Menlu Australia Penny Wong. (MANDEL NGAN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Australia menyatakan keprihatinan atas eskalasi ancaman keamanan di Papua usai bentrokan antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI pada Sabtu (15/4) hingga menewaskan Pratu Miftahul Arifin.
Pratu Miftahul tewas usai diserang KBB di wilayah Mugi-Mam, Nduga, Papua Pegunungan.

"Australia sangat prihatin dengan laporan kekerasan baru-baru ini di Provinsi Papua di Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, melalui kicauan di Twitter pada Rabu (19/4).

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan para penyandera dan mengharapkan penyelesaian yang cepat, aman, dan damai," paparnya menambahkan.




Sebelumnya, Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).

Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.


Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.

Selain itu, lima orang prajurit TNI dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian usai kontak tembak dengan KKB.

(rds/rds)

https://www.cnnindonesia.com/interna...ngat-prihatin.

Tanggapan Australia
Jarang-jarang Australia komentar masalah Papua

Koalisi Sipil Desak TNI Hentikan Operasi Tempur di Papua

Gabungan 21 LSM meminta RI bernegoisasi dengan OPM untuk pembebasan pilot Susi Air.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Erik Purnama Putra
   
Direktur Amnesty International Indonesia - Usman Hamid
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi tempur dalam misi pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Marthen yang disandera sayap bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Gabungan 21 lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta agar Indonesia mengambil jalur negosiasi untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Koalisi juga meminta agar pemerintah Indonesia mengevaluasi pendekatan militeristik dalam menyikapi krisis di Bumi Cenderawasih.

Koalisi mengingatkan pemerintah Indonesiayang pernah berhasil mengambil jalur nonmiliter dengan melakukan dialog maksimal penyelesaian konflik di Aceh, Poso, juga di Ambon. Pernyataan Koalisi tersebut menyikapi peristiwa kekerasan terbaru yang terjadi di Distrik Mugi di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4/2023) sore WIT, dalam misi membebaskan Kapten Philips.

Dalam peristiwa itu, TNI dan TPNPB-OPM melakukan kontak senjata di Pos Militer Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Jumlah korban jiwa dalam peristiwa tersebut masih simpang siur
Kelompok separatisme, dalam penyampaian terbaru, Senin (17/4/2023), mengeklaim menewaskan sedikitnya 15 prajurit TNI. Dari pihak TNI mengakui hanya satu personelnya yang gugur, dan lima anggota Yonif Raider 321/GT Kostrad serta Kopassus yang belum diketahui nasibnya karena masih dalam pencarian.

"Pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, Poso, maupun di Ambon, semestinya menjadi pelajaran penting dan berharga bagi pemerintah Indonesia untuk penyelesaian konflik di Papua," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Atas peristiwa tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Base Ops Lanudal Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (18/4/2023), mengumumkan peningkatan status di Papua. Status dari rawan konflik dalam misi membebaskan Kapten Philips, dinaikkan menjadi siaga tempur darat.

Koalisi mengatakan, operasi tempur yang dilakukan TNI, maupun Polri untuk membebaskan Kapten Philips tersebut hanya akan memperpanjang, dan memperburuk situasi keamanan di Papua. "Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana tersebut dibatalkan,” demikian pernyataan Koalisi.

Selama ini, menurut Koalisi, pendekatan dengan cara-cara militeristik tak pernah ampuh mengurai, pun menyentuh penyelesaian akar soal di Papua. Pun disebutkan sangat merugikan pihak TNI dan Polri yang juga menjadi korban.

Koalisi menyampaikan pendekatan-pendekatan militeristik di Papua sepanjang 2022 telah membuat sedikitnya 22 personel TNI dan Polri gugur. Pendekatan militeristik yang diterapkan di Papua juga berdampak langsung pada masyarakat asli Papua, juga memperpanjang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

"Sudah saatnya Presiden dan DPR merealisasikan agenda dialog dalam setiap penyelesaian masalah di Papua. Dan bukan menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan yang militeristik," begitu saran Koalisi.

Dalam rekomendasinya, Koalisi meminta Presiden Jokowi dan DPR untuk menyetop operasi tempur dalam misi pembebasan Kapten Philips, dan pendekatan militeristik dalam setiap penyelesaian konflik keamanan di Papua. Koalisi juga meminta agar Jokowi maupun DPR melakukan evaluasi atas seluruh kebijakan keamanan, hukum, dan pembangunan di Tanah Papua.

Terkait dengan krisis yang semakin tajam antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM, Koalisi mendesak agar pemerintah Indonesia, dan sayap bersenjata prokemerdekaan Papua itu melakukan gencatan senjata dan penghentian permusuhan demi menyetop bertambahnya korban jiwa.

"Dan Koalisi meminta agar pemerintah Indonesia, bersama TPNPB-OPM sama-sama bersedia membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat untuk penyelesaian konflik di Papua," kata Usman.
https://news.republika.co.id/berita/...empur-di-papua
Seruan LSM tapi kondisi Papua beda banget sama di Aceh yang GAM terpusat, Ambon masalah SARA dan Poso nggak jauh dari itu.


KontraS Papua Ungkap 4 Warga Sipil Tewas Akibat Perang TNI-Polri Lawan OPM

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (tengah) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kanan) Panglima Kostrad, Letjen TNI Maruli Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Base Ops TNI Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 18 April 2023. Konferensi pers tersebut terkait kontak tembak antara TNI dengan KKB Papua pada Sabtu (15/4) yang menewaskan satu orang prajurit atas nama Pratu Miftahul Arifin yaitu kejadian yang merupakan bagian dari operasi penyelamatan pilot Susi Air di Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Samuel Awom mengatakan saat ini sudah ada empat warga sipil yang menjadi korban tewas akibat perang antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Para korban antara lain berjenis kelamin tiga laki-laki dan satu perempuan.

Samuel menyebut dua korban sebelumnya sempat dinyatakan hilang. Namun, menurut informasi dari warga sipil Intan Jaya, Papua keduanya ditemukan dalam kondisi tulang tulang akibat terbakar di salah satu rumah.

"Lalu ada satu lagi yang tertembak mati atas nama Molombabega Hagisimijau umur 60 tahun di desa Titigi, Distrik Sugapa. Jadi total korban meninggal empat oran," ujar Samuel dalam keterangannya, Selasa, 18 April 2023.

Adapun identitas para korban tewas itu, kata Samuel, antara lain bernama Pendeta Ebi, Bagai, Abiyani Weya, Molombabega Hagisimijau, dan Damian Mirip. Selain korban tewas, perang antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM juga menyebabkan dua orang terkena luka tembak. Salah satu korban bahkan merupakan anak, di bawah umur dewasa.

"Korban luka tembak antara lain AA Umur 15 tahun, siswa SMP Kelas IX dari desa Eknemba kena tembak di paha kanan. Kemudian Yulianis Duwitau kena tembak di baju dan saat ini dirawat," kata Samuel.

Perang di Papua ini juga mengakibatkan 29 rumah warga rusak parah akibat terbakar. Samuel menyebut pos kontak warga sipil di Intan Jaya bakal terus memperbaharui situasi terkini di lokasi akibat perang antara TNI-POLRI dan TPNPB. Sementara itu Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo belum membalas pesan Tempo untuk mengonfirmasi jumlah korban versi KontraS Papua tersebut.


Status TNI di Papua jadi Siaga Tempur

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan status di Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur. Peningkatan status ini dilakukan setelah terjadinya serangan dari TPNPB-OPM yang menewaskan seorang prajurit TNI.

“Dengan kondisi ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam rekaman konferensi pers di Timika, Papua, Selasa, 18 April 2023.

Yudo mengatakan penerapan status ini mirip dengan yang dilakukan TNI di wilayah Natuna. Apabila di Natuna diterapkan operasi siaga tempur laut, maka di Papua dilakukan siaga tempur darat. Yudo berkata status siaga tempur hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan tinggi. Peningkatan status ini, kata dia, dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun.

Menurut Yudo, selama ini TNI menerapkan soft approach atau pendekatan lunak dalam menghadapi KKB dan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Marthens. Soft approach dilakukan dengan cara komunikasi sosial dan operasi teritorial. Akan tetapi, pendekatan itu dinilai tidak efektif dalam menanggulangi eskalasi yang terjadi di sejumlah tempat di Papua.

Yudo mengatakan peristiwa serangan KKB terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada 15 April 2023 menjadi alasan peningkatan status ini.

Serangan itu menyebabkan 1 prajurit tewas dan 4 lainnya mengalami luka tembak. Yudo mengatakan awalnya satgas tersebut melakukan patroli karena mendengar kabar tentang keberadaan Philip. Satgas berangkat dengan harapan bisa bernegosiasi untuk pembebasan pilot asal Selandia Baru itu. Akan tetapi, menurut Yudo, pasukan itu justru ditembaki. “Belum sampai di lokasi justru dihadang dan diserang,” ujar Yudo.

Ia menyatakan peningkatan status ini tidak akan mengubah banyak strategi atau pendekatan yang dilakukan TNI di Papua. Pendekatan lunak, kata dia, akan tetap dilaksanakan. Penetapan status siaga tempur, kata dia, hanya dilakukan agar para prajurit lebih bersiap siaga.

Yudo mengatakan TNI juga tidak menambah jumlah prajurit yang ditugaskan di Papua. “Tidak ada penambahan pasukan, pasukan yang ada adalah pasukan rotasi yang menggantikan pasukan yang telah ditugaskan sebelumnya,” kata dia.

[url]https://nasional.tempo.co/read/1716627/kontras-papua-ungkap-4-warga-sipil-tewas-akibat-perang-tni-polri-lawan-opm][/url]
Korban sipil akibat kontak tembak aparat dengan teroris Papua