Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens disandera KKB di Papua. (Arsip Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens masih menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai pesawat yang dioperasikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023. Sudah lebih dari sebulan berlalu, tetapi negosiasi negosiasi pemerintah dan KKB belum menemukan titik terang.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan hingga kini upaya pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu masih terus dilakukan, salah satunya melalui negosiasi. Di sisi lain, Yudo juga beranggapan operasi militer tak mungkin ditempuh sebagai jalan pembebasan Philip.

Ia khawatir aksi tersebut bisa membahayakan nyawa Philip atau masyarakat setempat. Selain itu, Yudo juga mengklaim TNI masih mampu membebaskan Philip dan menolak tawaran bantuan pemerintah Selandia Baru.

Pada Jumat (10/3) ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali merilis foto dan video yang memperlihatkan Philip. Mereka mengklaim kondisi Philip sehat dan baik-baik saja.

Melalui video itu, Philip mengatakan OPM meminta dirinya menyampaikan beberapa poin. Pertama, pilot asing dilarang terbang di Papua. Kedua, OPM meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi mediator dalam kasus ini. Ketiga, OPM meminta kemerdekaan Papua.

"OPM akan membebaskan saya setelah Papua merdeka," kata Philip.

Peneliti bidang Hubungan Internasional dari Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siswanto menilai pemerintah Indonesia saat ini dalam keadaan dilematis dalam misi membebaskan Kapten Philip.

Namun, Siswanto juga mengaku gemas lantaran militer Indonesia lebih memilih strategi gerilya alias taktik perang secara sembunyi-sembunyi yang menurutnya malah menguntungkan pihak OPM.

"Saya agak heran dan enggak lazim ya operasi militer yang dilakukan TNI selama ini seperti kok gagap, tumpul ya, karena dia hanya perang gerilya. Kalau kita gerilya, OPM ya jelas menguasai medan," kata Siswanto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat.

Ia menyarankan pemerintah lebih agresif saat melakukan negosiasi. Sementara itu, jika permintaan OPM di luar kehendak atau nalar, maka pemerintah dapat melakukan operasi militer seperti penyerbuan dengan taktik yang matang.

Sebab selama ini, ia beranggapan taktik mengirimkan personel TNI yang banyak ke Papua dengan strategi perang gerilya ternyata tidak efektif.

"Pilihannya operasi bisa dimaksimalkan dan cepat selesai. Kita sekarang operasi militer dilakukan tapi terbatas, coba kalau kita menerjunkan kekuataan udara dan tempur yang maksimal. Tapi itu dilematis juga, karena akan dimanfaatkan sebagai bahan diplomasi bahwa RI melakukan pelanggaran HAM," kata dia.

Ia memahami situasi memang dilematis, karena Indonesia bisa saja jadi sorotan dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa apa yang dilakukan OPM selama ini adalah bentuk perilaku terorisme dan separatisme yang justru melanggar HAM karena telah menelan sejumlah korban jiwa.

"Pendapat saya sekarang ini negosiasi mereka maunya apa. Kalau mereka keinginannya aneh-aneh ya tidak perlu. Langkah terakhir memang operasi militer terbatas, tapi kita pura-pura saja soft kalau tidak ada apa-apa," ucapnya.

Menurutnya, jika Panglima TNI menolak bantuan Selandia Baru, maka harus segera ada tindakan serius yang menunjukkan kemampuan Indonesia.

"Menolak bantuan Selandia Baru tentu benar, tetapi ya tunjukkan, kita tidak boleh diam terlalu lama," ujar dia.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Puspen TNI)
Dihubungi terpisah, Pengamat militer dan pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai jalur yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menjalin langkah diplomasi melalui upaya negosiasi.
Namun, apabila negosiasi alot, maka pemerintah diminta untuk mempersiapkan strategi operasi militer yang matang dengan mempertimbangkan keselamatan tersandera Philip dan juga masyarakat sipil di Papua. Polri, menurutnya, juga perlu ikut andil banyak dalam operasi militer ini.

"Negosiasi bukan jalan satu-satunya, tetapi bisa dimaknai sebagai upaya untuk memberikan waktu bagi pemerintah menyiapkan skema yang lain, yang kemudian mungkin dilakukan untuk membebaskan sandera," kata Khairul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3) malam.

Ia berpendapat pemerintah selama ini sudah memiliki strategi atau kemampuan menghadapi masalah serupa. Namun, Khairul menilai pemerintah memang sengaja melakukan taktik sembunyi-sembunyi.

Ia tak menyalahkan, sebab strategi perang memang tidak boleh dipublikasi dan kemudian diketahui oleh musuh.

Sementara perihal sikap Panglima TNI yang menolak bantuan Selandia Baru, Khairul menilai itu sikap yang wajar demi menjaga marwah militer Indonesia. Pemerintah memang harus menyatakan masih mampu sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

"Jadi penyerbuan saya kira baru akan dilakukan jika problem-problem yang terkait dengan aspek keselamatan yang disandera, warga sipil yang itu sudah bisa diselesiakan. Ini yang menurut saya bagian dari kerahasiaan dan kesenyapan itu," kata dia.

Utamakan dialog
Pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid. Ia meminta agar upaya negosiasi terus dilakukan hingga mencapai titik temu tanpa melakukan operasi militer yang akan melahirkan korban jiwa di Bumi Cendrawasih itu.

"Upaya negosiasi melalui dialog perlu terus dilakukan. Dialog tidak mengenal akhir. Dialog tidak membunuh," kata Usman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus berpikir ulang jika ingin mengerahkan pasukan TNI untuk melakukan penyerbuan demi membebaskan sandera. Ia berpendapat upaya itu sangat berisiko baik bagi tersandera, warga sipil, dan aparat keamanan.

Apalagi mengingat belakangan ini kerap terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok pro-kemerdekaan di Papua yang terus merenggut korban jiwa, termasuk warga sipil.

"Upaya pembebasan dengan jalan damai, baik lewat dialog atau negosiasi, tetap harus dikedepankan. Penyelamatan melalui kekuatan bersenjata selalu mengundang risiko besar, termasuk dengan mempertaruhkan nyawa sandera," kata dia.

Usman juga menilai kondisi medan 'perang' yang sulit dan lokasi sandera yang dikabarkan berpindah-pindah membuat rencana operasi militer semakin sulit.

Faktor-faktor itulah yang menurutnya perlu diperhatikan aparat keamanan sebelum melakukan tindakan drastis dalam menyelamatkan sandera. Usman menegaskan AII sepakat untuk mendukung pemerintah selama mengutamakan jalan non-kekerasan dan menghindari pertumpahan darah.

"Kami juga menilai bahwa langkah yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya yang menculik dan tetap menyandera pilot Susi Air justru kontradiktif dan melanggar hukum internasional, sehingga lebih baik segera lepaskan sandera," ujar Usman.

(khr/tsa)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...sandera-kkb/2.

dilema aparat sekarang menurut para pakar...


TNI Sebut KKB Egianus Kogoya Sengaja Pecah Konsentrasi Aparat dalam Proses Pencarian Pilot Susi Air

Komandan Korem (Danrem) 172/PWY, Brigadir Jenderal TNI JO Sembiring saat diwawancarai Tribun-Papua.com, Jumat (12/8/2022) - Danrem 172/PWY Brigjen JO Sembiring sebut KKB pimpinan Egianus Kogoya sengaja memecah konsentrasi aparat agar tak fokus dalam pencarian pilot Susi Air.
TRIBUN-PAPUA.COM – TNI-Polri terus berupaya melakukan pencarian dan penyelamatan Pilot Susi Air kapten Philip Mark Marhtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023.

Aparat kini memperluas pencarian Kapten Philip ke wilayah lainnya selain Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring mengatakan bahwa ada indikasi KKB pimpinan Egianus Kogoya sengaja memecah konsentrasi aparat dengan berpindah-pindah lokasi.


Tampak pasukan KKB bersama Pilot Pesawat Susi Air Philips Mark Methrtens di Hutan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, saat ini. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

"Sampai saat ini diperoleh indikasi KKB Egianus Kogoya berupaya memecah konsentrasi aparat keamanan dan posisinya berpindah-pindah," kata Sembiring kepada wartawan di Jayapura, Jumat (10/3/2023) sore.

Oleh karena itu, pencarian Kapten Philip dilakukan dengan kolaborasi semua pihak.

Selain itu, Sembiring juga mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memecah kekuatan KKB untuk tidak bersatu.

"Kita juga melakukan komunikasi kosial dan pembinaan teritorial serta penyelidikan dari kepolisian, di beberapa wilayah yang pernah menjadi persinggahan KKB Egianus Kogoya," bebernya.

Sembiring juga mengungkapkan bahwa KKB yang melakukan aksi teror di Yahukimo ada yang merupakan pecahan dari KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Aksi teror KKB di Yahukimo, kata Sembiring, dilakukan KKB untuk memecah konsentrasi aparat agar tidak fokus mencari Egianus Kogoya yang menyandera Kapten Philip.

"KKB ini sengaja melakukan aksi agar konsentrasi aparat terbagi-bagi tidak hanya fokus mencari Egianus Kogoya dan sengaja memutar balikkan fakta," ucapnya.

"Oleh karena itu Bapak Pangdam XVII/Cenderawasih telah menekankan kepada satuan jajaran agar melakukan deteksi dini, cegah dini dan aksi dini terkait upaya KKB dalam provokasi dan memutar balikkan fakta," sambungnya.

Kondisi Terbaru Kapten Philip

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom memberikan update terbaru mengenai kondisi pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.

Ia mengklaim kondisi Kapten Philip baik-baik saja.

"Kondisinya baik-baik saja, aman dan sehat," kata Sebby Sambom kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Jumat (10/3/2023).

Sebby Sambom juga memberikan sejumlah foto dan video Kapten Philip.

Dalam foto dan video yang berikan, tampak Kapten Philip mengenakan jaket biru diapit oleh sejumlah anggota KKB.

TPNPB-OPM, dalam satu di antara video yang diberikan, meminta Selandia Baru untuk mengambil tindakan.


Tampak pasukan KKB bersama Pilot Pesawat Susi Air Philips Mark Methrtens di Hutan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, saat ini. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

"Kami TPNPB-OPM minta Selandia baru membawa konflik bersenjata di Papua ke Dewan keamanan," kata salah satu anggota KKB dalam video berdurasi hampir 3 menit tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta agar sejumlah negara memutuskan kerja sama militer dengan Indonesia.

"Kami minta Selandia Baru, Australia, Inggris, Prancis, China, dan Rusia untuk putuskan kerjasama militer ke Indonesia," ujarnya

Kemudian, mereka juga meminta agar Dewan Keamanan PBB dapat melakukan mediasi antara TPNPB-OPM dan Indonesia soal konflik Papua.

"Kami TPNPB-OPM mengajak semua negara agar silahkan berbicara melalui ketua badan Diplomat kami, yaitu tuan Akoibo, dan Amatus Douw," ujarnya mereka.

Panglima TNI Sebut Pembebasan Pilot Susi Air Bukan Operasi Militer

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa upaya pembebasan Kapten Philip terus dilakukan.

Namun, kata Yudo, medan dan cuaca di lapangan menjadi kendala penyelamatan Kapten Philip.

Ia menyebut, TNI-Polri hingga kini masih mencari lokasi persembunyian KKB yang menyandera pilot Susi Air.

"Kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum bersama-sama dengan Polri dan di sana medan, cuaca dan tentunya cuaca di sana medannya di sana juga perlu menjadi pertimbangan," ujar Yudo saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (8/3/2023).

"Kita tetap melaksanakan gelar operasi bersama Polri untuk mendukung ini untuk mencari itu dan sampai saat ini masih belum diketemukan tapi operasi tetap jalan terus untuk penyelamatan sandera itu. Karena apa, karena kita tetap menjaga supaya masyarakat sipil tidak terlibat, tidak kena," imbuhnya.

Baca juga: Minta Negara Terus Upayakan Pembebasan Kapten Philips, Susi Air: Kami Juga akan Terus Berkontribusi

Yudo menuturkan bahwa pihaknya tak mau melakukan operasi secara terburu-buru lantaran banyak masyarakat sipil yang harus dijaga.

Apalagi, KKB membawa sandera dengan berpindah-pindah tempat.

"Nah itu khawatir ya penduduk yang akan kena karena mereka ini bersama-sama dengan penduduk jadi bukan di tempat seperti penyalamatan sandera di suatu pesawat enggak, ini dibawa pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat. Sehingga kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini," jelasnya.

"Khawatirnya penduduk yang akan kena karena mereka ini kan bersama-sama dengan penduduk jadi bukan ditempat yang seperti penyelamatan terhadap sandera di suatu pesawat atau tempat. Tidak. Ini dibawa ke pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat. Sehingga kita tidak mau masyarakat jadi korban hanya gara-gara ini," sambungnya.

Karena itu, Yudo meminta semua pihak untuk bersabar dengan proses pencarian yang tengah dilakukan aparat gabungan TNI-Polri.

"Harus sabar menyelesaikan ini tidak langsung des (selesai), kalau operasi militer iya tapi ini bukan operasi militer, ingat bukan operasi militer. Saya punya prajurit berkemampuan khusus mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan, ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga harus mengedepankan hukum," tukasnya.

(Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara, Calvin Louis Erari)(Tribunnews.com, Igman Ibrahim)

https://papua.tribunnews.com/2023/03...-air?page=all.
Operasi yang dilakukan TNI dan Polisi membebaskan sandera


Menlu RI dan Selandia Baru Terus Berkomunikasi Bahas Pembebasan Pilot Susi Air dari Sandera OPM

Jakarta: Sudah sebulan lamanya sejak pilot Susi Air, Philip Mehrtens disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM). Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, selama itu diplomasi pembebasan terus dilakukan.

"Yang kami lakukan sejauh ini terus berkomunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru dan memfasilitasi perwakilan Selandia Baru di Jakarta, untuk memberikan aspek perlindungan kekonsuleran bagi warga negara mereka yang terkena masalah," kata Faizasyah dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023.

Ia menambahkan, komunikasi terus dijalin tak hanya dengan perwakilan di Jakarta, namun juga dengan Pemerintah Selandia Baru di Wellington.

"Menlu RI dalam beberapa kesempatan berkomunikasi langsung dengan Menlu Selandia Baru," ucapnya.


Kedutaan Besar RI di Selandia Baru juga terus memberikan informasi terbaru ke pemerintah di sana terkait perkembangan kasus pembebasan Mehrtens.

Pada 7 Februari lalu, pilot Susi Air tersebut diculik OPM. Hingga kini, upaya pembebasannya masih terus diupayakan.

Lewat surat elektronik, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru angkat bicara terkait penyanderaan Mehrtens. Selandia Baru, kata pernyataan itu, bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk memastikan pembebasan warga negaranya dengan aman.

"Kami melakukan semua yang kami bisa, termasuk mengerahkan staf Kedutaan Selandia Baru untuk menjamin pembebasan sandera dengan aman," sambung mereka.

MFAT juga menuturkan, mereka mendukung keluarga warga Selandia Baru yang disandera tersebut. Dan saat ini, keluarga meminta privasi terkait dengan situasi yang dihadapi.

Dalam video terbaru, OPM memperlihatkan Mehrtens dalam kondisi aman dan sehat.

https://www.medcom.id/internasional/...ri-sandera-opm

kata Kemenlu NZ