Buntut Salah Ketik 'Manusia Papua' Menjadi 'Manusia Purba', Kondisi Sorong tidak Kondusif

Kapolda Papua Barat telah memproses anggota yang melakukan salah ketik surat.

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Gabriel Lema bersama Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi M Silitonga. Kapolda meminta maaf atas insiden salah ketik.
REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengajak tokoh adat di Provinsi Papua Barat Daya agar tetap tenang dan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, menyusul insiden salah ketik oleh anggota Polresta Sorong beberapa waktu lalu. Kesalahan pengetikan itu terjadi pada kata "manusia Papua" menjadi "manusia purba".

"Saya minta maaf atas situasi dan kondisi yang telah terjadi, saya juga mengajak seluruh tokoh adat agar tetap tenang dan jaga kondisi kamtibmas supaya tetap kondusif," ajak Kapolda Papua Barat di Sorong, Ahad (13/8/2023).

Kapolda mengakui kesalahan pengetikan itu mengakibatkan kondisi kamtibmas di Sorong Raya tidak kondusif. Untuk meredam ketidakpuasan masyarakat terhadap insiden tersebut, Kapolda Papua Barat kemudian menggelar pertemuan tatap muka dengan seluruh tokoh adat dan tokoh pemuda se-Papua Barat Daya di Gedung LJ, kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Sabtu (12/8/2023).

Di hadapan para tokoh ada dan pemuda, Kapolda Papua Barat menyampaikan permohonan maaf atas insiden itu. Pihaknya berkomitmen memperbaiki manajemen di dalam tubuh Polresta Sorong.

"Saya mohon maaf atas kejadian itu, saya sebagai Kapolda bertanggung jawab atas insiden salah ketik sehingga saya akan melakukan evaluasi ke dalam dan mengambil kebijakan yang sifatnya restoratif atas kejadian itu," kata Kapolda.

Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Kapolda, kesalahan ini dilakukan anggota dengan kondisi kurang cermat. Di dalam komputer yang dipakai anggota, ada program yang namanya prediktif teks, sehingga ketika pengetikan berlangsung ada kata lain yang muncul tidak sesuai dengan kata yang diketik. Akhirnya, tanpa dicermati secara baik oleh oknum itu terjadilah kesalahan fatal.

"Saya rela memberikan teguran kepada anggota, baik itu oknum maupun Kasat Intel dan Kapolresta Sorong. Oknum anggota telah kami proses, diperiksa, dan akan dilakukan sidang disiplin dan kode etik tentang kesalahan," kata Kapolda Papua Barat.

Kapolda menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi manajemen secara holistik untuk mengecek apakah ada keterlibatan dari anggota lain, kemudian akan melihat secara cermat apakah insiden salah ketik itu dilakukan secara sengaja oleh anggota bersangkutan.

"Saya akan melakukan evaluasi terhadap semua yang mungkin terlibat di dalamnya, saya akan melakukan penindakan secara manajemen," ungkapnya.

Kapolda siap melakukan apa saja untuk penyelesaian kasus insiden salah ketik ini guna menjaga dan mendukung kondisi kamtibmas di wilayah Papua Barat Daya, asalkan persoalan ini cepat diselesaikan segera.

"Saya sudah sampaikan kepada semua yang hadir, apa pun langkah yang terbaik saya siap. Mau ada pertemuan lanjutan di mana tempatnya saya siap, ini demi kebaikan bersama. Kami sesungguhnya tidak berniat apa-apa, saya sendiri tidak ada niat apa-apa untuk melakukan tindakan itu," kata Kapolda.

Sementara itu, Koorwil Dewan Adat Wilayah 3 Doberay Ronald Kondjol menyatakan bahwa insiden yang telah terjadi hendaknya menjadi bahan evaluasi dan pelajaran berharga bagi institusi kepolisian. Doberay menegaskan bahwa Polri adalah corong dan sebuah model yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang ada di tanah Papua.

Deboray mengingatkan keamanan bukan saja menjadi tanggung jawab polisi dan TNI melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

"Saya minta semua pihak harus jaga situasi agar tetap aman dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang akan merugikan diri sendiri," katanya.

Doberay merasa khawatir jika sampai masyarakat terprovokasi akan makan akan ditunggangi oleh kepentingan orang-orang tertentu.

"Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat agar jangan melakukan aksi apa pun yang dapat merugikan diri sendiri, mari jaga keamanan dan kondisi sosial tetap kondusif," pinta dia.

Sebelumnya, Polresta Sorong melalui Kasat Intelkam Kompol Julfian Sihombing mengeluarkan surat penolakan izin demo dari aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan manusia Papua bermuatan salah pengetikan. Menurut dia, seharusnya di dalam surat penolakan izin demo bernomor B/14/VIII/2023 aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan "manusia Papua", tetapi salah pengetikan menjadi "manusia purba".

Kondisi ini kemudian mendapat banyak kritikan dari masyarakat adat Papua karena telah dinilai membangun narasi yang mengarah pada rasisme.
https://news.republika.co.id/berita/...kondusif-part1



Anak Buah Salah Ketik 'Manusia Purba,' Kapolda Papua Barat Minta Maaf Ajak Tokoh Adat Jaga Kamtibmas

13 Agustus 2023, 09:53 | Tim Redaksi
Anak Buah Salah Ketik 'Manusia Purba,' Kapolda Papua Barat Minta Maaf Ajak Tokoh Adat Jaga Kamtibmas
Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga saat diwawancara /ANTARA
Bagikan:

   
PAPUA BARAT - Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengajak tokoh adat di Provinsi Papua Barat Daya tetap tenang dan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atas insiden salah ketik yang telah dilakukan oknum anggota Polresta Sorong.

"Saya minta maaf atas situasi dan kondisi yang telah terjadi, saya juga mengajak seluruh tokoh adat agar tetap tenang dan jaga kondisi kamtibmas supaya tetap kondusif," ujar Daniel di Sorong, dikutip dari Antara, Minggu, 13 Agustus.

Daniel menambahkan, upaya konkret untuk cepat meredam ketidakpuasan masyarakat terhadap insiden salah ketik yaitu menggelar pertemuan tatap muka dengan seluruh tokoh adat dan tokoh pemuda se-Papua Barat Daya di Gedung LJ, kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Sabtu kemarin.

Di hadapan para tokoh ada dan pemuda, Daniel menyampaikan permohonan maaf atas insiden itu dengan komitmen akan memperbaiki manajemen di dalam tubuh Polresta Sorong.

"Saya mohon maaf atas kejadian itu, saya sebagai Kapolda bertanggung jawab atas insiden salah ketik sehingga saya akan melakukan evaluasi ke dalam dan mengambil kebijakan yang sifatnya restoratif atas kejadian itu," tegasnya.

Berdasarkan hasil penelusuran kesalahan dilakukan oknum anggota karena kurang cermat. Di dalam komputer ada program yang namanya prediktif teks sehingga ketika pengetikan berlangsung ada kata lain yang muncul tidak sesuai dengan kata yang diketik. Akhirnya tanpa dicermati secara baik oleh oknum itu terjadilah kesalahan fatal.

"Saya rela memberikan teguran kepada anggota baik itu oknum maupun Kasat Intel dan Kapolresta Sorong. Terhadap oknum anggota telah kami proses, diperiksa, dan akan dilakukan sidang disiplin dan kode etik tentang kesalahan," bebernya.

Ia berkomitmen akan melakukan evaluasi secara manajemen secara holistik untuk mengecek apakah ada keterlibatan dari anggota lain, kemudian akan melihat secara cermat apakah insiden salah ketik itu dilakukan secara sengaja oleh anggota bersangkutan.

"Saya akan melakukan evaluasi terhadap semua yang mungkin terlibat di dalamnya, saya akan melakukan penindakan secara manajemen," ungkap Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.

Kapolda siap melakukan apa saja untuk penyelesaian kasus insiden salah ketik ini guna menjaga dan mendukung kondisi kamtibmas di wilayah Papua Barat Daya, asalkan persoalan ini cepat diselesaikan segera.

"Saya sudah sampaikan kepada semua yang hadir, apa pun langkah yang terbaik saya siap. Mau ada pertemuan lanjutan di mana tempatnya saya siap, ini demi kebaikan bersama. Kami sesungguhnya tidak berniat apa-apa, saya sendiri tidak ada niat apa-apa untuk melakukan tindakan itu," kata Kapolda.

Sementara itu, Koorwil Dewan Adat Wilayah 3 Doberay Ronald Kondjol menyatakan bahwa insiden yang terjadi hendaknya menjadi bahan evaluasi dan pelajaran berharga bagi institusi kepolisian.

Doberay menegaskan bahwa Polri adalah corong dan sebuah model yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang ada di tanah Papua. "Keamanan bukan saja menjadi tanggung jawab polisi dan TNI, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Saya minta semua pihak harus jaga situasi agar tetap aman dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang akan merugikan diri sendiri," katanya.

Ia merasa khawatir jika sampai masyarakat terprovokasi, akan ditunggangi oleh kepentingan orang-orang tertentu.

"Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat agar jangan melakukan aksi apa pun yang dapat merugikan diri sendiri, mari jaga keamanan dan kondisi sosial tetap kondusif," pinta dia.

Sebelumnya, Polresta Sorong melalui Kasat Intelkam Kompol Julfian Sihombing mengeluarkan surat penolakan izin demo dari aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan manusia Papua bermuatan salah pengetikan.

Menurut dia, seharusnya di dalam surat penolakan izin demo bernomor B/14/VIII/2023 aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan "manusia Papua", tetapi salah pengetikan menjadi "manusia purba".

Kondisi ini kemudian mendapat banyak kritikan dari masyarakat adat Papua karena telah dinilai membangun narasi yang mengarah pada rasisme.

https://voi.id/berita/301233/anak-bu...jaga-kamtibmas



Dewan Adat Desak Kapolri Copot Kapolresta Sorong Akibat Ketikan 'Manusia Purba'

Personel Polresta Sorong menulis 'manusia Papua' berganti menjadi manusia 'purba'.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Erik Purnama Putra
   
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Foto: Dok. Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Mananwir Paul Finsen Mayor, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Kapolresta Sorong, Kombes Happy Perdana Yudianto. Hal itu menyusul kejadian salah ketik oleh personel Polresta Sorong terkait 'manusia Papua' menjadi 'manusia Purba'.

Paul memandang tindakan personel Polresta Sorong itu sudah menimbulkan gejolak di masyarakat. Dia khawatir dampaknya bisa menciptakan konflik sosial. "Segera copot Kapolresta Sorong karena anak buahnya telah melakukan tindakan rasisme dengan sebuah penulisan yang sangat tidak pantas," kata Paul dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (14/8/2023).

Dia mensinyalir ada kesengajaan di balik kejadian itu. Adapun Polresta Sorong berdalih kejadian itu hanya 'salah ketik'. "Kami yakin ini bukan salah ketik, tetapi memang disengajakan. Purba dan Papua itu jauh sekali bedanya," ujar Paul.

Ketua DPP Alumni GMNI itu menyebutkan, saat ini, situasi di Kota Sorong bergejolak akibat kejadian salah ketik itu. Paul mendesak ada tindakan tegas dari pucuk pimpinan korps Bhayangkara.

"Yang begini tidak bisa ditoleransi. Baru 2019 lalu kita ini kerusuhan besar gara-gara rasisme. Tunjukkan bahwa Kapolri tegas untuk menertibkan anggota seperti ini," ujar Paul.

Apalagi, sambung dia, ada pernyataan Kapolresta Sorong yang dengan tegas menyampaikan jika ada kesalahan pada anak buah maka pemimpin akan bertanggung jawab. "Sekarang kita tagih prinsip ini ke beliau. Kita balikan saja," ujar Paul.

Dia pun mendorong agar pimpinan Polri bisa menggantinya dengan Kapolresta Sorong yang benar-benar memiliki kredibilitas dan memahami wilayah dengan baik. Paul tidak ingin kejadian seperti itu dibiarkan tanpa sanksi tegas. "Rasisme di Papua Barat ini sangat sensitif. Jadi jangan main-main di wilayah itu," ujar Paul.

Sebelumnya, Kasat Intelkam Polresta Kota Sorong mengeluarkan surat penolakan izin demo dari aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan manusia Papua bermuatan salah pengetikan. Seharusnya di dalam surat penolakan izin demo bernomor B/14/VIII/2023 aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan 'manusia Papua', tetapi salah pengetikan menjadi 'manusia purba'

https://news.republika.co.id/berita/...-manusia-purba

efek Microsoft word nama Papua jadi Purba dan dituduh rasisme

wajarlah marah . Harusnya dicek dulu sebelum diterbitkan surat penolakan tersebut...
beruntung nggak pecah kerusuhan kayak di Dogiyai