Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilu menjadi biang kerok dibalik desakan pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem ketika masyarakat mencoblos langsung caleg di wilayahnya. Menurut Hasto, anggota DPR jadi cenderung memikirkan kepentingan di dapilnya masing-masing.

"Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," ucap Hasto di Jakarta, Jumat (3/2).

Hasto mengaku telah mengetahui soal desakan Komisi VII DPR agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti. Menurutnya, BRIN saat ini masih melakukan konsolidasi kelembagaan dan membangun ekosistem riset dan inovasi.

Menurut Hasto, banyak program BRIN yang positif namun belum tersampaikan kepada publik. Partai karenanya kata Hasto telah menugaskan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul untuk menjalin komunikasi.

"Kami sudah menugaskan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris Fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," katanya.

Ke depan, Hasto mendorong agar alokasi anggaran BRIN hanya difokuskan untuk membangun ekosistem penelitian dan riset. Ia tak ingin BRIN digunakan untuk kepentingan elektoral.

"Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain," katanya.

Hasil rapat Komisi VII DPR pada Senin (31/1) meminta pemerintah segera mencopot Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN. Dalam rapat, mereka menyoroti kinerja Kepala BRIN yang dianggap tak memuaskan dan tidak profesional.

BRIN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2019.

BRIN kemudian terpisah dari Kemenristek pada 2021, dan bersamaan dengan itu Presiden juga melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala.

Jokowi di tahun yang sama juga menunjuk beberapa orang untuk menduduki posisi dewan pengarah, yang di dalamnya termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua.

Sumur:
cnnindonesia.com


lah kok jd alasanannya karna sistem pemilihan
padahal alasan desakan pencopotan gr2 penggunaan anggaran di brin sebagian besar abis buat belanja pegawai
lawak nih org