenuhi. "Sehingga mungkin kami akan gunakan atau talangan dana lain dulu," ujar Rudi.

Karena dukungan dana dari pemerintah pusat belum ada hilalnya, Rudi mengatakan, akan memanfaatkan setoran uang wajib tahunan (UWT) dari pengelola 17.600 ha wilayah Rempang, yakni PT MEG (Makmur Elok Graha). PT MEG sudah menjadi pengelola sejak 2004.

"Kalau lahan ini kita bisa berikan, kan ada kewajiban pengusaha bayar uang wajib tahunan Otorita Batam atau BP Batam. Per meternya sudah ada hitungannya, sehingga kalau kita kali 7.000-an kita bisa dapat Rp 1,4-1,5 triliun, artinya Rp 1,6 triliun kita tinggal tambah Rp 100 miliar," kata Rudi.

"Tapi lokasi yang kita mau tagih UWT nya harus clear and clean, jadi tidak boleh ada penguasaan oleh masyarakat, perusahaan, atau yang lain," tegasnya.


6. Jokowi Minta Proyek Terus Jalan

Di tengah pertentangan oleh warga Rempang Presiden Joko Widodo meminta supaya Rempang Eco Park sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terus berlanjut. Xinyi Glass Holdings Ltd, pun telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar di lahan tersebut.

"Dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan karena bapak ibu semuanya juga sudah terlatih bahwa menyelesaikan masalah yang ada, juga ini tinggal meneruskan saja dari yang belum selesai," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, hak-hak masyarakat harus segera terpenuhi dengan sangat baik. KArena selama ini masyarakat hanya enggan direlokasi karena jauh dari tempat mereka mencari nafkah selama ini sebagai nelayan.

"Bukan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga diberikan memang yang terbaik, karena saya tekankan PSN ini tujuannya memberi manfaat untuk rakyat bukan justru membuat rakyat menderita," ucapnya.

"Saya sampaikan urusan di Rempang, tadi malam tengah malam saya telpon Kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah, salah mengkomunikasikan saja. Mau diberi ganti rugi diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan. Masa urusan gitu sampe presiden," tegas Jokowi.


7. Banyak Pihak Asing Tak Senang Batam Maju

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai setidaknya ada tiga poin yang menyebabkan masalah Rempang seperti saat ini. Pertama ialah kurangnya sosialisasi yang baik oleh otoritas Batam, seperti para pejabat daerahanya hingga BP Batam.

Kedua, akibat wilayah itu pernah diberi izin terhadap enam perusahaan. Namun, izin itu setelah diusut ditemukan ada kekeliruan prosedur, maka selanjutnya dicabut dan hingga kini belum ketahuan apa yang terjadi di baliknya.

"Kalau yang punya hak kita apresiasi tapi kalau yang tidak punya hak, merasa lebih berhak, negara enggak boleh kalah juga dari begini-begini, enggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita pakai seminar saja semua," tegas Bahlil.

Ketiga, menurut Bahlil harus diakui juga bahwa permasalahan Rempang ada keterlibatan pihak asing. Ia menilai ini karena tidak semua negara senang dengan Indonesia jika terus menerus mampu mengelola ekonominya dengan baik hingga cepat jadi negara maju. Salah satunya dengan hilirisasi.

Pada saat pemerintah membentuk Batam sebagai daerah industri sesuai sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 untuk menyaingi Singapura, menurut Bahlil juga sudah banyak sekali gangguan di wilayah itu. Maka, ia mengaku aneh bila faktor asing dikesampingkan saat ini.

"Saya coba untuk memakai analisis itu dalam konteks ini jadi menurut saya dan ini sudah viral ada bule yang ngomong tentang itu agak merisaukan kita juga ngapain bule ngurus negara kita, ini lembaga politik kajian kita tidak boleh administratif," ucapnya.

(mij/mij)

TAG: rempang pulau rempang bp
©2023 CNBC Indonesia, A Transmedia Company

https://www.google.com/url?sa=t&sour...lv2f4aQTSpI-qT


Ini bukan masalah batam maju atau gimana yah, tapi udah sampe bentrok gitu...dipikirnya orang luar Indonesia sekecil Singapura ntar, repot mau bikin tempat usaha baru aja bingung



Tinggal dipindahin kemana kek, tanah Indonesia luas bgt....noh jutaan hektar dibawah laut jawa, masih kosong...nggak ada yang ngarap!