Sumber Gambar

Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja merupakan sebuah aparatur daerah yang bertugas menertibkan hal-hal yang dianggap mengganggu atau tidak sesuai dengan peraturan. Satpol PP sendiri di mata masyarakat familiar sebagai orang-orang yang bertugas menertibkan pengamen jalanan hingga pedagang-pedagang yang mendirikan usaha di tempat yang tidak seharusnya.

Salah satunya adalah bangunan. Sebuah bangunan diperbolehkan berdiri apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan izin dari berbagai pihak. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Satpol PP ini yang akan mengambil tindakan berupa penggusuran. Kalian pasti sudah pernah melihat contoh-contoh kasusnya, kan? Ya, TS pun sudah sering.

Salah satunya adalah yang terjadi di Medan. Sebuah bangunan didirikan di atas drainase yang membuat Satpol PP mengambil tindakan berupa penertiban. Sayangnya, kerja Satpol PP harus terhalang akibat penolakan warga. Salah satu yang menolak adalah anggota Ormas Pemuda Pancasila. Mereka menolak dengan keras hingga terjadi perdebatan dengan Satpol PP.


Sumber Gambar

Akhirnya keduanya memilih untuk mendinginkan kepala dan duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang tepat. Tapi sayangnya tidak ditemukan jalan keluar untuk masalah ini. Malah alat berat yang akan digunakan untuk merubuhkan bangunan dicegat dan diancam akan dibakar. Akhirnya Satpol PP menghancurkan bangunan secara manual dengan palu.

Di sinilah insiden yang memilukan terjadi. Saat bangunan hendak roboh, ada satu anggota Pemuda Pancasila yang mendekat. Kemudian bangunan yang runtuh itu menimpa dirinya hingga tewas. Kabar tewasnya anggota Pemuda Pancasila ini pun dibenarkan oleh Kasatpol PP Medan.

Sayang sekali, masalah semacam ini harus menelan korban jiwa. Tapi pada dasarnya mendirikan bangunan di atas drainase memang menyalahi regulasi. Pembangunan apapun di atas drainase untuk kepentingan ekonomi jika melihat Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.


Sumber Gambar

Akan tetapi, pembangunan di atas drainase diperbolehkan atas kriteria tertentu yang bersifat publik dan untuk kepentingan bersama. Contoh seperti untuk rentangan kabel, pelebaran jalan, kabel telepon dan masih banyak lagi. Itu pun posisinya tidak boleh mengurangi fungsi dari drainase itu sendiri. Intinya, drainase air tidak boleh sampai terganggu dengan adanya fasilitas di atasnya.

Bangunan yang didirikan warga di atas drainase ini sendiri memang dijadikan kantor oleh ormas tersebut. Sehingga ormas itu pun turun tangan ketika Pemkot bersama Satpol PP hendak melakukan penertiban. Padahal sebagai Ormas, mereka harusnya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk membangun bangunan tanpa izin.


Sumber Gambar

Memang ada baiknya, kita mendirikan bangunan di tempat yang seharusnya. Menurut TS, tempat seperti drainase dijadikan opsi terakhir untuk mendirikan bangunan. Hanya ketika kita tidak punya pilihan lagi, barulah digunakan. Itu pun harus atas perizinan dari pihak berwajib. Salah-salah nanti kita yang kena.

Pemuda Pancasila dalam kasus di Medan juga kabarnya sampai melempari batu ke arah alat berat. Setelah kejadian ini, apakah Satpol PP yang disalahkan. Sebenarnya tidak juga, mengingat si korban yang datang mendekat ke bangunan yang akhirnya menimpa dirinya. Jadi salah siapa?



Menurut kalian, seberapa berpengaruh Pemuda Pancasila sampai bisa menghalangi kerja Satpol PP?

Sumber: Link Referensi 1, Link Referensi 2
Tulisan dan Narasi Pribadi