Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melanjutkan sodetan Ciliwung setelah mangkrak 6 tahun. NasDem menilai proses pembebasan lahan bukan hal mudah karena mesti mengutamakan unsur kehati-hatian.

"Kan sebelum Pak Heru sudah ada proses. Saya kira gini, kalau masalah pembebasan lahan semuanya berproses dari, karena kan saya ngikuti kan di Komisi D, artinya gini, masalah bebasin lahan bukan hal gampang, karena harus ada proses yang dilalui," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-NasDem, Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Selasa (24/1/2023).

Adapun, proses pembebasan lahan yang dimaksud Nova mulai dari musyawarah, mencapai kesepakatan nilai ganti rugi hingga memeriksa keabsahan sertifikat tanah pemilik lahan. Tak hanya di Sodetan Ciliwung, masalah pembebasan lahan juga terjadi di area Normalisasi kali Ciliwung lainnya, salah satunya di Rawajati, Jakarta Selatan.

"Kayak misalnya di Rawajati ada beberapa lahan yang belum bebas kan karena masih ada kendala. Artinya memang harus ada proses kehati-hatian dalam pembebasan lahan," jelasnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi D itu memandang proyek normalisasi maupun sodetan Kali Ciliwung tak bisa dilakukan setengah-setengah. Bagaimanapun, proyek ini bisa berjalan ketika seluruh lahan telah dibebaskan.

"Dalam hal pembebasan lahan harus dibebasin keseluruhan baru ada proses. Artinya kan ada titik-titik yang harus ditempuh," ujarnya.

Nova turut merespon komentar PSI yang menilai Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan tak punya niatan menuntaskan masalah banjir Ibu Kota karena terkekang janji politik. Ia kembali menekankan unsur kehati-hatian.

"Bukan masalah janji politiknya, tapi lihat (contoh) Rawajati kenapa ada yang udah bebas ada yg belum? karena ada proses kepemilikan. Harus ada kehati-hatian. Kalau misal tiba-tiba kita main beli aja, tiba-tiba datang warga gimana?" tegasnya.

Dia juga menilai kendala pembebasan lahan tak hanya terjadi di era Anies semata. Prinsipnya, ia meyakini setiap gubernur pasti ingin pengentasan banjir di Kota Jakarta diselesaikan secara tepat.
"Ini kan bukan dari tahun sebelumnya, tapi dari gubernur-gubernur sebelumnya, dari sebelumnya masalah bebasin lahan perlu waktu. Saya rasa semua gubernur memikirkan hal sama, ingin gimana proses penanggulangan banjir berjalan tepat. Tapi proses di lapangan harus ada kehati-hatian," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang. Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah enam tahun mangkrak.

"Jadi kita kembali lagi ke Jakarta, ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai. Di bangunan Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi sudah di atas," kata Jokowi kepada wartawan setelah meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, Selasa (24/1).

"Di bawah sudah sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang juga sebentar lagi akan selesai, mungkin April insyaallah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun," ujarnya.

Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan. Dia mengatakan pembebasan lahan itu kemudian bisa dilakukan sehingga proyek dapat dilanjutkan kembali.

"Ini kemarin satu setengah bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeboran nya dan kita harapkan nanti di April insyaallah sudah selesai dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta," ujarnya.

Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan.

"Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi karena sudah selesai," ujarnya.
https://news.detik.com/berita/d-6532...an-hal-mudah/2



silahkan ngelap yg bersih kotoran yg di tinggalkan jagoan anda.
Faktanya lebih memilih naturalisasi di banding normalisasi.

jdi mank dri awal menjabat kagak niat kog mau normalisasi.