Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak memamerkan harta kekayaan.

Azwar Anas menuturkan hal tersebut sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ASN pamer kekayaan.

Selain soal pamer kekayaan, Azwar Anas juga mengingatkan ASN untuk taat melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemarin sudah jelas ya arahan dari Presiden supaya ASN tidak pamer kemewahan, supaya taat untuk LHKPN dan seterusnya," kata Azwar Anas usai acara penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 di Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

BACA JUGA
Kemenkeu Pecat Rafael Alun Trisambodo dari ASN Ditjen Pajak
Untuk mengantisipasi tindak korupsi dan perbuatan tidak baik dari ASN, Azwar Anas menuturkan pihaknya tengah mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini untuk mengintegrasikan layanan kepada ASN.

“Yang ke depan, harapannya kinerjanya lebih bagus, yang rumit di birokrasi juga dipermudah. Termasuk tadi ngurus naik pangkat, ngurus mutasi, dan beberapa yang lain dari isu-isu korupsi,” ujarnya.

BACA JUGA
Ikuti Arahan Jokowi, Menpan RB: ASN Jangan Pamer Harta di Medsos
Kementerian PAN dan RB saat ini sedang mendorong inspektorat di kementerian/lembaga untuk memperkuat tenaga auditor. Selain itu, Kementerian PAN dan RB juga memperkuat kerja sama dengan KPK sebagai lembaga antikorupsi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk mendisiplinkan bawahannya yang suka pamer harta dan kemewahan.

Jokowi menyinggung harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan pejabat bea cukai Eko Darmanto di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disorot masyarakat. Dikatakan, pamer harta pejabat tersebut membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintahan.

“Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun medsos karena peristiwa di Pajak dan Bea Cukai. Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan yang masuk terhadap aparat pemerintah,” ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Jokowi menyayangkan perilaku para pejabat baik dari kementerian maupun lembaga negara yang kerap memamerkan harta, kekuasaan, bahkan gaya hidup yang hedonisme.

“Tidak hanya pejabat pajak dan bea cukai, ada polisi dan birokrasi dan aparat lainnya. Kalau seperti itu menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, aparatnya berperilaku jemawa dan pamer kuasa, pamer kekayaan, hedonis,” tegas Jokowi.

Jokowi menginstruksikan para menteri kabinet dan pimpinan lembaga negara yang hadir untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada jajaran masing-masing mengenai pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat.

“Saya minta pada seluruh menteri dan K/L untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya. Beri tahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan,” tegasnya.

Jokowi juga menyinggung aparat Polri dan Kejaksaan Agung yang belakangan mendapat perhatian publik akibat perilaku yang tidak disiplin. Para pejabat Polri maupun Kejagung diminta untuk membenahi internal terlebih dahulu sebelum membersihkan kementerian dan lembaga lain.

“Saya ingin tekankan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai pajang-pajang di Instagram, di medsos. Itu untuk aparat birokrasi sangat tidak pantas,” tegas Jokowi.

link

Kecewa gan