Penangkapan Walikota Bandung, Yana Mulyana yang juga merupakan kader PDIP bikin geger publik, khususnya warga setempat.

Karena itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa PDIP telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader partai setelah Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Instruksi tersebut berisi peringatan, agar kader PDIP tidak menyalahgunakan amanah rakyat, seperti yang dilakukan oleh Yana Mulyana.

Hasto mengatakan, bahwa isi instruksi tersebut sejalan dengan perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mencegah korupsi dan tidak menerima gratifikasi.

PDIP menjawab pesan tersebut, melalui pendekatan sistem pencegahan dan memberikan sanksi yang tegas bagi kader yang terlibat dalam kasus korupsi.

Hasto juga menekankan bahwa PDIP mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset dan terus mendorong seluruh kader, untuk mengintegrasikan sistem perpajakan serta mengedepankan transaksi nontunai.

Hal ini merupakan bagian dari upaya PDIP dalam memerangi korupsi dan meningkatkan kelembagaan partai dengan cara pemilihan pimpinan berdasarkan merit system.

Baca Juga: Yana Mulyana dapat Bantuan Hukum dari Pemkot Bandung? Ini Kata Sekda

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan bahwa PDIP merupakan partai antitesis dari pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hasto menegaskan bahwa sikap tegas PDIP terhadap upaya pencegahan korupsi merupakan bentuk konsistensi dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat.

Instruksi Sekjen PDIP Hasto pada seluruh kader ini pun mendapat respon negatif dari beberapa warganet.

Beberapa warganet merasa emosi, karena mereka menilai apa yang diomongkan oleh Hasto, tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Baca Juga: Tak Amanah, Yana Mulyana bikin Warga Bandung Kecewa, Belum Setahun jadi Walikota udah Korupsi

"Kata siapa? Kader PDIP juga banyak yang ketangkep, jangan bohongi rakyat," komentar satu akun.

Partai yang kadernya paling banyak Korupsi, tenggelamkan!" tulis warganet lainnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terkait kasus pengadaan CCTV dan jasa penyediaan internet.

Selain Walikota Bandung Yana Mulyana, KPK juga menangkap delapan orang lainnya, termasuk beberapa pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.***

https://www.ayobandung.com/bandung-r...arganet-emosi?