https://www.merdeka.com/amp/jakarta/...700-ribu.html?

Merdeka.com - Calon penghuni Warga Kampung Susun Bayam mengaku keberatan dengan tarif sewa yang ditawarkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp750.000 per bulan. Sebab, Kampung Susun Akuarium dikenakan tarif sewa Rp400.000.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan memandatkan Jakpro sebagai pembangun dan pengelola KSB. Kemudian, dia meresmikan KSB pada Oktober 2022 lalu. Hunian ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Namun, Jakpro mengaku tidak akan mengubah besaran tarif yang sudah ditentukan. Menurutnya, tarif tersebut sudah sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

"Besaran tarif kita sudah kunci. Kita tawarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang bervariasi dari Rp600-Rp700 ribu sekian," kata VP Corporate Secretary Jakpro Syahrial Syarif ketika dikonfirmasi, Senin (20/2).

Syahrial juga mengaku, pihaknya tak akan memberi subsidi. Sebab, Jakpro merupakan entitas yang harus mencari keuntungan.

"Ya sebetulnya kalau diskusi tarif, kalau sampai sebesar itu (Rp150.000) kami kesulitan untuk mensubsidi karena kita kan sebetulnya entitas ya. Suatu entitas sebuah badan usaha yang sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas justru harusnya memberikan profit," tambah Syahrial.

Lebih lanjut, Syahrial juga menyebut alasan warga belum bisa menghuni kampung susun tersebut. Katanya, pengelola Kampung Susun Bayam masih sedang tahap pengalihan.

Syahrial menjelaskan, pihaknya masih berdiskusi dengan Pemprov DKI terkait legalitas. Syahrial menjelaskan, pihaknya masih menunggu arahan sampai kapan mengelola KSB karena tanah bangunan tersebut masih milik Pemprov.

"Ini bisa dilihat sebagai hak bisa sebagai kewajiban Jakpro untuk mengelola. Siapa yang pengelola sebenarnya dan sampai kapan pengelolaan itu karena kepemilikan lahan dan gedung itu, kan kepemilikannya berbeda," kata Syahrial.

"Kan perlu dihitung kapan, sampai kapan pengelolaan oleh Jakpro, kemudian kapan dialihkan kepada Pemprov, ke dinas terkait. Kemudian kalau dialihkan ke dinas terkait, berapa biaya yang harus disediakan, yang harus dianggarkan untuk mensubsidi," tambahnya.

Tak hanya itu, Syahrial juga mengatakan bahwa proses legalisasi ini akan segera dibicarakan. Dalam pekan ini, ia akan menyambangi Balai Kota untuk membahas lebih rinci nasib warga KSB ini.

"Rencana dalam minggu ini kita akan bahas dengan dinas terkait di sana (Balai Kota). Setelah selesai mungkin baru bisa saya sharing (bagikan informasi terbarunya)," ujar Syahrial.

Syahrial menjelaskan, pihaknya masih berdiskusi dengan Pemprov DKI terkait legalitas. Syahrial menjelaskan, pihaknya masih menunggu arahan sampai kapan mengelola KSB karena tanah bangunan tersebut masih milik Pemprov.

"Ini bisa dilihat sebagai hak bisa sebagai kewajiban Jakpro untuk mengelola. Siapa yang pengelola sebenarnya dan sampai kapan pengelolaan itu karena kepemilikan lahan dan gedung itu, kan kepemilikannya berbeda," kata Syahrial.

"Kan perlu dihitung kapan, sampai kapan pengelolaan oleh Jakpro, kemudian kapan dialihkan kepada Pemprov, ke dinas terkait. Kemudian kalau dialihkan ke dinas terkait, berapa biaya yang harus disediakan, yang harus dianggarkan untuk mensubsidi," tambahnya.

Tak hanya itu, Syahrial juga mengatakan bahwa proses legalisasi ini akan segera dibicarakan. Dalam pekan ini, ia akan menyambangi Balai Kota untuk membahas lebih rinci nasib warga KSB ini.

"Rencana dalam minggu ini kita akan bahas dengan dinas terkait di sana (Balai Kota). Setelah selesai mungkin baru bisa saya sharing (bagikan informasi terbarunya)," ujar Syahrial.