Penyelenggara Papua Street Carnival diminta klarifikasi soal dugaan pelecehan budaya penggunaan koteka

July 9, 2023


Foto hasil tangkapan layar video di acara Papua Street Carnival yang menjadi polemik soal penggunaan koteka yang dianggap melecehkan budaya khususnya di wilayah adat Lapago.-tangkapan layar video yang beredar di media sosial

Jayapura, Jubi – Pelaksanaan event promosi karya kreativitas anak muda Papua yang dikemas dengan topik “Papua Street Carnival” yang dilaksanakan di pelataran bibir Pantai Dok II kantor Gubernur Papua, Jumat (7/7/2023), terus menimbulkan polemik.

Hal itu tak terlepas ketika acara yang digagas Badan Intelijen Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub (PYCH) menampilkan karya kreasi baru anak muda Papua dalam berbagai bentuk dan kemasan.

Antara lain, desain pakaian masyarakat adat dari tujuh wilayah adat di tanah Papua, busana kolaboratif kemasan hasil produk lokal, kopi Wamena, ikan spesies khusus Danau Sentani, daun pembungkus papeda, kreasi tifa ukuran besar dan lain-lain.

Semua materi promosi berjalan baik, disambut hangat oleh Presiden Jokowi dan para menteri serta penonton lainnya. Namun saat giliran promosi busana adat masyarakat adat Lapago dan Meepago, suasana berubah menjadi penuh tawa. Hal ini terlihat dari mimik wajah Presiden Jokowi berubah melepaskan senyum khasnya termasuk para menteri yang hadir.

Salah satu tokoh masyarakat wikayah adat Lapago, Paskalis Kossay dalam siaran pers yang diterima Jubi, Sabtu (8/7/2023), menilai suasana yang berubah menjadi penuh tawa itu, ketika momen dalam peragaan busana dari wilayah adat Lapago dan Meepago yaitu koteka salah satu pakaian tradisional pria.

“Di sinilah titik poin krusialnya perdebatan yang perlu diklarifikasi oleh penyelenggara tentunya,” katanya.

Menurutnya, penampilan busana koteka yang dipakai oleh peragawan tidak sesuai dengan tradisi masyarakat adat Lapago dan Meepago. Dimana, pemuda yang diminta untuk memperagai busana tradisional itu seluruh tubuhnya dipoles dengan arang hitam pekat, kemudian memakai koteka yang ditancapkan dalam celana, dan berjalan lenggang-lenggok di depan Presiden Jokowi sambil kedua tangannya memegangi batang koteka yang dipakainya.

“Peristiwa itu tentu membuat bahan tertawaan bagi semua yang menghadiri dalam event tersebut termasuk Presiden Jokowi. Kejadian itu merupakan suatu pelecehan terhadap nilai budaya yang dimiliki masyarakat adat Lapago dan Meepago. Sebab dari zaman moyang sampai dengan hari ini, masyarakat adat Lapago dan Meepago tidak pernah memakai busana adat (koteka) seperti yang diperagakan para peragawan itu,” ujarnya.

Untuk itu, ia beranggapan bahwa masyarakat Lapago dan Meepago cukup kecewa dengan promosi cara pemakaian koteka yang di luar konteks nilai budaya yang dipahami masyarakat adat, dimana cara pemakaian busana adat secara tidak tepat begitu, sama saja dengan sengaja mengkhianati nilai budaya masyarakat adat.

“Oleh karena itu diminta harus ada yang bertanggung jawab mengklarifikasi perbuatan pelecehan ini. Sebab perbuatan ini tidak memberikan nilai edukasi yang tepat kepada publik, sebaliknya sengaja merusak nilai-nilai kesakralan tradisi dan adat istiadat suatu suku dan bangsa,” katanya.

Ia pun mempertanyakan tujuan promosi busana adat atau koteka tersebut dalam event Papua Street Carnival itu, ekonomi atau politik juga semuanya tidak jelas.

“Event itu bukannya mendatangkan minat pariwisata bisnis ekonomi, karena dikemas asal-asalan dengan menabrak etika dan tata krama pemakaian koteka khususnya. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita khususnya bagi pemilik busana adat koteka. Harga diri dan martabat kita diinjak-injak oleh sekelompok orang yang merancang event kontroversial itu,” katanya.

Untuk itu, karena dianggap telah menginjak-injak harga diri dan menghina adat dan budaya di hadapan publik apalagi presiden, maka ia menuntut agar ada harga yang harus dibayar.

“Kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif maupun Kepala BIN untuk bertanggung jawab memulihkan nama baik martabat serta harga diri masyarakat adat koteka Lapago dan Meepago dalam bentuk klarifikasi resmi dan permintaan maaf,” katanya. (*)

https://jubi.id/seni-budaya/2023/pen...an-koteka/amp/