Jakarta - Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda memberikan penjelasan lebih lanjut terkait wacana bahan bakar minyak atau BBM gratis jika Ketumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terpilih di 2024.

Huda menyebut BBM bukan gratis tetapi semurah-murahnya dan tersegmentasi untuk kalangan masyarakat tertentu.
Huda awalnya memberikan penjelasan terkait perbaikan skema subsidi lantaran pemakaian subsidi BBM yang saat ini tidak tepat sasaran. Dia menyebut kebanyakan subsidi BBM lari ke pengguna mobil dan pabrik-pabrik.

"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor dan kurang tepat sasaran, masih dipakai di pabrik-pabrik, masih dipakai oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," kata Huda dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

"Yang punya kendaraan roda empat itu pakai Pertalite gak pakai Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pakai juga, artinya tidak tepat sasaran," sambungnya.

Huda pun menilai harusnya subsidi BBM diberikan kepada pengguna sepeda motor. Dia lantas membeberkan jika subsidi hanya diberikan kepada pengguna sepeda motor maka harga BBM bisa menyentuh harga Rp 7.000 per liter.

"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp 261 triliun, kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi Rp 7.000, itu hanya dibutuhkan Rp121 triliun, artinya efesien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," jelas dia.

Karena itu lah, Huda menekankan pada ketepatan sasaran subsidi BBM. Dia menyebut bukan ingin membuat BBM gratis, melainkan berbasis segmented dengan harga yang semurah-murahnya.

"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," jelas dia.

Tunjangan Ibu Hamil

Lebih lanjut, Ketua Komisi X DPR ini menjelaskan terkait program tunjangan untuk ibu hamil yang juga ramai dibahas oleh berbagai pihak. Dia menyebut sangat memungkinkan untuk memberikan tunjangan kepada ibu hamil demi mengurangi resiko stunting.

"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demografi, tetapi saat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Indonesia ini," ujar dia.

Huda menyebut anggaran untuk penanggulangan stunting itu besar sekali, dimana mencapai triliunan. Menurutnya, setiap ibu bisa mendapatkan tunjangan Rp 6 juta selama hamil 9 bulan.

"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," kata dia

"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan 6 juta selama kehamilan 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," sambung Huda

detik.com