Kontroversi Rencana Penggunaan ERP Di Jakarta, Apakah Sudah Tepat?

Kita dahulu mencita-citakan bangsa yang berkeadilan sosial. Tetapi kalau dibiarkan terus kebijakan akan mengarah kepada sistem kapitalis tulen yang kejam. Terlebih dahulu (sudah dan sedang diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta) dalam hal ini adalah adanya aturan ganjil genap. Apakah aturan ini untuk kepentingan rakyat atau hasil lobby para importir mobil yang pasarnya sudah jenuh?

Kalau mobil dikatakan sudah terlalu banyak, mengapa justru lebih banyak insentif untuk membeli mobil baru?
Baik dengan bunga nol persen dan dihapuskan berbagai pajak. Bahkan banyak orang yg mengatakan lebih murah dan lebih mudah membeli mobil baru daripada membeli mobil bekas.

Contoh terbaru berikutnya yang hangat dibicarakan saat ini adalah masalah penerapan ERP. ERP (Electronic Road Pricing) atau Jalan Berbayar Elektronik adalah sebuah sistem untuk mengatur lalu lintas dan mengurangi kemacetan sehingga dilakukan pembatasan kendaraan yang melalui jalur tertentu dan pendapatannya dialokasikan untuk membiayai infrastruktur lain sebagai kompensasi dari kemacetan. Sistem ini telah diterapkan di negara Singapura melalui Land Transport Authority sejak 1998. Sistem inilah yang kemudian diadopsi oleh Pemda DKI Jakarta yang dimuat dalam Raperda PPLE. Meski isu ini masih sebatas rencana, namun publik mulai riuh membicarakannya.
Para pihak meminta baiknya DPRD DKI Jakarta selaku pembuat regulasi mempertimbangkan hal ini dan mencari alternatifnya.

Masalah kemacetan Jakarta, sebenarnya lebih karena masalah ketidakmampuan pemerintah membuat kebijakan yang terintegrasi. Kalau industri dan segala perizinan dan urusan pemerintahan tidak terpusat, maka sebagian besar orang akan dengan senang hati tinggal didaerah.

Demikian juga sistem transportasi umum yang jauh dari mencukupi. Tidak terintegrasi dan semua orang seakan akan didorong untuk mencari solusinya sendiri sendiri.

Pemerintah harus terus mengembangkan sistem transportasi yang tidak sebidang lagi dengan jalan raya. Harus diusahakan kereta layang dan mungkin juga sub-way (wajib diantisipasi bahaya banjir dalam pembangunannya).

Memakai transportasi umum akan mengharuskan kita berjalan kaki yang lumayan jauh. Cobalah para pembuat keputusan merasakan bagaimana berjalan di trotoar di Jakarta dan Bekasi dengan berbagai hambatan mulai dari banyaknya jebakan lubang lubang got yang menganga, jalan yang tidak rata yang bisa mengakibatkan cidera terkilir, khusunya bagi wanita dengan hak tinggi, pedagang kaki lima, iklan iklan restoran yang sengaja menempati trotoar, toko - toko yang barangnya melimpah keluar, tempat parkir dan rute yang tidak terintegrasi.

Sementara kalau kita berjalan di badan jalan, para pengendara, khususnya motor sangat tidak bersahabat dan cenderung membahayakan pejalan kaki.

Pemerintah harus mengusahakan agar orang lebih memilih menggunakan transportasi umum dengan senang hati karena itu "telah dibuat" lebih praktis, lebih layak, lebih murah, lebih aman dan nyaman. Bukan dengan membebani dan mereka yang memakai kendaraan pribadi!

Padahal, memakai kendaraan pribadi jauh lebih tidak praktis dan mahal, tetapi terpaksa dipilih. Sekali lagi, memakai kendaraan pribadi itu karena terpaksa.

Bahkan, banyak orang terpaksa beli mobil lebih dahulu yang bukan merupakan investasi yang bagus daripada membeli rumah tempat tinggal.

Sangat tidak fair kalau pembuat kebijakan yang salah, tetapi rakyat, khususnya orang-orang produktif yang bekerja justru yang dihukum dengan berbagai hukuman denda dan biaya biaya yang tidak perlu.

Pendekatan pemerintah bukan dengan memberi lebih banyak larangan dan hukuman, tetapi membuat alternatif yang lebih menarik dari menggunakan mobil pribadi. Jangan melakukan pendekatan kekuasaan.

Peredaran kendaraan pribadi juga sebisa mungkin dikurangi dengan melakukan pengetatan aturan kepemilikan kendaraan secara berlebihan. Selama ini kebijakan pemerintah terkesan ambigu. Di satu sisi ingin mengatasi masalah kemacetan tetapi di sisi lain malah melonggarkan sistem transaksi kredit untuk memperoleh kendaraan pribadi.

Apa yang terjadi di Jakarta jelas tidak sama dengan kondisi penataan transportasi publik di Singapura yang mana penggunaan kendaraan umum sangat masif dan terintegrasi.

Well, apapun itu semoga pemerintah dan pembuat regulasi yakni DPRD berpikir ulang lagi soal penggunaan ERP ini. Lebih baik memaksimalkan moda transportasi publik terintegrasi sebagai alternatif.

Bagaimana nih menurut agan semua? Kasih pendapat kalian di kolom komentar! Terima kasih sudah membaca. See you on the next thread.

Narasi :
Ulasan pribadi diolah dari portal berita media dan opini Mustafa Husein Baabad

Sumber Referensi :

https://www.google.com/amp/s/www.cnb...-singapura/amp

https://www.google.com/amp/s/amp.kom...ang-diterapkan

©copyright @albyabby912023