Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. Jokowi menilai, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Jika sumber daya alam tersebut dikelola dengan SDM andal, maka sebuah keniscayaan Indonesia dapat keluar dari negara berkembang meniadi negara maju.

Hilirisasi merupakan salah satu kunci agar Indonesia dapat berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Oleh sebab itu, saat mengunjungi smelter yang tengah dibangun oleh Freeport Indonesia di Gresik, Jokowi mengapresiasi realisasi kemajuan pembangunan smelter yang akan mencapai 72 persen, dan ditargetkan dapat selesai sebelum Mei 2024.

Enam+38:44Investasi: Ketika Uang Menghasilkan Uang
Menurut Jokowi, hasil produksi dari smelter tersebut harus diintegrasikan dengan hasil komoditas tambang lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian diolah menjadi produk akhir bernilai tambah seperti kendaraan listrik dan baterainya.

"Jadi, ke depan kita memiliki daya saing di situ. Competitiveness kita ada di situ. Smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari yang bertumpu kepada konsumsi, bertumpu sekarang kepada produksi," ujar Jokowi pada Rabu 21 Juni 2023.

Namun ternyata beberapa negara maju menolak gagasan yang tengah dijalankan oleh Indonesia. Negara maju termasuk lembaga keuangan internasional meminta Indonesia tidak menjalankan kebijakan hilirisasi. Salah satu contohnya dalah IMF.

The International Monetary Fund (IMF) meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel yang merupakan saah satu bentuk hilirisasi.

Para menteri pun berang dengan cara yang dilakukan oleh negara maju dan juga lembaga internasional tersebut. Berikut kumpulan cerita kemarahan para menteri tersebut:



1. Erick Thohir: Negara Maju Tak Ingin Indonesia Cepat Kaya



Menteri BUMN Erick Thohir meyakini, Indonesia tengah menjajaki langkah sebagai negara maju atau negara ekonomi besar dunia. Namun, negara adidaya semisal Uni Eropa kini sedang berjuang menghadapi resesi, dan tak ingin posisinya diambil alih negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut Erick Thohir, niat Indonesia jadi negara besar sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), lewat program hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari setiap bahan mentah yang jadi harta karun Indonesia selama ini.

Namun, niatan itu sedikit terlambat, lantaran negara-negara importir besar sudah terlanjur menikmati kekayaan imbas penjualan produk yang berasal dari raw material Indonesia, semisal sawit ataupun nikel.

"Akhirnya apa, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Akhirnya ketika boom daripada sumber daya alam ini lewat, akhirnya langsung kita juga terkena efeknya," kata Erick Thohir dalam Rilis LSI Januari 2022, Minggu (22/1/2023).

Tak ingin kekayaan Indonesia terus dikeruk, Erick menyatakan, Jokowi pada periode 2017-2018 memulai program hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini tentu membuat negara maju meradang.

Selain digugat di persidangan WTO, ia menganggap Uni Eropa juga melakukan diskriminasi terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia lewat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II.

"Mereka pelan-pelan ingin menutup market kita. Jadi market kita harus dibuka, tetap market mereka harus ditutup dengan alasan-alasan policy yang tentu disusupi," keluhnya.


2. Mendag: Negara Maju Keberatan Freeport Bangun Smelter di Gresik




Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, negara maju menentang langkah Indonesia untuk meminta Freeport membangun smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur. Negara maju tak mau langkah hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini akan membuat ekonomi Indonesia menjadi kuat.

“Oleh karena itu, luar negeri, negara maju keberatan. Wong kita mau maju kok mereka yang keberatan. Bayangkan seperti Freeport itu sudah berapa tahun sejak Indonesia merdeka, begitu-begitu saja,” kata Zulkifli Hasan Saat Membuka Kegiatan Festival Kemerdekaan 2023 di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2023).

Zulkifli Hasan melanjutkan, tentangan negara maju tersebut tak digubris oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta dan mengambil langkah tegas meminta Freeport membangun smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

“Pak Jokowi jadi paksa sekarang bikin pabrik, harus hilirisasi di sini. Itu kan memberi nilai tambah yang luar biasa,” sebutnya.

Pemerintah ingin hasil dari sumber daya alam Indonesia harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan tidak dibawa ke luar negeri. “Kita mengalami begitu lama, mengeksploitasi alam tapi tidak memberi manfaat yang besar kepada rakyat,” jelas dia.

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Jokowi, hilirisasi nikel atau bauksit kini ribuan kali lebih bermanfaat jika dibandingkan saat dulu Indonesia mengekspor bahan mentah.

“Kalau dulu USD 1 dapatnya, sekarang USD 1.000. Bayangin,” tandas dia.


3. Menteri Bahlil: Sampai Langit Mau Runtuh, Larangan Ekspor Nikel Tetap Jalan!




Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri ndonesia Economic Outlook 2022 and The G20 Precidency, di Davos, Swiss
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan Pemerintah Indonesia tetap menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

“Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hilirisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan larangan ekspor akan tetap dijalankan,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat (30/6/2023).

Penilaian IMF yang menyebut kebijakan larangan ekspor nikel bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain. Menurut Bahlil, penilaian IMF tersebut sangat keliru.

"Karena menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Pemikiran IMF ini bahwa pemikiran ini keliru besar," tegasnya.

Disisi lain, pernyataan IMF yang menyebut Indonesia rugi dengan menyetop ekspor nikel sangat salah. Sebagai contoh, pada tahun 2016-2017 defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Cina mencapai USD 18 miliar.


4. Dikritik Negara Maju Soal Hilirisasi Indonesia, Menko Luhut: Kita Harus Lawan!




Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan kembali menyuarakan pentingnya hilirisasi mineral yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Menko Luhut mengatakan ia tidak ingin ada negara dan lembaga yang mengatur kebijakan Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kemajuan negara.

"Kita harus berani melawan hal-hal yang (merugikan Indonesia). (Hilirisasi) perlu untuk keuntungan generasi yang akan datang. Kita jangan jadi, maaf kalau saya katakan, didikte oleh negara maju, kok mereka yang mengatur kita," ujar Luhut melalui unggahan videonya di akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Jumat (6/72023).

"Jadi saya pikir, teman teman sekalian anak muda ini hilirisasi untuk membawa Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara kaya atau high income country, atau suatu ketika nanti 20 tahun lagi bisa menjadi negara maju," sambungnya.

"Kita jangan jadi, maaf kalau saya katakan, didikte saja oleh negara engara maju, kok mereka yang mengatur kita," katanya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read...ke-negara-maju

Keren Indonesia! Jangan mau kita didikte oleh negara ngeropah dan Barat yang tidak ingin Indonesia maju.

Kadrun sinophobia pemuja barat hanya bisa diam.

Dukung terus Pemerintah dan Indonesia.