Kepulauan Solomon Klaim Negara Melanesia Desak Selidiki HAM di Papua

Selasa, 29 Agu 2023 20:30 WIB




KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-22 dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. (AFP/LUDOVIC MARIN)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepulauan Solomon mengklaim KTT Negara Melanesia (Melanesian Spearhead Global/MSG) sepakat mendesak Indonesia agar mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua.

Honiara menuturkan para pemimpin negara MSG juga terus mendukung penanganan isu HAM di Papua dan mendesak Forum Kepulauan Pasifik "mengirim misi ke Provinsi Papua Barat dan Papua" dengan mempertimbangkan akar permasalahannya.

Desakan itu tertuang dalam dokumen 22nd MSG Leader' Summit Adopts Communique yang dirilis di situs pemerintah Kepulauan Solomon yang merupakan salah satu anggota forum ini.

"Ketua MSG (Vanuatu) telah diminta untuk menulis surat kepada Indonesia untuk mengizinkan kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat," demikian bunyi kutipan dokumen itu.

Pernyataan tersebut berlanjut "[para pemimpin] meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB agar laporan mereka mengenai pelanggaran HAM di Papua Barat disampaikan pada waktu yang tepat untuk dipertimbangkan selanjutnya di KTT MSG pada 2024."

KTT MSG menjadi sorotan usai delegasi Indonesia walk out atau keluar dari forum saat pemimpin Papua Barat dan Ketua ULMWP, Benny Wenda, akan menyampaikan pidato.

Pertemuan puncak itu berlangsung pada 23-24 Agustus di Port Vila, Vanuatu. Salah satu topik yang dibahas yakni keanggotaan ULMWP di MSG.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, mengonfirmasi delegasi RI keluar dari forum tersebut.

"Ya, semuanya delegasi RI walk out," kata Faizasyah kepada CNNIndonesia.com, pekan lalu.

Ia lantas menerangkan alasan delegasi Indonesia WO dari KTT MSG saat Benny hendak menyampaikan pernyataan.

"Indonesia tak bisa menerima seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan bersenjata di Papua termasuk penculikan, diberi kesempatan berbicara di forum yang terhormat," ungkap dia.

Lebih lanjut, Faizasyah menerangkan WO merupakan tindakan yang biasa dalam dunia diplomasi. Ia juga memberi contoh sejumlah negara Barat yang keluar dari forum saat delegasi Rusia tengah berbicara.

Beberapa contohnya, kata dia, ketika negara Barat WO di forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau di G20 saat Indonesia menjadi ketua.

Usai KTT rampung, Kemlu RI merilis pernyataan bahwa forum tersebut menolak ULMWP menjadi anggota.

"Dalam Komunike Bersama (Joint Communique) yang dikeluarkan pada 24 Agustus, para pemimpin anggota MSG menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan MSG," demikian menurut mereka.

Kemlu lalu menegaskan bahwa keanggotaan MSG hanya untuk negara yang berdaulat.

Isi joint communique

Berdasarkan dokumen joint communique KTT MSG yang didapat CNNIndonesia.com berjudul '22nd MSG Leaders Summit: MSG, Being Relevant and Influental', ada 22 poin hasil pertemuan yang disepakati seluruh anggota.

Dalam salah satu poin, poin ke-9 tepatnya, negara MSG menyinggung secara spesifik isu HAM di Papua atau yang mereka sebut sebagai Provinsi Papua Barat.

Di poin tersebut, negara MSG mengakui bahwa Dewan HAM PBB menjadi forum yang paling tepat untuk membahas isu HAM di Papua. Negara-negara Melanesia ini juga menegaskan pengakuan mereka atas kedaulatan Indonesia terhadap Papua.

Meski begitu, dalam dokumen itu negara MSG tetap mendesak Forum Negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) untuk mengimplementasikan communique pada KTT 2019 lalu yang mendorong Komisi Tinggi HAM PBB mengirimkan misinya menyelidiki Papua.

"(MSG) juga telah meminta pemimpin MSG (tahun ini, Vanuatu) untuk menulis surat kepada Associated Member (anggota sekutu) untuk mengizinkan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua dan meminta komisi tersebut merilis laporan soal pelanggaran HAM di Papua Barat, yang dipaparkan di waktu yang tepat untuk menjadi bahan pertimbangan KTT MSG selanjutnya pada 2024," bunyi kutipan communique tersebut.

Indonesia menjadi satu-satunya Associated Member di MSG. Status itu diberikan MSG kepada Indonesia pada 2015 menyusul pengaruh dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara Melanesia yang terus meluas.

"(MSG) mengarahkan juga Sekretariat untuk mengembangkan pengaturan dialog melalui Pemerintah Indonesia, selama SOM formal, di mana semua pemangku kepentingan terkait dapat diundang untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di Provinsi Papua."

https://www.cnnindonesia.com/interna...i-ham-di-papua