Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

mabdulkarimAvatar border
TS
mabdulkarim
Mendagri Diminta Tunjuk OAP Sebagai Penjabat Gubernur Papua: Perhatikan Otsus!
Mendagri Tito Karnavian Diminta Tunjuk OAP Sebagai Penjabat Gubernur Papua: Perhatikan Otsus!

Rabu, 2 Agustus 2023 16:44
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoMendagri Tito Karnavian Diminta Tunjuk OAP Sebagai Penjabat Gubernur Papua: Perhatikan Otsus!
Istimewa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Koalisi Penagakan Hukum dan HAM (Paham) Papua ingatkan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian agar menunjuk Orang Asli Papua (OAP) sebagai Penjabat Gubernur Papua.

Pasalnya, Papua merupakan daerah otonomi khusus (Otsus).

Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Gustaf Kawer, mengatakan, dalam era otonomi khusus ini, terlihat banyak jabatan strategis diduduki non OAP.

"Masih dalam era otsus, namun Plh Gubernur, Non OAP, Komisioner KPU Papua dominasi Non OAP, Komisioner Bawaslu Dominasi Non OAP, Timsel-Timsel di Dominasi Non OAP," kata Gustaf kepada Tribun-Papua.com, via telepon, Rabu (2/8/2023).

Tak hanya itu, kata Gustaf, dalam seleksi MRP diatur dan di kontrol Pusat, Beasiswa Otsus Bermasalah dan beasiswa afirmasi Papua masih banyak penyusupan dari Non OAP untuk mendapat beasiswa.

Terbaru, beredar, usulan PJ Gubernur Papua yang ditunjuk Non OAP dari Kementrian.


Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Gustaf Kawer. (Tribun-Papua.com/Istimewa)


"Sudah saatnya pemerintah konsisten di UU Otsus, dengan memberikan kesempatan kepada Putera-Puteri Asli Papua untuk menduduki jabatanpenting di Papua, termasuk PJ Gubernur Papua," ujarnya.
Menurutnya, tidak adanya kesempatan kepada orang asli Papua.

"Ini sebagai bentuk tidak adanya pengakuan terhadap UU Otsus dan Pengakuan terhadap kualitas Orang Asli Papua yg tentunya mematikan proteksi dan pemberdayaan terhadap masyarakat asli Papua," tegasnya.

Lanjut Kawer, untuk Elit Papua sudah seharusnya bersatu untuk memproteksi OAP dengan regulasi yang ada.

"Ingat, jangan bermental "Inlander" dengan membuka ruang pemerintah pusat mengatur dan memberi ruang bagi orang diluar Papua dengan alasan apapun. Tunjukan, sudah saatnya OAP mampu untuk mengurus kesejahteraan rakyatnya sendiri," tandasnya. (*)


https://papua.tribunnews.com/2023/08...hatikan-otsus.
Masalah OAP untuk penerus Lukas Enembe
0
419
18
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671.1KThread41KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.