TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Anies Baswedan dalam bursa capres di Pilpres 2024 mendatang.

Capres NasDem, Anies Baswedan dipastikan dapat dukungan Jusuf Kalla.

JK sapaan akrab Jusuf Kalla sebut cawapres Anies Baswedan jangan cuma jadi ban serep.

Ketimbang Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Anies Baswedan dianggap lebih kompeten menjadi presiden Indonesia ke-8.



Bukan tanpa alasan kuat Jusuf Kalla memberikan dukungannya ke Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Diketahui, Anies Rasyid Baswedan menjadi calon presiden pilihan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyatakan pilihan terhadap Anies bukan lantaran faktor kedekatan tetapi juga alasan kriteria.

"Saya juga selalu bilang saya pilih karena kriteria, kriterianya punya elektabilitas/integritas yang kuat, kedua itu punya pengalaman, ketiga punya kecerdasan karena untuk negara sebesar ini kalau diurus oleh yang tidak berpengalaman," tuturnya saat wawancara eksklusif di kediamannya Dharmawangsa Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2023).

Menurut JK, Anies juga memiliki bekal pengalaman pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Mengapa waktu itu Bu Mega meminta saya mendampingi Pak Jokowi karena saya dianggap berpengalaman di pemerintahan, kriteria itu yang paling mendekati ya Anies, dia pernah sekali jadi gubernur pernah menteri, dan itu penting," tuturnya.

JK juga menyarankan agar Anies memiliki calon wakil yang memiliki elektabilitas dan membantu menjalankan roda pemerintahan, tidak hanya jadi ban serep.

Lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Jusuf Kalla:

Sebagai politisi senior tentu mengikuti perkembangan politik kita. Gimana komentar bapak soal dinamika politik kita ini?

Kalau saya amati dari ini kan pemilu yang ke-5 dan inilah yang agak panjang masalahnya. Dulu pertama 2004 itu kan 5 pasangannya tapi karena threshold ya dan aman-aman saja, nah sekarang akibat Threshold 20 persen terjadi dua kali dua paslon yang cocok tapi harus 20 persen kemudian baru nanti menghadapi kampanye baru pemilihan nah itu agak panjang dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya.

Ya mencari pasangan yang cocok sajalah, masih 2 bulan ini, yang kita harapkan ini pemilu yang sesuai yang dengan negara demokrasi, salah satu indikatornya kan pemilihan pemimpin dengan cara pemilu terbuka jurdil luber.

Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus ditanam, nah karena ini penggantian pasti pergantian pemimpin atau rezimlah katakanlah, maka harapan kita harus mulus, dan dibutuhkan di lain pihak pemerintah atau negara atau presiden itu merupakan wasit melihat menjaga pemilihan ini sesuai dengan peraturan yang ada, nah sekarang banyak indikasi-indikasi baik terbuka dan tertutup.

Pak presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke yang baik, selalu saya katakan jangan terlalu jauh, sampai pengumuman koalisi ada suka atau tidak suka, kalau presiden musti berada di tengah karena tidak akan ikut lagi.

Memang beda kalau mau running lagi, itu kan pasti yaa, tapi walaupun running lagi ya diharapkan jangan memanfaatkan aparat karena itu yang membelah kalau aparat pemerintahan itu mengikuti arahan presiden yang ada, saya dua kali kali mengikuti ya pemilu, pas zamannya Bu Mega ya walaupun Bu Mega ikut dia sama sekali tidak mau mempergunakan aparat, karena dia tahu dasarnya, juga SBY pad akhir masa jabatannya.

Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh ikut campur?

Ya di Indonesia tidak lagi rahasia, ini bagi saya hanya mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil yang adil dan bebas, walaupun sistem pemilu kita yang terumit ya, tapi damai sebenarnya selama lima kali gak ada konflik antara masyarakat yang ada korbannya penyelenggaranya karena rumitnya ini, ada Pilpres, parlemen di samping partainya ada nama-namanya juga dicoblos, pelaksanaannya perhitungannya susah.

Pak JK setuju tidak adanya PT 20 persen?

Saya cenderung tidak setuju, tapi turun PT sehingga bisa calon itu tidak kimpoi paksa istilahnya. Ya 10 persen, dan tidak mahal jadinya,banyak kesempatan untuk maju, kalau ini mahal ongkosnya.

Kalau Pak JK lebih cenderung mana tertutup atau terbuka?

Sebenarnya yang dulu tertutup ya yang mengubah itu usul saya sebagai ketum Golkar karena agak rakyat memilih wakil yang dia kenal, ya tidak hanya nomor-nomor. Kalau terbuka yang kampanye calon itu sendiri jadi partai agak bebannya tidak sesusah tertutup, kalau tertutup ya kampanye partai dan calon yang aktif paling hanya 3 atau 4 kan nomor-nomor yang lain buat apa, dan cara hitungnya gampang, partai saja, jadi kalau tertutup lebih sederhana.

Kalau (terbuka) ini bukan sedikit rumit, tapi rumit dan sulit, sampai dihitungnya 20 jam dan itulah yang membuat penyelenggara TPS kelelahan sehingga banyak yang meninggal.

Tapi sekarang ini saya pikir apapun pilihannya itu benar mau tertutup terbuka oke saja, lama-lama nanti saya kira untuk meringankan benar karena juga pada praktiknya 90 persen yang terpilih itu tetap nomor yang di atas, hasilnya tetap sama, cuma satu kebaikannya calon itu kenal rakyatnya dan rakyat kenal orang itu tahu siapa yang dipilih, itu penting bagaimana mengombinasikan itu.

Ya tentu ada saja pilihan-pilihan bukan hanya karena kedekatan, saya juga selalu saya bilang saya pilih karena kriteria, kriterianya punya elektabilitas/integritas yang kuat, kedua itu punya pengalaman, ketiga punya kecerdasan karena untuk negara sebesar ini kalau diurus oleh yang tidak berpengalaman.

Kalau dia walikota bolehkan tapi kalau calon gubernur tanpa pengalaman pemerintahan. kenapa waktu itu Bu Mega meminta saya mendampingi Pak Jokowi karena saya dianggap berpengalaman di pemerintahan.

Keempat track record yang baik, nah dari kriteria kriteria itu yang paling mendekati ya Anies, dia pernah sekali jadi gubernur pernah menteri, dan itu penting, bagaimana kalau Pak Jokowi hanya dua tahun jadi gubernur menteri tidak pernah, karena itu ya saya dampingi.

Kalau menurut Pak JK yang pas mendampingi Pak Anies itu yang punya pengalaman juga untuk menutup kekurangannya?

Ada dua syarat, pertama ya punya elektabilitas juga sehingga membawa suara ya katakanlah 15-20 persen karena sehebat-hebatnya calon itu membawa suara tidak lebih dari 35 persen, jadi harus ada yang sampai 15-20 persen.

Coba lihat survei-survei itu tak pernah lebih dari 30 persen, 20 persen malah. Kedua, bisa membantu dalam pemerintahan, punya pengalaman juga supaya jangan hanya menjadi ban serep.

Kalau Pak JK kecenderungan seperti itu, apa yang bapak support nanti untuk pak Anies?

Kita lihat perkembangan yang ada, kampanye debat-debat itu muncul ketahuan, kecerdasan pengalaman, track recordnya apa yang dibuat sebelumnya

Apakah logistik dan dana itu jadi faktor utama dari proses kampanye dan seseorang bisa jadi presiden-wapres?

Faktor utama tetap orangnya tetapi harus didukung oleh sistem logistik pasti, contohnya begini untuk mencapai 20 persen, partai-partai masih butuh biaya, masa kampanye bukan.

Saya punya teman perdana menteri Singapura, anda naik mobil dari ujung timur Jawa Barat itu bisa satu Singapura, tapi Indonesia ini dari timur ke barat butuh tujuh jam, siapa pun didatangi, dan semua itu lihat saja semua charter pesawat karena waktu kampanye 75 hari kalau mau pake pesawat ya enggak sampai-sampai, logistik kampanye kita buat acara-acara belum lagi sekarang ini sudah main amplop.

Amplop itu tidak banyak pengaruh, contohnya ini saya punya ART pulang kampung lima tahun sekali, saya tanya bagaimana di kampung? Ya pak saya terima 15 amplop, dari provinsi kabupaten-kota, semuanya bawa amplop, nah itu siapa yang dia pilih tidak jelas kan? Ini terlalu banyak, tapi bagi orang di kampung ya terima saja.

Bagi orang Indonesia ini kalau running jadi presiden ini selama kampanye saja perlu Rp100 triliun? Kebanyakan enggak?

Kebanyakanlah

Kalau 50 T?

Enggak

25T?

Jauhlah


Berapa pak?

Pengalaman saya itu tahun 2014 itu saya pas wakil presiden itu kita bagi kira-kira keluar Rp2 triliun

Pengeluaran terbesar pada saksi atau apa?

Saksi, itu sudah lebih dari Rp1 triliun. Selebihnya buat kampanye. Kira-kira ya Rp3 triliun. (*)

tribunnews.com