Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku prihatin dan mengecam aksi pembakaran sejumlah rumah ibadah, yakni masjid dan gereja, serta pembunuhan warga muslim atau kristiani di India.

Dia pun mendesak menteri luar negeri segera memanggil Dubes India di Jakarta untuk menyampaikan sikap Indonesia.

HNW menyarankan Pemerintah India untuk memaksimalkan usaha agar aksi tidak berkemanusiaan tersebut segera berakhir dan pelakunya mendapat hukuman berat.

Dengan begitu diharapkan bisa menghadirkan harmoni dan toleransi antar umat beragama, baik di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain juga mengakhiri segala bentuk ekstremisme dan laku intoleran yang ditolak oleh masyarakat Internasional.

"Pemerintah India harusnya segera dan secara serius mengatasi konflik yang menjadikan korbannya adalah rumah ibadah dan warga beragama minoritas agar aksi kerusuhan berbau SARA seperti ini tidak berulang lagi dan lagi. Agar harmoni dan toleransi dapat menguatkan negeri mereka sendiri. Agar dijatuhkan juga sanksi yang berat kepada pelaku kriminal dan teror yang terbukti terlibat, agar timbul efek jera, dan semua warga merasa aman karena hadirnya keadilan hukum dan marwah negara," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Diketahui akhir-akhir ini terjadi sejumlah tindakan kriminal yang berulang di India. Di antaranya pembunuhan seorang imam masjid, serta penembakan dan pembakaran masjid di pinggiran Ibu Kota New Delhi pada Senin (1/8) lalu. Sehari sebelumnya, kekerasan terhadap muslim dan pembakaran masjid juga terjadi di Negara Bagian Haryana Utara, India.

Sedangkan, teror terhadap umat kristiani di India terjadi di negara bagian Manipur dalam sebulan terakhir. Dua wanita asal suku minoritas Kuki yang mayoritas warganya beragama Kristen diarak dan dirudapaksa oleh massa dari kelompok suku mayoritas di sana. Selain banyak gereja dibakar, korban tewas akibat kerusuhan rasial tersebut sebanyak 140 orang tewas dan 60 ribu orang mengungsi pada sebulan terakhir.

Melihat kondisi ini, HNW berharap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dapat melaksanakan ketentuan Pembukaan UUD 45 dengan berperan aktif memantau situasi kondisi untuk melindungi warga Indonesia yang berada di India. Sekaligus mengupayakan hadirnya perdamaian dan harmoni antar warga.

"Jangan sampai kerusuhan dan perilaku terorisme dan intoleran itu berdampak luas, sehingga menyasar kepada warga negara Indonesia di sana," ujarnya.

Selain itu, dia mendorong Kemenlu agar siap berperan aktif apabila diminta membantu Pemerintah India untuk mengatasi persoalan terkait SARA tersebut, baik secara bilateral maupun bersama dengan organisasi-organisasi internasional dan negara-negara lain yang menolak segala bentuk terorisme dan intoleran.

Misalnya dengan bekerja sama melalui organ PBB, atau Organisasi Kerja Sama negara Islam (OKI) dan Sekjen Moslem World League dalam mengatasi konflik yang menjadikan muslim dan masjid di India sebagai korban.

"Kerja sama semacam ini sangat penting untuk dibutuhkan, agar Pemerintah India juga dapat dibantu untuk mengakhiri ekstremisme, intoleran dan sikap radikal yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini di negara tersebut. Karena kerusuhan, pembakaran rumah ibadah, apalagi pembunuhan, serta tindak kriminal lain yang berulang kali terjadi terhadap minoritas muslim maupun kristiani tersebut," kata HNW.

"Selain mencoreng nama baik India sebagai negara demokrasi, juga tidak menguntungkan India. Hal negatif itu juga tidak kondusif untuk mengoreksi terorisme dan intoleran yang terus ditolak oleh masyarakat Internasional, yang mestinya juga secara terbuka menyuarakan penolakan itu," pungkasnya.

detik.com