Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik utang pemerintah yang kian menumpuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia juga menyoroti cadangan devisa semakin menipis hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di sana-sini.

"Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional kita," kata AHY dalam postingan akun twitter @PDemokrat, dikutip Selasa (24/1/2023).

Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memberikan pembelaan. Dia menyebut kritik yang disampaikan AHY tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.

"Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas @AgusYudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang kritik @PDemokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis," katanya melalui akun twitternya @prastow. Cuitan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Menurut Yustinus, kondisi utang pemerintah pada periode 2015-2019 bisa dijaga dengan baik tercermin dari rasio utang batas maksimal 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lonjakan utang Indonesia disebut karena pandemi COVID-19.

"Lihat saja lonjakan dari 30% ke 39,38% dalam setahun di 2020, demi menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi karena COVID-19. Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik?," ujarnya.

Yustinus lalu menunjukkan grafik terkait akumulasi defisit fiskal Indonesia pada 2020-2021 yang hanya 10,7% terhadap PDB. Capaian itu lebih baik dibandingkan negara lain seperti Thailand 17%, Filipina 22,1%, China 11,8%, Malaysia 13,6%, dan India 16,5%.

"Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nirkonteks. (Utang) kita prudent," tegas Yustinus.

Utang pemerintah yang meningkat sejalan dengan realisasi belanja yang juga membengkak. Belanja perlindungan sosial selama pandemi COVID-19 disebut mencapai Rp 1.635,1 triliun untuk menolong rakyat yang terdampak.

Oleh sebab itu, AHY dinilai perlu mendapat asupan informasi yang komprehensif mengenai utang Indonesia. Apalagi pemerintah sudah bekerja keras menekan defisit anggaran menjadi 2,38% atau Rp 464,33 triliun di 2022, jauh di bawah target Rp 840 triliun.

Yustinus kembali menekankan dengan kondisi ini tak bisa melihat utang hanya dari angka saja. Selain untuk menangani pandemi COVID-19, kebijakan utang juga disebut banyak untuk program atau proyek 880 infrastruktur dasar, penyediaan vaksin bayi, pengelolaan sampah, hingga penurunan emisi.

"Betul bahwa posisi utang akhir 2022 Rp 7.733,99 triliun. Besar ya? Iya! Sudah saya jelaskan konteks dan reasoning di atas. Kue ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio utang sudah turun dari 40,74% di 2021 menjadi 39,57% di 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih? Optimis ya Mas (AHY)," pungkas Yustinus.

https://finance.detik.com/berita-eko...us-sri-mulyani