Kapal Roll On Roll Off (Ro-Ro) Mutiara Timur I dengan‎ rute Jakarta - Pelabuhan Panjang, Lampung bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (26/2/2017).
Beberapa saat setelah pelantikan menjadi Presiden pada 2014 lalu, Presiden Joko Widodo pernah menumpangi Kapal Ro-Ro dari Merak Banten ke Bakauheni Lampung. Perjalanan laut berjarak sekitar 30 kilometer itu hanya ditempuh sekitar sejam.

Kapal Ro-Ro yang ditumpangi Jokowi itu sama dengan kapal yang sering dipakai penumpang dari Merak ke Bakauheni atau sebaliknya. Bedanya, waktu tempuh normal kapal itu tiga sampai empat jam bahkan bisa lebih. Untuk itu, Jokowi meminta dilakukan langkah perbaikan yang sistemik dan menyeluruh terhadap penyeberangan antar Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan Merak, Banten.

"Mulai dari waktu tunggu sandar yang masih agak lama, sarana prasarana pendukung yang tidak representatif, dan masih rendahnya aksesibilitas menuju ke pelabuhan," kata Jokowi dilansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (6/3/2017).

Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Lampung, Jokowi mengatakan perekonomian di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa sudah mulai menggeliat dan tumbuh lebih cepat. Presiden memberi contoh, perekonomian di Provinsi Lampung yang bisa tumbuh sebesar 5,15 persen berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Jokowi meminta agar pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ini juga harus bisa berdampak langsung terhadap 13,8 persen penduduk miskin yang masih ada di Lampung. Untuk bisa tumbuh lebih cepat lagi, menurut Presiden Jokowi, infrastruktur pendukung harus dibenahi, baik infrastruktur transportasi, jalan tol Trans-Sumatera, pembangkit listrik, cold storage untuk sektor perikanan, maupun bendungan dan saluran irigasi yang memadai untuk penunjang sektor pertanian.

Jarak Sumatera dan Jawa melalui Pelabuhan Merak dan Bakauheni di era reformasi terasa semakin jauh. Waktu tempuh pelayaran kapal feri dari Bakauhenie ke Merak tak bisa lagi hanya berkisar 1,5-2 jam, tetapi berkisar 3-4 jam, bahkan kerap lebih lama lagi. Ketika kapal penumpang cepat masih dioperasikan di rute Merak- Bakauheni, waktu tempuh pelayarannya hanya sekitar 30 menit.

Penumpukan kendaraan juga kerap terjadi di Merak dan Bakauheni dengan sejumlah penyebab klasik, seperti terjadi peningkatan arus pengiriman barang, arus penumpang manusia membeludak, terjadi kerusakan dermaga atau kapal feri, serta waktu pelayaran makin panjang karena faktor cuaca dan gelombang di Selat Sunda bagian selatan.

Waktu penyeberangan makin lama disebabkan sejumlah hal, terutama faktor kapal feri harus "ngetem" lama di tengah laut untuk menunggu giliran bersandar di dermaga pelabuhan.

Dari lima dermaga masing-masing di Pelabuhan Merak dan Bakauheni kadang dioperasikan hanya tiga dermaga saja. Selain itu, tidak ada lagi feri yang khusus mengangkut truk melalui dermaga tertentu. Penumpang pejalan kaki, kendaraan pribadi, bus dan mobil pribadi bercampur aduk dalam satu kapal feri.

Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyadari harus ada perbaikan layanan, khususnya waktu tempuh antara Bakauheni-Merak dan sebaliknya. Apalagi dengan sudah dibangunnya tol lintas Sumatera. "Dengan adanya jalan tol di Provinsi Lampung, begitu bagusnya jalan, yang kami khawatirkan di Merak-Bakauheni terjadi bottlenecking," ucap Ridho melalui Kompas.com.

Ridho mengatakan, sebenarnya Merak-Bakauheni dan sebaliknya bisa ditempuh dalam waktu hanya satu jam. Hal ini dibuktikan saat pertama kali Jokowi kunjungan kerja ke Lampung, November 2014 lalu.

Saat itu, kapal Roro yang ditumpangi Jokowi hanya butuh waktu satu jam untuk menyebrang dari Merak ke Bakauheni. Namun, karena waktu tunggu yang lama, umumnya masyarakat harus memakan waktu hingga 3-4 jam. "Artinya kalau bisa untuk Presiden, kenapa tidak bisa untuk masyarakat umum?" ucap Ridho.

Ridho menengarai masalah waktu tempuh ini bisa diatasi dengan memisahkan antara kapal yang mengangkut orang dan barang. Selain itu, kata dia, dibutuhkan juga kenaikan tarif untuk penambahan kapal hingga perbaikan dermaga pelabuhan.

Upaya memperpendek waktu tempuh melewati Selat Sunda itu sebenarnya pernah muncul dengan mewacanakan pembangunan jembatan. Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda muncul di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Biaya pembangunan jembatan itu diperkirakan berkisar Rp250 triliun sampai Rp300 triliun. P

Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla memilih tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dengan sejumlah pertimbangan, seperti mega proyek itu akan mematikan ciri khas Indonesia sebagai negara maritim, dan tentu akan memicu ketimpangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...erak-bakauheni

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 'Diplomasi swafoto' ala Raja Salman

- Siapa kader PKS yang terlibat dalam kasus e-KTP?

- AS kemungkinan pangkas anggaran bantuan luar negeri