Penulis Muhammad Naufal | Editor Ambaranie Nadia Kemala Movanita

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terhadap dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.

Dugaan korupsi bansos ini diungkap akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 siang.

Saat dikonfirmasi, ia mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi bansos tersebut.

"Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020) lama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Heru menegaskan, jajarannya kini telah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota. Proses rekonsiliasi itu, menurut dia, telah berlangsung selama 3-4 kali.

Heru kembali menyebut bahwa dia tak mengetahui soal program bansos Pemprov DKI tahun 2020.

"Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham," imbuh dia.

Sementara itu, akun Twitter @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau thread.

Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

"3. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?" tulis akun @kurawa, dikutip Rabu.

Akun tersebut mengeklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta.

Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur.

Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut. Namun, akun @kurawa mengatakan ada 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.

Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Menurut dia, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota.

Namun, kata akun @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Setelah itu, akun @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.

Akun @kurawa bahkan mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat. Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022.

Akun @kurawa menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.

Dalam dokumen yang diunggah akun @kurawa, disebut ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya.

Menurut akun @kurawa, aparat penegak hukum harus bertindak berdasar temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada unknown shrinkage senilai Rp 150 miliar.

Akun @kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut berkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut.

"16. Uang Bansos 2020 senilai Rp 2,85 Triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. (Kantor akuntan publik) melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya hasilnya mengejutkan spt ini, banyak perush (perusahaan) aneh2," tulis akun @kurawa.

"17. Vendor2 Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama2 vendor ini ..ada datanya semua neh. Gue nyetir dulu yah ..ingetin kelanjutannya," sambung dia.

Ia lalu mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos hasil penelusuran kantor akun publik tersebut.

Akun @kurawa juga mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.

"21. 2 tahap terakhir dengan nama Suppliernya .. Total pengadaan Beras utk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980.000 paket.. (kantor akuntan publik) fokus di supplier pengadaan beras karena melihat sektor ini paling mudah dibagi2 ke orang2 terpilih.. Siapapun bisa beli beras," urai akun @kurawa.

Dalam utasnya, akun @kurawa menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan penghargaan kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya.

"26. Bahkan ada rumor tahun 2021 saat kepala BPK DKI dimutasi ke Aceh salah satunya tengah menyelidiki bansos 2020 juga. Permintaan Wajar Tanpa Syarat saat itu sangat berat," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Heru Budi Soal Dugaan Korupsi Bansos 2020: Saya Enggak Tahu, Itu Kan Program Lama", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/...age=all#page2.
Penulis : Muhammad Naufal
Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita