Alasan Sumbar Jadi Daerah yang Minim Dukungan Terhadap PDIP, Ternyata Ada Faktor Historis

- Kamis, 27 Juli 2023 | 14:07 WIB 


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang hadir di Kota Padang untuk membuka Rakerda PDIP Sumatera Barat, belum lama ini. (Jawa Pos)


HARIANHALUAN.COM - PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi pemenang Pemilu selama dua kali berturut-turut ternyata tak selalu mendapat dukungan di setiap daerah Indonesia.
Diketahui PDIP jarang sekali mendapatkan suara atau dukungan dari wilayah Sumatera, terutama di Sumatera Barat (Sumbar).

Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang menjadi lumbung suara PDIP.

Saat Pemilu 2014 dan 2019 berlangsung, suara yang diperoleh Joko Widodo (Jokowi) jauh tertinggal dari Prabowo Subianto.
Pada Pilpres 2014, Prabowo-Hatta mendapatkan 1,7 juta suara, sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) hanya mendapatkan 539 ribu suara saja.
Selang lima tahun, perolehan suara Prabowo meningkat menjadi 2,4 juta, namun Jokowi hanya memperoleh 407 ribu suara.

Jika melirik dari sejarahnya, jejak PDIP di Sumbar sendiri terbilang kurang manis.

Pasalnya pada Pemilu 1999 saat PDIP pertama kali memenangkan Pemilu pasca-reformasi, partai itu hanya memperoleh dua kursi saja dari Sumbar.

Sementara dalam Pemilu 2004 dan 2009, PDIP bahkan tak memperoleh satu kursi sama sekali.

Pada tahun 2014, PDIP hanya mendapatkan satu kursi dari Sumbar.
Lalu pada 2019, PDIP tak mendapatkan kursi satu pun meski berhasil memenangkan Pemilu.
Penilaian lebih lanjut mengungkap bahwa penyebab minimnya dukungan PDIP di Sumbar ini disebabkan oleh faktor historis.

Berdasarkan keterangan Guru Besar Sejarah Universitas Andalas Gusti Asnan, PDIP tak banya mendapat dukungan di Sumbar karena belum dilakukannya pendekatan sesuai budaya dan kearifan lokal.
Gusti menjelaskan dari faktor sejarahnya, Sumbar merupakan basis Masyumi dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
Kedua basis partai tersebut berseberangan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kelak menjadi cikal bakal PDIP.

Selain itu, ada pula sejarah penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh pemerintahan Presiden Soekarno.
PRRI sendiri merupakan hasil pergolakan antara sejumlah tokoh daerah dengan rezim Soekarno.
Kala itu, mereka memprotes bahwa kebijakan Soekarno dianggap terlalu sentralistis karena tidak memberikan wewenang kuat kepada daerah.

Soekarno lantas menggelar operasi militer karena menganggap pergerakan tersebut sebagai tindakan separatisme.
Berbagai tokoh daerah ditangkap dalam operasi tersebut, yang salah satunya adalah Buya Hamka yang terkenal di Sumbar.
Hal tersebut membuat masyarakat Sumbar tidak menyukai rezim Soekarno.***

https://www.harianhaluan.com/news/10...toris?page=all



kampung asalnya Moh. Hatta lho padahal, eh tp ujung2nya Hatta jg misah dr Sukarno jg kali ya